Inti Perubahan: APBD Makassar 2026 Harus Terasa di Warga, Bukan Hanya di Dokumen
Perubahan KUPA-PPAS APBD Makassar 2026 adalah proses penyesuaian kebijakan umum dan plafon anggaran sementara yang bertujuan mengarahkan ulang belanja daerah agar lebih terukur, memiliki indikator yang jelas, serta menghasilkan dampak anggaran pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai sektor pelayanan publik.
Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dicapai Pemerintah Kota dan DPRD Makassar dalam sebuah penandatanganan bersama di Aula Sipakatau, Balai Kota, pada Kamis 17 September 2026. Secara formal ini tampak seperti tahapan rutin siklus APBD Makassar 2026, tetapi orientasi politik anggarannya berbeda: fokus bergeser dari kebanggaan besaran APBD ke keberanian mengukur hasilnya. Wali kota menegaskan bahwa momen ini dipakai untuk membenahi pola pengelolaan APBD Perubahan Makassar agar lebih terukur, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menambah daftar program yang manis di kertas.
Dari Nominal ke Kualitas Belanja: Mengapa Paradigma Ini Penting
Komitmen menjadikan anggaran daerah terukur adalah koreksi penting atas praktik lama yang terlalu terpukau pada besaran angka tanpa cukup mempersoalkan hasil. Wali kota secara terang menyatakan Pemkot Makassar tidak ingin organisasi perangkat daerah hanya berorientasi pada besarnya pagu atau banyaknya kegiatan; setiap rupiah APBD harus ditopang perencanaan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan mendukung target pembangunan daerah.
Pergeseran ini krusial karena masyarakat tidak hidup dari angka triliun di konferensi pers, tetapi dari kualitas layanan yang mereka terima. Pemkot mengaitkan penataan ini dengan upaya memperbaiki kualitas penyerapan anggaran dan menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), sehingga uang publik tidak mengendap menjadi angka sisa di akhir tahun. Sikap ini mengandung pesan politis yang tegas: ukuran keberhasilan APBD Makassar 2026 bukan lagi seberapa besar anggaran disetujui, melainkan seberapa besar dampak anggaran pembangunan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Evaluasi Menyeluruh: Mengubah Cara Kerja, Bukan Hanya Menggeser Pos Anggaran
Kesediaan pemerintah kota mengakui masih ada pola penganggaran internal yang belum sepenuhnya terukur adalah pengakuan penting bahwa masalahnya bukan hanya pada angka, tetapi pada cara kerja. Pembahasan perubahan anggaran digambarkan sebagai ruang evaluasi bersama antara Pemkot dan DPRD sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kemampuan OPD menyerap anggaran.
Penting dicatat, wali kota menegaskan bahwa perubahan hasil tidak mungkin terjadi jika cara kerjanya tetap sama: “Kalau caranya sama yang kita lakukan, pasti hasilnya sama. Sehingga kita harus mencari cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda.” Ini adalah pernyataan politik yang patut digenggam publik sebagai standar baru: revisi KUPA-PPAS perubahan tidak boleh berhenti pada pergeseran pos belanja, tetapi harus memaksa OPD menata ulang desain program, target, dan mekanisme pelaksanaan. Tanpa itu, istilah anggaran daerah terukur akan menyusut menjadi jargon teknokratis belaka.
Peran DPRD dan Koordinasi Lintas Dinas: Data Akurat sebagai Pondasi APBD Terukur
Di sisi legislatif, Badan Anggaran DPRD tidak sekadar menyetujui KUPA-PPAS perubahan, tetapi memberi catatan yang secara politis penting: akurasi dan sinkronisasi data harus dibenahi. Banggar meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan perangkat daerah menyampaikan data secara sinergis dan terintegrasi di bawah koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Bappeda, agar data yang masuk ke DPRD tervalidasi dan akurat sesuai ketentuan dan sistem informasi pemerintahan daerah.
Desakan ini sejalan dengan tuntutan anggaran daerah terukur: sulit berbicara indikator keberhasilan jika angka dasar yang dipakai tidak rapi. Banggar juga menekankan agar penyesuaian belanja dilakukan selektif, tetapi tetap terukur dan sesuai kondisi faktual di lapangan. Artinya, koordinasi lintas dinas bukan urusan administratif semata, tetapi syarat politik untuk memastikan setiap keputusan dalam APBD Makassar 2026 punya dasar data yang jujur, bukan sekadar asumsi optimistis dari masing-masing OPD.
Apa yang Seharusnya Diwaspadai Publik ke Depan
Dengan kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan 2026, Pemkot dan DPRD Makassar punya pijakan melanjutkan proses perubahan APBD 2026 dengan penekanan pada ketepatan data, efektivitas belanja, dan capaian program yang bisa diukur. Tahapan berikutnya diatur dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, tetapi secara politik, publik seharusnya tidak puas hanya dengan janji bahwa anggaran akan berdampak.
Tantangan nyata adalah mengubah komitmen itu menjadi praktik: dari dokumen perencanaan yang lebih tajam, laporan realisasi yang transparan, hingga pengawasan publik yang aktif atas dampak anggaran pembangunan di lingkungan masing-masing. Jika konsistensi terjaga, APBD Makassar 2026 berpeluang menjadi contoh bagaimana KUPA-PPAS perubahan dipakai bukan untuk menambal kekurangan teknis, tetapi untuk mengarahkan ulang prioritas agar anggaran daerah terukur dan manfaatnya terasa di warga, bukan berhenti di tabel-tabel presentasi.
