Pemulihan anak harus menjadi prioritas
Pendampingan psikologis anak adalah bantuan terarah untuk menjaga kondisi emosional anak setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang menakutkan, sekaligus mendukung pemulihan dan keberlanjutan hidupnya. Prinsip ini harus menjadi prioritas setelah penggeledahan pesantren di Sukoharjo dan Karanganyar, ketika anak-anak berada di lokasi saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memastikan pemerintah provinsi akan menyediakan pendampingan agar anak-anak tidak mengalami trauma berkepanjangan dan tetap dapat melanjutkan pendidikan. Pernyataan itu penting, tetapi janji pendampingan baru bermakna jika diwujudkan dalam dukungan yang mudah diakses, sesuai kebutuhan tiap anak, dan tidak berhenti setelah perhatian publik mereda. Anak-anak bukan pihak yang bertanggung jawab atas perkara yang sedang diselidiki; rasa aman dan pemulihan mereka harus dijaga tanpa stigma.
Dukungan psikologis perlu berlanjut setelah kejadian
Penggeledahan dua lokasi berlangsung pada 27 Oktober 2026 sebagai bagian dari penyidikan kasus pembakaran dan perusakan tempat usaha pada 12 September 2026. Proses hukum tersebut memiliki tujuan tersendiri, tetapi kehadiran aparat di lingkungan tempat anak tinggal atau belajar dapat mengguncang rasa aman mereka. Karena itu, dukungan psikologis tidak seharusnya dipahami sebagai respons sesaat atau sekadar formalitas. Pemerintah dan pendamping perlu memantau perubahan emosi, perilaku, dan kenyamanan anak, dengan pendekatan yang tidak memaksa mereka menceritakan pengalaman sebelum siap. Kepolisian menyebut sekitar 19 perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat pendampingan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Angka itu menunjukkan adanya respons awal, namun tindak lanjut tetap penting: kebutuhan tiap anak berbeda dan pemulihan tidak selalu selesai dalam satu kali pertemuan.
Keluarga dan pendidikan adalah bagian dari pemulihan
Pemprov Jawa Tengah menyatakan akan berkomunikasi dengan orang tua atau wali untuk memastikan pendampingan berjalan dan kondisi anak terpantau. Koordinasi ini harus menjadi kerja bersama, bukan sekadar penyampaian informasi: keluarga perlu mengetahui siapa yang mendampingi, ke mana harus meminta bantuan, dan bagaimana anak dapat kembali menjalani kegiatan belajar dengan rasa aman. Taj Yasin menegaskan anak-anak harus tetap belajar di lembaga yang terverifikasi dan terpercaya. Menjaga kelanjutan pendidikan berarti lebih dari mencari tempat belajar pengganti; prosesnya perlu menghindari jeda yang tidak perlu dan memberi anak ruang untuk menyesuaikan diri. Sementara itu, Taj Yasin mengatakan Pemprov akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait dugaan belum adanya izin operasional pada salah satu lembaga, dengan kewenangan penutupan berada pada kementerian tersebut. Penertiban kelembagaan penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak anak atas pendidikan dan perlindungan.
Kesimpulannya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya tersedianya layanan setelah penggeledahan, melainkan pulihnya rasa aman anak dan terjaganya akses mereka ke pendidikan. Pendampingan psikologis yang berkelanjutan, komunikasi nyata dengan orang tua atau wali, serta pengaturan belajar yang aman harus berjalan beriringan. Anak-anak perlu diperlakukan sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan sebagai bagian dari perkara yang sedang ditangani.
