Korupsi Lampu Jalan: Gejala Rusaknya Pengelolaan Kota
Korupsi lampu jalan adalah bentuk penyimpangan anggaran dalam pengadaan atau pemeliharaan penerangan jalan umum, ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan warga dialihkan, di-mark up, atau dikerjakan tidak sesuai kontrak melalui kolusi antara pejabat eksekutif, legislatif, dan pihak swasta demi keuntungan pribadi. Di Palembang, dugaan korupsi pemeliharaan lampu jalan yang tengah disidik kejaksaan menunjukkan bahwa skandal anggaran bukan sekadar soal angka, tetapi soal kegagalan negara menjamin hak dasar warga: jalan yang terang, aman, dan dikelola secara jujur.
Kejaksaan Negeri Palembang menyatakan terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pemeliharaan lampu jalan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang yang dibiayai APBD Perubahan tahun anggaran 2025. Proyek ini bukan kecil: mencakup ribuan titik lampu dan ratusan panel listrik. Penyidik sudah memeriksa 69 saksi, termasuk delapan anggota DPRD kota. Ketika lembaga legislatif ikut terseret dalam penyidikan, publik patut curiga bahwa masalahnya bukan sekadar “oknum”, melainkan pola pengelolaan proyek infrastruktur yang dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Dalam situasi seperti ini, membiarkan kasus berlalu tanpa akuntabilitas berarti melegitimasi kegelapan—bukan hanya di jalan, tapi juga dalam tata kelola pemerintahan.
Penyidikan Kejaksaan: Skala Proyek dan Jejak yang Ditelusuri
Penyidikan kejaksaan terhadap korupsi lampu jalan kali ini memperlihatkan betapa luasnya proyek infrastruktur yang rawan diselewengkan. Kajari Palembang Ali Akbar menyebut penyidik akan segera menetapkan tersangka setelah mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ini bukan ancaman kosong: mereka telah memeriksa 2.934 titik pekerjaan lampu jalan dan 129 kotak panel, mencocokkan spesifikasi, volume, dan kualitas pekerjaan dengan kontrak. “Pemeriksaan dilakukan terhadap 2.934 titik pekerjaan lampu jalan serta 129 kotak panel,” kata Ali Akbar. Angka ini sendiri menunjukkan betapa besar peluang kebocoran jika pengawasan lemah.
Ada 43 lokasi pekerjaan yang menjadi objek penyidikan, terbagi dalam beberapa paket: enam lokasi, 11 lokasi, 14 lokasi, delapan lokasi, dan empat lokasi. Penyidik tidak hanya mengandalkan dokumen; ahli teknik mekanikal elektrikal dilibatkan untuk memeriksa kondisi fisik di lapangan karena diduga ada pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. Penggeledahan pun sudah dilakukan di kantor Dinas Perhubungan kota dan sebuah rumah milik DR di kawasan OPI Jakabaring. Fakta bahwa kejaksaan perlu turun sampai ke level teknis dan rumah pribadi menandakan adanya dugaan jaringan kolusi yang rapi, bukan kesalahan administrasi biasa. Ini menegaskan bahwa penyidikan kejaksaan harus dikawal publik agar tidak berhenti pada pelaksana kecil di lapangan.
Ketika DPRD dan Swasta Masuk Lingkaran: Konflik Kepentingan yang Telanjang
Poin paling mengkhawatirkan dari kasus ini adalah keterlibatan legislatif. Dua anggota DPRD Palembang, masing-masing berinisial NW dan UMR, telah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi proyek lampu jalan. Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa seorang pihak swasta berinisial KTF. Menurut Kasi Intelijen Kejari Palembang, pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan menggali keterangan seputar pelaksanaan proyek. Ini menunjukkan bahwa garis antara pengawasan politik dan kepentingan bisnis dalam proyek infrastruktur kota sudah kabur.
Legislator seharusnya mengawasi eksekutif, bukan menjadi bagian dari jejaring yang diselidiki. Ketika delapan anggota DPRD sudah dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang sama, wajar bila publik menduga ada konflik kepentingan struktural: fungsi kontrol berubah menjadi pintu masuk tawar-menawar proyek. Penyidik pidsus menegaskan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum, serta meminta semua pihak bersikap kooperatif. Namun janji profesionalisme saja tidak cukup; transparansi pemeriksaan, termasuk penjelasan sejauh mana keterkaitan para legislator dan pihak swasta dalam pengadaan maupun pelaksanaan, menjadi ujian nyata bagi keberanian penegak hukum memutus mata rantai korupsi lampu jalan.
Pengawasan yang Gagal dan Pekerjaan Rumah Penegak Hukum
Meski belum diumumkan nilai kerugian negara, kejaksaan sudah meminta aparat pengawasan internal pemerintah menghitung potensi kerugian tersebut. Penyidik juga akan memeriksa ahli dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menilai proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak. Langkah ini penting, tetapi terlambat jika kita memandangnya sebagai bagian dari pengawasan yang seharusnya berjalan sejak awal. Fakta bahwa dugaan pekerjaan tidak sesuai kontrak baru diungkap setelah proyek selesai dan lampu terpasang menunjukkan bahwa sistem audit dan pengawasan internal pemerintah kota tidak bekerja efektif atau sengaja dibiarkan tumpul.
Di tahap ini, penyidikan kejaksaan menjadi benteng terakhir. Mereka masih melengkapi alat bukti sebelum mengumumkan tersangka. Namun publik berhak menuntut lebih dari sekadar penetapan pelaku teknis: apakah perencanaan, penganggaran, hingga pengesahan proyek ini pernah disaring secara kritis di DPRD? Apakah ada mekanisme yang memisahkan jelas antara fungsi legislasi dan kepentingan bisnis? Selama pertanyaan itu tidak dijawab, setiap proyek infrastruktur serupa tetap berpotensi menjadi ladang korupsi berikutnya. Kasus lampu jalan ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola, bukan hanya menambah daftar panjang skandal tanpa reformasi.
Pelajaran dari Kasus Lampu Jalan: Dari Simbol Penerangan Menjadi Peringatan
Kasus korupsi lampu jalan di Palembang memperlihatkan bagaimana proyek infrastruktur yang tampak teknis dapat berubah menjadi skema politik-ekonomi yang merugikan warga. Proyek pemeliharaan yang dibiayai APBD Perubahan 2025 ini seharusnya memastikan lampu jalan berfungsi dan meningkatkan keselamatan. Sebaliknya, dugaan penyimpangan yang kini disidik di 43 lokasi kerja dengan ribuan titik lampu menunjukkan bahwa keamanan publik kalah oleh nafsu memperkaya diri. Ketika proyek penerangan justru melahirkan kegelapan moral, jelas ada yang salah di hulu: perencanaan, pengadaan, hingga pengawasan.
Kesimpulannya sederhana namun keras: selama pengawasan proyek infrastruktur dibiarkan cair, dengan aktor pemerintah dan legislatif yang bisa sekaligus menjadi pemain proyek, kasus seperti ini akan terulang. Penyidikan kejaksaan harus berjalan tuntas, transparan, dan berani menyentuh semua pihak yang terlibat, tanpa tebang pilih. Pembenahan sistem pengadaan, peran audit internal, dan kejelasan batas antara pengawas dan pelaksana menjadi mutlak. Lampu jalan seharusnya simbol kehadiran negara di ruang publik; jika korupsi dibiarkan, yang menyala hanya papan proyek, sementara kepercayaan warga terus meredup.
