Respons cepat harus berujung pada pemulihan akses
Banjir Subulussalam adalah luapan sungai yang menggenangi permukiman dan fasilitas umum, sehingga penanganannya perlu menggabungkan bantuan darurat, pemulihan akses, serta pekerjaan infrastruktur untuk mengurangi risiko kejadian berulang. Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan tiga ekskavator dan delapan dump truck untuk menangani banjir susulan di kota itu, dengan pengerahan direncanakan mulai 15 November 2026. Langkah ini menyusul penggunaan satu ekskavator yang mulai membersihkan material banjir di Desa Jabi-Jabi pada 14 November. Skala peralatan menunjukkan kebutuhan lapangan tidak berhenti pada pengerukan lumpur: kendaraan dan alat berat juga perlu diarahkan ke titik yang memulihkan jalan serta konektivitas warga. Kecepatan penting, tetapi keberhasilan respons semestinya dinilai dari akses yang pulih dan risiko yang berkurang, bukan dari banyaknya mesin yang tiba.
Di Jabi-Jabi, genangan dilaporkan mencapai sekitar 50 hingga 100 sentimeter. Hujan berintensitas tinggi yang berlangsung terus-menerus di wilayah hulu meningkatkan debit sungai hingga meluap ke permukiman. Dampaknya meluas dari rumah warga ke sekolah, puskesmas, jalan, dan bangunan intake PDAM Jontor yang rusak setelah jebol. Karena itu, penanganan banjir Aceh perlu mengukur pemulihan lewat layanan dasar yang kembali berfungsi, bukan sekadar material yang sudah dibersihkan. Warga memerlukan jalan yang dapat dilalui dan pasokan air bersih yang pulih; keduanya menentukan seberapa cepat kehidupan sehari-hari dapat berjalan kembali.

Tanggul dan normalisasi sungai menentukan langkah berikutnya
Pembersihan darurat mengurangi gangguan segera, tetapi tidak akan mencegah banjir berulang jika penyebab aliran meluap dibiarkan. Di kawasan Gelombang, Kecamatan Sultan Daulat, pendangkalan Sungai Lae Soraya dan kerusakan tanggul disebut mengubah pola aliran, sehingga arus menghantam sisi sungai yang berbatasan dengan permukiman. Kementerian PU menyiapkan perbaikan tanggul dengan konstruksi batu boulder dan normalisasi sungai setelah debit air surut. Rencana lanjutan untuk memperbaiki tanggul Sungai Lae Soraya dan melakukan normalisasi sungai juga disampaikan melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Urutan pekerjaan ini masuk akal: keselamatan kerja dan kondisi debit perlu diperhatikan, tetapi jadwal tindak lanjut harus jelas agar masa darurat tidak berubah menjadi penundaan pemulihan jangka panjang.
Normalisasi sungai bukan jawaban tunggal untuk banjir, namun di lokasi yang mengalami pendangkalan, pekerjaan itu dapat membantu melancarkan aliran bila dilakukan bersama perbaikan tanggul dan pemantauan kondisi sungai. Bahan hasil galian juga perlu dikelola dengan tertib. Pemerintah kota telah menyiapkan lahan penampungan material normalisasi agar pekerjaan dapat berjalan lebih lancar. Koordinasi pemerintah daerah, BPBD, dinas teknis, dan pelaksana proyek karena itu bukan urusan administratif belaka: ketepatan lokasi kerja dan pembuangan material memengaruhi keselamatan serta efektivitas penanganan. Prioritasnya harus tetap pada perlindungan permukiman, bukan hanya menyelesaikan pekerjaan fisik.
Jembatan sementara menjaga hubungan antarwilayah
Pemulihan bencana juga diukur dari apakah warga dapat kembali bergerak. Di Kecamatan Rundeng, pekerjaan mencakup pembersihan material banjir dan jalan di Desa Ob oh agar akses masyarakat dapat digunakan kembali. Di Kecamatan Longkib, pembersihan puing disertai pembangunan jembatan sementara untuk mendukung konektivitas warga. Jembatan sementara bukan pengganti penyelesaian infrastruktur permanen, tetapi dapat menjadi penghubung penting selama pemulihan, terutama ketika perjalanan menuju layanan dan kegiatan sehari-hari terganggu. Pemerintah perlu memastikan jalur darurat ini aman dan berfungsi sesuai kebutuhan warga, sembari menuntaskan perbaikan yang lebih tahan lama.
Pengerahan tiga ekskavator dan delapan dump truck direncanakan berlangsung di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kecamatan Sultan Daulat, Rundeng, dan Longkib. Pelaksanaan melibatkan perusahaan konstruksi: Waskita Karya menangani pembersihan lumpur dan sedimen, sedangkan Hutama Karya mendapat pekerjaan tanggul, sumur bor dalam, pembersihan jalan Desa Ob oh, serta pembangunan jembatan sementara. Masa tanggap darurat kota berlaku hingga 19 November 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan perkembangan di lapangan. Batas waktu ini seharusnya menjadi titik evaluasi nyata: apakah akses pulih, layanan dasar tertangani, dan pekerjaan pengurangan risiko sudah bergerak.
Keberhasilan ditentukan setelah alat berat pergi
Langkah darurat Subulussalam sudah mencakup kebutuhan yang saling terkait: membersihkan material, memperbaiki tanggul, melakukan normalisasi sungai, dan membangun jembatan sementara. Namun, pengerahan alat saja belum menjamin banjir susulan dapat ditekan. Pemerintah perlu memastikan pekerjaan dilaksanakan pada titik yang tepat, aliran sungai dipantau, dan jalur warga tetap aman selama konstruksi. Penanganan banjir Aceh akan lebih bermakna bila warga merasakan hasilnya pada akses yang kembali terbuka dan perlindungan permukiman yang lebih baik.
Kesimpulannya, respons cepat di Subulussalam penting untuk mengurangi dampak banjir, tetapi pengurangan risiko jangka panjang bergantung pada tindak lanjut yang terukur. Perbaikan tanggul dan normalisasi sungai harus berjalan sesuai kondisi lapangan, sementara jembatan sementara menjaga konektivitas selama pemulihan. Ukuran keberhasilan yang paling relevan bukan hanya selesainya pekerjaan darurat, melainkan apakah warga lebih terlindungi ketika hujan deras kembali datang.






