Krisis Perahu Nelayan Negeri Seri: Bukan Sekadar Kerusakan Mesin
Krisis perahu nelayan Negeri Seri adalah kondisi ketika ratusan perahu dan mesin penangkapan ikan di pesisir Ambon dalam keadaan rusak dan tidak layak operasional, sehingga aktivitas melaut terhenti, nelayan Ambon rusak pendapatan hariannya, dan ekonomi komunitas pesisir tersendat karena infrastruktur perikanan lokal gagal dipelihara secara berkelanjutan. Fenomena ini bukan insiden teknis yang berdiri sendiri, melainkan cermin dari abainya kebijakan terhadap perahu nelayan Maluku yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga pesisir. Ketika sebagian besar armada hanya tersandar di pantai, yang rusak bukan hanya kayu dan mesin, tetapi mata pencaharian dan daya tawar nelayan kecil. Reses yang digelar DPRD Maluku di Negeri Seri ternyata membuka kenyataan pahit: kerusakan sudah lama terjadi, sementara solusi struktural masih merangkak di atas kertas proposal.
Dampak Langsung ke Dapur Nelayan: Pendapatan Tergerus di Lautan Masalah
Pengakuan warga bahwa sebagian besar perahu nelayan kini hanya tersandar di pesisir karena mengalami kerusakan menunjukkan skala krisis yang mengganggu aktivitas penangkapan ikan. Mesin tua yang tidak lagi berfungsi, ditambah pemakaian berlebihan tanpa perawatan memadai, membuat nelayan kehilangan alat utama produksi. Akibatnya, banyak yang terpaksa menumpang di perahu milik nelayan lain, lalu membagi hasil tangkapan sehingga pendapatan bersih yang dibawa pulang ke rumah menyusut signifikan. Situasi ini menempatkan nelayan dalam posisi lemah: bergantung pada kebaikan sesama, berkompetisi memperebutkan ruang di perahu yang masih layak jalan, dan menerima bagian hasil yang makin kecil. Jika dibiarkan, persoalan perahu nelayan Maluku yang rusak akan berubah menjadi krisis sosial, karena dapur keluarga pesisir bergantung pada setiap kilogram ikan yang berhasil mereka tarik dari laut.
Respons DPRD Maluku: Proposal Bantuan sebagai Jalan Keluar, Bukan Akhir Cerita
Dalam reses masa sidang III di Negeri Seri, warga menyampaikan keluhan langsung kepada Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa, tentang kerusakan ratusan perahu dan mesin nelayan yang sudah tidak layak digunakan. Johan menegaskan bahwa peluang mendapatkan bantuan nelayan Ambon masih terbuka melalui berbagai program pemerintah, mencakup badan perahu, mesin, jaring hingga perlengkapan penangkapan ikan lain. Ia meminta warga segera menyusun proposal bantuan tertulis yang memuat kebutuhan nyata, jumlah peralatan, dan kondisi di lapangan agar bisa diperjuangkan masuk prioritas anggaran. Pernyataan Johan—“Selama masih berprofesi sebagai nelayan dan ingin terus berusaha, hak dan kesempatan untuk mendapatkan bantuan tetap ada”—patut diapresiasi, namun juga perlu diawasi. Proposal adalah pintu masuk, bukan jaminan; tanpa komitmen anggaran dan pengawasan kuat, infrastruktur perikanan lokal akan tetap rapuh dan nelayan kembali hanya menunggu janji di bibir pantai.
Infrastruktur Perikanan Lokal: Dari Jaring Rusak ke Kebijakan yang Timpang
Permintaan warga Negeri Seri bukan hanya soal mesin dan perahu, tetapi juga bantuan jaring dan perlengkapan penangkapan ikan lain yang menjadi bagian dari infrastruktur perikanan lokal sehari-hari. Ketika elemen-elemen dasar ini rusak atau tidak memadai, seluruh mata rantai produksi terganggu: nelayan sulit melaut, tengkulak kekurangan pasokan, dan pasar ikan kehilangan barang dagangan segar. Fakta bahwa warga harus menunggu momentum reses untuk menyuarakan kerusakan perahu nelayan Maluku menunjukkan betapa respons kebijakan masih reaktif, bukan preventif. Alih-alih menunggu mesin tua benar-benar mati, pemerintah daerah seharusnya memiliki program peremajaan armada yang terencana. Tanpa itu, kerusakan akan terus berulang, dan bantuan nelayan Ambon hanya datang sebagai penambal darurat, bukan sebagai investasi jangka panjang yang menjamin keberlanjutan ekonomi pesisir.
Kesimpulan: Saatnya Pemerintah Turun Tangan Sebelum Laut Kehilangan Nelayan Kecilnya
Kasus ratusan perahu nelayan rusak di Negeri Seri menegaskan bahwa persoalan nelayan Ambon rusak bukan sekadar kecelakaan teknis, tetapi kegagalan sistem dalam menjaga infrastruktur perikanan lokal. Langkah DPRD mendorong pengajuan proposal bantuan adalah titik awal yang penting, namun tidak cukup jika tidak diikuti keberanian pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Nelayan sudah menunjukkan kesabaran dan solidaritas dengan saling menumpang perahu dan berbagi hasil tangkapan, tetapi solidaritas tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara terhadap kelompok yang menggantungkan hidup pada laut. Pemerintah daerah harus segera turun tangan, memperbaiki armada, mendukung perlengkapan penangkapan ikan, dan menjadikan perahu nelayan Maluku sebagai prioritas nyata. Jika tidak, kita sedang menyaksikan perlahan hilangnya nelayan kecil dari garis cakrawala ekonomi pesisir.
