Pelaporan dana harian bukan urusan sampingan
Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) adalah catatan rutin setiap pengeluaran operasional dapur Makan Bergizi Gratis yang harus diunggah untuk memastikan penggunaan anggaran dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Karena belanja bahan pangan berlangsung setiap hari, pelaporannya juga tak bisa ditunda atau dianggap sebagai pekerjaan administrasi belaka. Kasus suspend dapur MBG di beberapa daerah memperlihatkan akibat ketika kewajiban ini terabaikan: layanan berhenti meski persoalannya bukan kualitas makanan. Di Bandung Barat, 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkena penghentian sementara karena laporan tidak diunggah, tidak dikerjakan, atau isinya belum sesuai ketentuan. Kewajiban pelaporan harian mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 24 Tahun 2026. Aturan ini masuk akal untuk menjaga keterlacakan dana, tetapi pelaksanaannya harus disertai dukungan administrasi yang memadai agar kesalahan pelaporan tidak berulang.
Tiga daerah, pola masalah yang sama
Rentetan kasus di Bandung Barat, Tegal, dan Pati menunjukkan bahwa kepatuhan administrasi SPPG kini menjadi bagian langsung dari kelangsungan operasional. Di Kabupaten Tegal, tujuh dapur disuspend karena pengelola tidak memenuhi ketentuan laporan dana harian melalui sistem BGN. Dari 190 dapur SPPG di wilayah itu, 171 sudah beroperasi aktif, tujuh terkena suspend, sedangkan sisanya masih dalam persiapan. Di Pati, 23 SPPG sempat menerima sanksi penghentian operasional yang mulai berlaku pada Senin, 2 November, menyusul keterlambatan penyampaian LPDH melalui Sistem Informasi Badan Gizi Nasional (SIPGN). Angka-angka tersebut bukan sekadar catatan kepatuhan. Setiap dapur yang berhenti berarti layanan MBG ikut terganggu, sementara kelalaian unggah dan ketidaksesuaian isi laporan seharusnya bisa dicegah dengan pemeriksaan rutin sebelum batas pelaporan.
Pemulihan dimulai dari perbaikan dokumen dan transaksi
Sanksi BGN tidak selalu menjadi penutupan permanen; jalan kembali beroperasi bergantung pada pemenuhan persyaratan administrasi. Di Pati, pengelola diminta melengkapi dan mengunggah LPDH dengan benar, serta menyelesaikan transaksi pembayaran melalui Virtual Account dalam waktu 1 x 24 jam. Ketua Harian Satgas MBG Kabupaten Pati menyatakan 20 SPPG yang terlambat mengirim laporan telah memperbaiki masalah dan suspend mereka dicabut. Di Tegal, Forum Komunikasi Mitra SPPG berjanji menjembatani penyelesaian administrasi; masa suspend diperkirakan satu hingga dua minggu. Langkah praktisnya jelas: cocokkan transaksi harian dengan bukti pembayaran, tuntaskan pencatatan, unggah laporan melalui sistem yang ditetapkan, lalu pastikan laporan diterima dan sesuai ketentuan. Pendampingan seperti di Tegal patut diperluas. Penegakan aturan penting, tetapi sanksi tanpa bantuan teknis berisiko membuat masalah administrasi berlarut-larut.
Disiplin pelaporan harus berjalan bersama kesinambungan layanan
Dampak suspend tidak berhenti pada dapur dan berkas yang belum lengkap. Di Tegal, terhentinya aktivitas dapur mengancam pendapatan harian relawan, termasuk kemampuan mereka memenuhi cicilan kendaraan dan biaya pendidikan anak. Karena itu, pembenahan tidak boleh hanya menunggu sanksi turun. Pengelola perlu menetapkan penanggung jawab laporan, membuat pemeriksaan transaksi setiap hari, dan menindaklanjuti kendala unggah segera. BGN dan koordinator wilayah juga perlu memastikan petunjuk sistem mudah dipahami serta jalur bantuan administrasi tersedia sebelum pelanggaran menumpuk. Transparansi anggaran memang tidak bisa dikompromikan, tetapi tata kelola yang baik menggabungkan pengawasan tegas dengan pencegahan dan pendampingan. Jika pelaporan dana harian menjadi rutinitas yang tertib, sanksi dapat tetap menjadi alat koreksi, bukan pola berulang yang mengganggu layanan dan penghidupan relawan.
