Krisis Perahu Rusak di Negeri Seri: Sinyal Bahaya bagi Ekonomi Pesisir
Krisis infrastruktur maritim di Negeri Seri adalah situasi ketika ratusan perahu nelayan rusak, mesin tidak layak pakai, dan perlengkapan melaut menurun kualitasnya sehingga aktivitas penangkapan ikan terhambat, pendapatan nelayan merosot, dan rantai ekonomi lokal di Ambon yang bertumpu pada sektor kelautan ikut melemah. Ini bukan sekadar deretan perahu nelayan rusak di pesisir, melainkan cermin rapuhnya fondasi ekonomi pesisir yang selama ini menopang kehidupan banyak keluarga. Saat perahu dan mesin berhenti bekerja, nelayan bukan hanya kehilangan alat, mereka kehilangan daya tawar di pasar, kehilangan jam melaut, dan pada akhirnya kehilangan penghasilan. Di titik ini, masalah teknis berubah menjadi persoalan kesejahteraan dan keadilan: mengapa tulang punggung ekonomi daerah dibiarkan memakai armada yang menua tanpa program pemulihan yang jelas dan terukur?
Aktivitas Nelayan Lumpuh, Pendapatan Tergerus di Ambon
Di Negeri Seri, Kecamatan Nusaniwe, sebagian besar perahu nelayan kini hanya tersandar di pesisir karena mengalami kerusakan pada badan maupun mesin yang sudah tua dan tidak berfungsi. Akibatnya, aktivitas penangkapan ikan terganggu; banyak nelayan terpaksa menumpang di perahu milik rekan mereka agar tetap bisa melaut. Hasil tangkapan kemudian dibagi dua, sehingga pendapatan setiap nelayan makin menyusut. Dalam kondisi harga kebutuhan hidup naik dan peluang kerja di darat terbatas, skema saling menumpang ini lebih merupakan strategi bertahan hidup daripada solusi. Kota Ambon yang selama ini mengandalkan pasokan ikan dari pesisir juga ikut merasakan dampak: pasokan bisa menurun, harga berpotensi naik, dan mata rantai usaha kecil berbasis ikan—dari pedagang hingga warung makan—menjadi rawan terguncang. Kalau perahu berhenti, ekonomi lokal ikut pelan.
Peran DPRD: Reses Bukan Sekadar Seremonial
Keluhan nelayan Negeri Seri disampaikan langsung kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa, saat reses masa sidang III tahun 2026 di Negeri Seri pada Minggu, 6 September. Pada momen ini, reses terbukti penting: bukan hanya agenda formal, melainkan ruang di mana suara nelayan tentang perahu nelayan rusak, mesin tua, dan kebutuhan jaring muncul sebagai isu utama. Johan menegaskan bahwa peluang bantuan nelayan Maluku masih terbuka melalui berbagai program pemerintah, mencakup badan perahu, mesin, jaring, dan perlengkapan penangkapan lainnya. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa akses bantuan mensyaratkan kejelasan data: jumlah perahu yang rusak, jenis mesin yang dibutuhkan, dan kondisi riil di lapangan harus terdokumentasi. Di sinilah DPRD Maluku program reses dan fungsi pengawasan diuji: apakah aspirasi yang terkumpul sungguh diubah menjadi prioritas anggaran, atau berhenti sebagai catatan rapat semata?
Proposal Bantuan: Langkah Penting Tapi Belum Cukup
Menjawab krisis infrastruktur maritim Ambon, Johan meminta warga Negeri Seri segera menyusun dan mengajukan proposal bantuan tertulis yang memuat kebutuhan nyata, jumlah, jenis peralatan, dan kondisi lapangan. Ia menyatakan siap mengawal proposal tersebut ke instansi berwenang agar masuk dalam prioritas anggaran dan bisa memulihkan aktivitas nelayan sekaligus ekonomi pesisir. Secara prinsip, langkah ini tepat: membangun basis data yang rapi adalah syarat agar bantuan nelayan Maluku tidak salah sasaran. Namun, mengandalkan inisiatif warga saja tidak cukup. Banyak nelayan yang minim pengalaman administrasi dan rentan tersisih oleh birokrasi rumit. Pemerintah daerah semestinya menurunkan tim pendamping ke kampung-kampung nelayan untuk membantu penyusunan proposal, verifikasi data kerusakan perahu, dan pemetaan kebutuhan mesin serta jaring. Tanpa pendampingan aktif, proposal bisa menjadi gerbang sempit yang hanya dilewati segelintir kelompok yang paling kuat secara administratif.
Urgensi Program Bantuan Terpadu untuk Armada Nelayan
Nelayan Negeri Seri sudah jelas mengartikulasikan kebutuhan: bukan hanya perahu dan mesin, tetapi juga jaring dan perlengkapan penangkapan ikan lain. Mereka memahami bahwa masalah ini berkaitan dengan pengaturan dan ketersediaan anggaran pemerintah, namun tetap berharap ada jalan keluar. Di titik ini, pemerintah daerah tidak bisa sekadar merespons kasus per kasus; dibutuhkan program terpadu pemulihan armada nelayan yang dianggarkan secara khusus. Sektor kelautan adalah tulang punggung ekonomi Maluku, sehingga mekanisme bantuan harus dipercepat dan dibuat lebih sederhana. Program pemulihan armada harus dipandang sebagai investasi, bukan beban: perahu yang kembali layak pakai berarti jam melaut pulih, pasokan ikan stabil, dan ekonomi pesisir bangkit. Kesimpulannya, ratusan perahu nelayan rusak di Negeri Seri adalah alarm keras; jika pemerintah lambat menjawab, yang runtuh bukan hanya armada, tapi kepercayaan masyarakat pesisir terhadap negara.
