Penundaan lebih masuk akal menjelang Natal
Sterilisasi dermaga adalah kebijakan untuk menata dan membatasi akses di area operasional pelabuhan demi menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan, tetapi pelaksanaannya harus tetap menjamin kebutuhan mobilitas masyarakat. Pada 2 November 2026, Komisi III DPRD Sulawesi Utara meminta kebijakan sterilisasi dermaga Pelabuhan Manado ditunda setelah mendengar keberatan warga dan pemangku kepentingan. Desakan ini tepat: penataan tidak boleh dipaksakan sebelum akses, dampak ekonomi, dan mekanisme pelaksanaannya terang. Kebijakan Pelindo bersama KSOP Kelas III Manado telah berlaku sejak 12 Oktober 2026, tetapi waktu penerapannya menambah risiko karena masyarakat tengah bersiap menyambut Natal dan Tahun Baru. DPRD menilai kegiatan ekonomi kecil di sekitar pelabuhan bisa terpukul. Menjelang periode perjalanan ramai, pemerintah dan pengelola semestinya mengutamakan kelancaran layanan, bukan mengejar ketertiban melalui aturan yang belum diterima pihak terdampak.
Akses kepulauan bukan urusan sampingan
Keberatan warga bukan semata soal perubahan tata ruang. Pelabuhan Manado menjadi jalur penting bagi masyarakat kepulauan Nusa Utara untuk bepergian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Himpunan Masyarakat Nusa Utara Indonesia turut mendorong pembahasan karena khawatir pembatasan akses dermaga menghambat mobilitas pengguna yang bergantung pada transportasi laut. Dampak semacam itu bisa merembet pada perjalanan untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar. Karena itu, sterilisasi dermaga hanya dapat dibenarkan jika Pelindo menjelaskan siapa yang boleh masuk, bagaimana penumpang dan pelaku usaha dilayani, serta solusi apa yang tersedia bagi mereka yang terdampak. Keamanan dan keselamatan memang penting, tetapi tidak semestinya dijadikan alasan untuk membuat akses publik semakin sulit. Pelabuhan harus tertib sekaligus tetap berfungsi sebagai penghubung, bukan berubah menjadi ruang yang aksesnya dibatasi tanpa pilihan yang jelas.
Tarif Pelindo perlu dasar yang terbuka
RDP juga menyoroti tarif Pelindo, yang menurut DPRD dan pelaku usaha perlu memiliki dasar regulasi yang jelas, mekanisme transparan, serta melibatkan asosiasi dan pemangku kepentingan. Ketua DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Kota Manado, Sonny Papendang, menyatakan bahwa kebijakan sterilisasi dan tarif harus dibahas bersama pihak yang terdampak, bukan ditetapkan hanya sebagai urusan internal perusahaan. Keberatan ini patut dijawab dengan dokumen aturan, penjelasan tata cara penerapan, dan ruang konsultasi yang nyata. Tanpa itu, pengguna jasa dan pelaku usaha sulit menilai kewajiban mereka atau menyampaikan dampak kebijakan secara efektif. RDP tidak menyebut besaran tarif, sehingga persoalannya bukan angka tertentu, melainkan kepastian dasar dan prosesnya. Pelindo sebaiknya membuka landasan kebijakan sebelum meneruskannya, bukan menunggu sengketa tarif dan akses mengganggu kegiatan pelabuhan.
Penundaan harus diikuti langkah nyata
Keputusan DPRD untuk menunda sterilisasi memberi ruang bagi dialog, tetapi penundaan saja tidak akan menyelesaikan persoalan. Komisi III dan legislator dari daerah pemilihan Nusa Utara berencana melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Manado, sementara DPRD juga merekomendasikan audit bersama instansi terkait atas pungutan yang disorot di kawasan pelabuhan. Langkah berikutnya seharusnya menghasilkan aturan akses yang mudah dipahami, kejelasan tarif, serta perlindungan bagi mobilitas warga dan kegiatan usaha menjelang Nataru. Pelindo, KSOP, pemerintah daerah, asosiasi, dan masyarakat perlu duduk bersama sebelum kebijakan diberlakukan kembali. Kesimpulannya, penataan dermaga dibutuhkan, tetapi keberhasilannya tidak diukur dari seberapa ketat akses dibatasi. Ukurannya adalah pelabuhan yang aman dan tertib tanpa membebani ekonomi kecil atau memutus konektivitas masyarakat kepulauan.
