Kunjungan yang harus berujung pada tindakan
Banjir susulan Subulussalam adalah luapan air yang kembali merendam permukiman, kali ini setelah Sungai Lae Soraya meluap dan sedimentasi memperparah alirannya. Pada Selasa, 17 November 2026, Menko PMK Sugiono meninjau lokasi di Desa Jabi-Jabi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), termasuk Brigjen TNI (Mar) Guslin, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Kunjungan itu penting bukan karena pejabat hadir, melainkan karena warga perlu melihat kebutuhan darurat diterjemahkan menjadi bantuan yang sampai, layanan kesehatan yang tersedia, dan langkah pemulihan yang terukur. Rombongan menerima laporan Wali Kota Muhammad Rasyid Bancin dan memeriksa permukiman di bantaran sungai. Setelah banjir berulang, ukuran keberhasilan bukan banyaknya inspeksi, tetapi apakah koordinasi lintas lembaga mengurangi beban warga dan risiko terputusnya bantuan.

Pengungsi perlu lebih dari kunjungan
Di Desa Jabi-Jabi, Sugiono dan rombongan mendatangi pengungsi Subulussalam untuk memastikan kebutuhan dasar dan bantuan darurat terpenuhi. Perhatian ini mesti menjadi prioritas operasional: warga yang terdampak, terutama yang terisolasi, membutuhkan logistik dan layanan kesehatan tanpa hambatan. Guslin menyebut fokus penanganan mencakup logistik darurat, layanan kesehatan, serta kebutuhan dasar warga yang terisolasi akibat banjir susulan. BNPB menyerahkan bantuan berupa 1.000 matras, 550 sarung, 600 selimut, 300 paket sembako, 10 set tenda pengungsi, 10 paket peralatan dapur dan kompor, serta 10 tabung gas. Jumlah itu memberi gambaran dukungan awal, tetapi pembagian yang tepat dan pemantauan kebutuhan lanjutan sama pentingnya. Pengungsian tidak selesai saat bantuan tiba; kondisi kelompok rentan dan akses warga harus terus diperiksa agar bantuan tidak berhenti pada penyerahan simbolis.
Sekolah terdampak mengingatkan soal pemulihan
Rombongan juga meninjau SD Negeri 1 Jabi-Jabi setelah bangunan sekolah terdampak lumpur akibat banjir. Kerusakan fasilitas pendidikan bukan perkara sampingan: lumpur yang tertinggal dapat menghambat kegiatan belajar dan menambah pekerjaan keluarga serta warga sekitar. Karena itu, pemeriksaan sekolah seharusnya menjadi bagian dari daftar pemulihan yang jelas, bukan sekadar catatan kunjungan. Sumber menyebut Satgas PRR mengoordinasikan percepatan perbaikan infrastruktur vital yang rusak, tetapi tidak merinci jadwal ataupun kondisi bangunan sekolah. Ketidakpastian itu perlu dijawab melalui penilaian kerusakan dan informasi terbuka mengenai tindak lanjut. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu menyelaraskan data agar kebutuhan sekolah, permukiman, dan fasilitas penting lain dapat diprioritaskan bersama. Pemulihan pascabanjir baru terasa bagi warga ketika ruang belajar dan layanan dasar bisa berfungsi kembali.
Koordinasi harus menjaga pemulihan tetap berjalan
Satgas PRR menyatakan akan mengawal penanganan dari fase darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus menyinkronkan data antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian peran antarinstansi dapat mempercepat respons: bantuan dan layanan darurat perlu berjalan bersamaan dengan perbaikan infrastruktur serta persiapan pemulihan. Namun, luapan Lae Soraya yang diperparah sedimentasi menunjukkan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada pembersihan setelah banjir. Warga di Sultan Daulat dan Rundeng menghadapi risiko banjir berulang, sehingga langkah lanjutan perlu berpijak pada kondisi sungai dan kebutuhan permukiman. Sumber menyatakan pemulihan diharapkan berlangsung bertahap dan mengembalikan aktivitas sosial serta ekonomi warga, tanpa merinci tenggatnya. Kesimpulannya, kunjungan Sugiono memberi perhatian yang dibutuhkan, tetapi hasilnya ditentukan oleh konsistensi: bantuan sampai, kerusakan diperbaiki, dan koordinasi tetap berjalan setelah sorotan beralih.






