Makan bergizi perlu disertai pemahaman
Edukasi gizi sekolah adalah pembelajaran yang membantu siswa memahami kandungan makanan, fungsi zat gizi, dan kaitannya dengan pertumbuhan serta kesehatan, bukan sekadar mengarahkan mereka untuk menghabiskan makanan. Gagasan ini menjadi alasan kuat agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti pada pembagian menu. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengusulkan agar MBG menjadi sarana edukasi gizi bagi siswa dalam agenda Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Arah usulan itu tepat: pengetahuan tentang makanan dapat membuat manfaat program lebih bertahan lama daripada satu kali santapan. Anak perlu tahu mengapa menu mencakup karbohidrat, protein hewani, dan sayuran, sehingga mereka mengenali alasan di balik pilihan makanan, bukan hanya menerima apa yang tersaji.
Kebutuhan edukasi tersebut bukan asumsi kosong. Sudaryono mengatakan ia melihat langsung masyarakat di daerah terpencil yang menghadapi kekurangan gizi dan keterbatasan pemenuhan kebutuhan pangan. Ketika pengetahuan tentang fungsi zat gizi belum merata, makanan yang disediakan saja tidak cukup untuk membangun kebiasaan sehat. Karena itu, MBG layak dipandang sebagai kesempatan belajar yang praktis: menu yang sedang disantap menjadi contoh langsung, lebih mudah dipahami daripada penjelasan abstrak. Namun, nilai tambah ini hanya muncul jika edukasinya singkat, jelas, dan sesuai usia; waktu makan tidak boleh berubah menjadi ceramah panjang yang mengurangi kesempatan anak menikmati makanan.
Jam makan siswa, bukan jam pelajaran
Usulan Sudaryono menempatkan edukasi bersamaan dengan waktu makan agar pelajaran utama tidak dikorbankan. Untuk siswa sekolah dasar yang pulang lebih awal, ia mencontohkan pembagian makanan sekitar pukul 10.00 WIB; siswa yang pulang siang dapat makan dari pukul 12.00 hingga 13.00 WIB sambil mendapat penjelasan tentang kandungan menu. Pengaturan jam makan siswa seperti ini masuk akal karena belajar gizi menempel pada pengalaman nyata, sementara mata pelajaran lain tetap memiliki waktunya. Sudaryono juga menegaskan bahwa edukasi harus disesuaikan dengan jadwal sekolah dan pembagian makanan. Ini bukan detail administratif belaka: tanpa jadwal yang tertib, niat baik mudah berubah menjadi tambahan beban bagi guru dan siswa.
Agar pendekatan ini berjalan, sekolah perlu membatasi materi pada hal yang relevan dengan hidangan hari itu: apa fungsi karbohidrat, mengapa protein hewani dibutuhkan, dan apa manfaat sayuran. Penjelasan singkat saat makan akan lebih berguna daripada tambahan sesi yang memotong waktu belajar. Pelaksanaannya juga perlu menghormati perbedaan jadwal sekolah, termasuk bagi murid yang pulang lebih pagi. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan panjangnya paparan, melainkan apakah siswa mampu menghubungkan makanan di piring dengan kebutuhan tubuhnya. Dengan prinsip itu, MBG dapat menambah nilai pendidikan tanpa menjadikan jam makan sebagai pelajaran formal terselubung.
Kurikulum pendidikan gizi perlu berpijak pada praktik
Usulan Sudaryono tidak hanya menyangkut penjelasan saat makan, tetapi juga memasukkan pendidikan gizi ke kurikulum sekolah melalui MBG. Gagasan kurikulum pendidikan gizi patut dipertimbangkan karena pengetahuan tentang makanan menyentuh keputusan sehari-hari, dari memahami menu hingga memilih bahan pangan. Namun, memasukkannya ke kurikulum tidak semestinya otomatis berarti menambah mata pelajaran atau jam belajar. Sudaryono sendiri menegaskan bahwa pendidikan gizi dimaksudkan sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan beban tambahan bagi siswa. Implementasi yang masuk akal ialah mengaitkan konsep gizi dengan kegiatan makan dan pembelajaran yang sudah ada, sehingga siswa mendapat pengetahuan bertahap tanpa jadwal sekolah makin padat.
Manfaat yang diharapkan juga melampaui lingkungan sekolah. Jika anak memahami fungsi makanan yang disantap, pengetahuan itu dapat mereka bawa pulang dan gunakan saat memilih bahan makanan bersama keluarga. Di sinilah edukasi gizi berpotensi membuat program MBG berdampak lebih luas: bukan hanya membantu pemenuhan asupan, tetapi juga menumbuhkan kebiasaan dan percakapan keluarga tentang makanan. Agar tujuan itu tercapai, materi harus mudah dipahami dan terkait dengan menu yang benar-benar tersedia. Sekolah pun perlu menjaga agar edukasi tidak menghakimi kebiasaan makan keluarga, melainkan memberi bekal praktis yang bisa diterapkan sesuai keadaan masing-masing.
Pada akhirnya, gagasan Sudaryono layak didukung dengan satu batas yang tegas: pendidikan gizi harus memperkaya pengalaman makan, bukan mengambil waktu dari pelajaran utama. Waktu makan yang terencana dapat menjadi ruang belajar langsung, sedangkan kurikulum memberi kerangka agar pemahaman itu tidak berhenti pada penjelasan sesaat. Jika keduanya dirancang sederhana, sesuai jadwal, dan dekat dengan menu siswa, MBG bisa mengajarkan alasan di balik makanan sekaligus menjaga hak anak atas waktu belajar. Keberhasilan program semestinya diukur bukan hanya dari makanan yang tersaji, tetapi juga dari pemahaman yang tumbuh tanpa menambah beban sekolah.
