Darurat banjir menuntut pemulihan yang cepat
Banjir Subulussalam adalah bencana luapan sungai yang menggenangi permukiman dan fasilitas umum, sehingga respons darurat harus sekaligus melindungi warga serta memulihkan layanan dan akses. Di Desa Jabi-Jabi, hujan deras berkepanjangan di wilayah hulu memicu kenaikan debit sungai pada 13 November 2026; air merendam permukiman setinggi sekitar 50 hingga 100 sentimeter. Sekolah, puskesmas, dan jalan ikut terdampak, sementara kerusakan bangunan intake PDAM Jontor mengganggu prasarana penyediaan air bersih. Skala dampaknya menunjukkan bahwa pembersihan lumpur saja tidak cukup: warga juga perlu akses, layanan dasar, dan pasokan air yang pulih. Penanganan banjir Aceh karena itu harus dinilai dari seberapa cepat pekerjaan darurat mengurangi risiko harian masyarakat, bukan semata dari banyaknya alat yang dikirim.
Kementerian PU memobilisasi satu ekskavator pada 13 November dan mengoperasikannya keesokan harinya untuk membersihkan material banjir di Jabi-Jabi. Langkah ini penting, tetapi banjir susulan yang berkaitan dengan luapan Sungai Lae Soraya dan tingginya sedimentasi menegaskan perlunya penanganan yang lebih luas daripada respons sesaat.

Alat berat perlu diikuti pekerjaan sungai dan akses
Untuk memperluas respons, Kementerian PU menyiapkan tiga ekskavator dan delapan dump truck bagi wilayah terdampak di Subulussalam, dengan pengerahan direncanakan mulai 15 November 2026. Rencana kerjanya mencakup pembersihan material, penanganan sungai, perbaikan tanggul, normalisasi aliran, dan pembangunan jembatan sementara. Kombinasi ini lebih masuk akal daripada mengandalkan pembersihan lumpur saja: tanggul dan normalisasi diarahkan pada sumber risiko, sedangkan jembatan sementara membantu warga kembali terhubung. Di Sultan Daulat, arus Sungai Lae Soraya disebut menghantam sisi sungai yang berbatasan dengan permukiman; tanggul batu boulder dan normalisasi setelah debit surut disiapkan sebagai tindak lanjut. Pekerjaan tersebut harus berjalan terkoordinasi agar alat berat benar-benar mengurangi bahaya sekaligus mempercepat pulihnya kehidupan sehari-hari.
Di Kecamatan Rundeng, pembersihan material dan jalan Desa Oboh diarahkan untuk memulihkan akses warga. Sementara itu, rencana jembatan sementara di Kecamatan Longkib ditujukan untuk mendukung konektivitas. Prioritas ini tepat, sebab jalan dan jembatan bukan sekadar proyek fisik: keduanya menentukan apakah warga dapat mencapai layanan, bekerja, dan menerima bantuan. Pemerintah perlu memastikan pekerjaan darurat tidak berhenti pada pengerahan alat, melainkan berlanjut sampai jalur yang dibutuhkan masyarakat kembali berfungsi.

Kunjungan dan bantuan harus menjangkau kebutuhan pengungsi
Pada 17 November, Menko PMK Sugiono bersama Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Aceh-2 Satgas PRR Brigjen TNI (Mar) Guslin meninjau banjir susulan, didampingi Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Rombongan melihat kawasan permukiman bantaran Sungai Lae Soraya dan SD Negeri 1 Jabi-Jabi, lalu mengunjungi warga yang mengungsi. Kunjungan lapangan penting sebagai pemeriksaan langsung atas kondisi, tetapi ukurannya adalah apakah kebutuhan warga terisolasi benar-benar sampai tanpa hambatan. Bantuan yang diserahkan mencakup 1.000 matras, 550 sarung, 600 selimut, 300 paket sembako, serta perlengkapan pengungsian dan dapur. Jumlah dan jenis bantuan itu menunjukkan perhatian pada kebutuhan dasar; distribusi yang tepat waktu tetap menjadi penentu manfaatnya.
Masa tanggap darurat disebut berlaku hingga 19 November 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kondisi lapangan. Batas waktu itu seharusnya menjadi titik evaluasi, bukan alasan untuk mengendurkan dukungan. Satgas PRR menyatakan akan mengawal dampak banjir dan menyiapkan tahapan rehabilitasi serta rekonstruksi melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pemulihan tak boleh berhenti saat air surut
Respons Subulussalam sudah mencakup alat berat, rencana perbaikan tanggul, pembersihan, dan jembatan sementara. Namun, banjir yang kembali melanda memperlihatkan bahwa pekerjaan darurat perlu disambungkan dengan upaya mengurangi risiko berulang. Perbaikan tanggul Sungai Lae Suraya dan normalisasi aliran telah disiapkan sebagai tindak lanjut. Keberhasilannya perlu diukur lewat perlindungan permukiman, pulihnya jalan dan layanan umum, serta ketersediaan air bersih—bukan hanya selesainya pekerjaan konstruksi. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan bantuan bagi pengungsi selama kebutuhan dasar belum terpenuhi. Kesimpulannya, penanganan banjir Aceh akan lebih berarti bila pengerahan sumber daya cepat berubah menjadi pemulihan yang terasa dan perlindungan yang bertahan bagi warga.






