Peninjauan harus diukur dari kebutuhan warga
Banjir susulan adalah luapan air yang kembali menggenangi kawasan terdampak dan menuntut respons cepat untuk melindungi warga, memenuhi kebutuhan dasar, serta memulihkan layanan penting. Di Subulussalam, Menko PMK Sugiono meninjau banjir susulan bersama Satgas PRR pada Selasa, 17 November 2026, dengan mengunjungi Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat. Kunjungan itu penting bukan karena kehadiran pejabat semata, melainkan karena penanganan perlu bertolak dari kondisi warga dan hambatan yang mereka hadapi. Rombongan bersama Kepala BNPB Kristomei Sianturi dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menerima laporan Wali Kota Muhammad Rasyid Bancin mengenai bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Banjir Subulussalam kembali memperlihatkan bahwa respons darurat perlu memastikan bantuan sampai kepada warga, sekaligus menjadi awal pemulihan yang terencana.
Pengungsi Jabi-Jabi perlu dukungan yang berkelanjutan
Rombongan mengunjungi pengungsi Subulussalam di Desa Jabi-Jabi untuk melihat langsung keadaan mereka dan memastikan kebutuhan dasar serta bantuan darurat terpenuhi. BNPB menyerahkan secara simbolis 1.000 matras, 550 sarung, 600 selimut, 300 paket sembako, 10 set tenda pengungsi, 10 paket peralatan dapur dan kompor, serta 10 tabung gas. Jumlah bantuan menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan tidur, makan, dan perlindungan sementara. Namun, penyerahan barang saja belum membuktikan semua warga telah menerima dukungan yang sesuai. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Aceh-2 Satgas PRR, Brigjen TNI (Mar) Guslin, mengatakan prioritasnya adalah menyalurkan logistik darurat, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar kepada warga yang terisolasi tanpa hambatan. Ukuran keberhasilan berikutnya ialah distribusi yang merata dan layanan yang terus tersedia selama warga belum dapat pulang.
SD Negeri 1 terdampak lumpur, pemulihan tak boleh tertunda
Selain permukiman di bantaran Sungai Lae Soraya, rombongan memeriksa SD Negeri 1 Jabi-Jabi yang terdampak lumpur akibat banjir. Kondisi sekolah ini memperluas dampak bencana: fasilitas pendidikan ikut menanggung akibat luapan, sehingga pemulihan tidak cukup berfokus pada rumah dan pos pengungsian. Sumber yang tersedia tidak merinci tingkat kerusakan atau kapan kegiatan belajar dapat kembali berlangsung; karena itu, pemeriksaan lanjutan dan penilaian kebutuhan sekolah menjadi penting sebelum jadwal pemulihan ditetapkan. Banjir dipicu luapan Sungai Lae Soraya dan diperparah sedimentasi tinggi, hingga merendam permukiman di Kecamatan Sultan Daulat dan Rundeng. Penyebab tersebut juga mengingatkan bahwa respons tidak boleh berhenti pada pembersihan lumpur: kondisi infrastruktur yang terdampak perlu dinilai agar layanan publik dapat dipulihkan dengan aman.
Koordinasi darurat perlu berlanjut ke pemulihan
Satgas PRR mengoordinasikan percepatan perbaikan infrastruktur vital dan penyelarasan data penanganan serta pemulihan antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah berikutnya adalah menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Subulussalam melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kerja bersama itu penting, tetapi hasilnya harus tampak dalam dua hal yang dekat dengan kehidupan warga: kebutuhan pengungsi terpenuhi dan fasilitas seperti SD Negeri 1 dapat kembali melayani masyarakat. Peninjauan langsung memberi gambaran awal, bukan tanda bahwa dampak banjir telah selesai ditangani. Kesimpulannya, pemerintah perlu menjaga kesinambungan antara bantuan darurat, layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan sekolah. Tanpa tindak lanjut yang terukur, kunjungan lapangan berisiko menjadi momen sesaat; dengan tindak lanjut, ia dapat menjadi pijakan pemulihan yang benar-benar dirasakan warga.






