Kerja sama harus memutus jaringan, bukan berhenti pada koordinasi
Sinergi pemberantasan narkotika adalah kerja bersama antarlembaga untuk mencegah penyelundupan, mengungkap jaringan pemasok, menindak pelaku, dan mendukung pemulihan pengguna. Di Kepulauan Riau, kerja itu mendapat penguatan ketika Kapolda Kepri Irjen Pol. Suhendri bertemu Kepala BNNP Kepri Brigjen Pol. Hanny Hidayat beserta jajaran di ruang kerja Kapolda, Rabu, 28 Oktober 2026. Langkah ini tepat, tetapi ukuran keberhasilannya bukan jumlah pertemuan: yang penting ialah apakah koordinasi menghasilkan respons lapangan yang lebih cepat dan memutus mata rantai peredaran narkotika. Kedua lembaga menyatakan fokus pada pencegahan, penegakan hukum, pengungkapan jaringan bandar besar, dan dukungan terhadap program P4GN. Karena jalur penyelundupan dan jaringan lokal saling terhubung, pertukaran informasi serta pembagian peran yang jelas harus menjadi praktik kerja, bukan sekadar komitmen.
Pengawasan laut perlu bertumpu pada koordinasi dan kemampuan personel
Luasnya wilayah perairan Kepulauan Riau membuat pengawasan tidak bisa dibebankan kepada satu institusi. Kepala BNNP Kepri menyoroti tantangan itu dan menyebut kawasan Tanjung Balai Karimun sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi menjadi jalur masuk narkotika. Pengawasan perairan karena itu harus menjadi kerja terpadu: koordinasi antarlembaga membantu menyatukan informasi dan tindakan, sementara peningkatan kemampuan personel menentukan apakah petunjuk dapat ditindaklanjuti di lapangan. Tanpa kedua unsur tersebut, jalur laut yang luas berisiko memberi ruang bagi penyelundup untuk bergerak dan jaringan lokal untuk menyalurkan barang. Sinergi Polda Kepri dan BNNP Kepri layak dinilai dari kemampuannya mempersempit ruang gerak itu, bukan hanya dari pernyataan kesiapan. Pengawasan yang terarah juga penting agar upaya pencegahan menjangkau titik rawan, bukan tersebar tanpa prioritas.
Pencegahan dan pemulihan melengkapi penindakan
Penangkapan jaringan penting, tetapi tidak akan cukup jika permintaan dan kerentanan di lingkungan masyarakat dibiarkan. BNNP Kepri mendorong pembentukan pos terpadu di kawasan rawan narkoba, edukasi bahaya narkotika melalui kegiatan Subuh Keliling, serta pengembangan program Kampung Terpadu. Inisiatif tersebut memberi warga peran dalam mengenali risiko dan mencegah penyalahgunaan di lingkungan sendiri. Pada saat yang sama, pembahasan kerja sama mencakup pemanfaatan Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendukung rehabilitasi bagi penyalahguna yang membutuhkan penanganan medis. Perpaduan ini lebih masuk akal daripada menyamakan semua persoalan narkotika dengan perkara penindakan: jaringan harus dibongkar, sedangkan orang yang membutuhkan perawatan perlu memperoleh akses pemulihan. Bagi masyarakat, tersedia pula Layanan Kepolisian 110 yang beroperasi 24 jam dan bebas pulsa untuk meminta bantuan atau menyampaikan pengaduan.
Keberhasilan ditentukan oleh tindak lanjut yang konsisten
Pertemuan Polda Kepri dan BNNP Kepri memberi arah yang relevan: memperkuat pengawasan perairan, mengejar jaringan besar, mencegah perekrutan dan penyalahgunaan di tingkat lokal, serta mendukung rehabilitasi. Namun, koordinasi baru berarti jika rencana itu berlanjut menjadi pengawasan terarah, peningkatan kemampuan personel, dan program masyarakat yang benar-benar dijalankan. Tanjung Balai Karimun dan wilayah rawan lain membutuhkan perhatian yang berkesinambungan, sementara informasi dari warga harus dapat ditindaklanjuti dengan aman dan cepat. Karena itu, sinergi Polda Kepri dan BNNP Kepri patut diukur melalui dampak nyata terhadap jalur penyelundupan dan jaringan lokal, bukan hanya intensitas kegiatan. Kesimpulannya, strategi yang menggabungkan penegakan hukum, pengawasan perairan, pencegahan berbasis masyarakat, dan pemulihan memiliki peluang lebih besar untuk menekan peredaran narkotika secara berkelanjutan.
