Apa yang Dimaksud Pendidikan Gratis hingga PTN?
Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) adalah gagasan kebijakan kuliah gratis yang membebaskan peserta didik dari biaya resmi pendidikan, mulai dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi, dengan seluruh biaya operasional dan akademik ditanggung oleh anggaran negara melalui APBN dan APBD secara berkelanjutan sebagai bagian dari hak dasar warga atas akses pendidikan tinggi tanpa hambatan finansial.
Di tengah lonjakan biaya kuliah dan keluhan soal Uang Kuliah Tunggal (UKT), pemerintah menggulirkan wacana pendidikan gratis PTN yang dipicu instruksi Presiden Prabowo agar program kuliah gratis di PTN disiapkan secepatnya dan diterapkan bertahap. Isu pembebasan biaya dari SD hingga perguruan tinggi pun kembali hangat dibicarakan publik. Dari sisi janji politik, kebijakan ini sangat menggoda: siapa yang menolak kuliah gratis? Namun kuncinya bukan sekadar menghapus tagihan mahasiswa, melainkan memastikan anggaran APBN pendidikan sanggup menopang program masif ini tanpa mengorbankan mutu dan tanpa memperdalam ketimpangan antar daerah.
APBN Pendidikan: Antara Mandat Konstitusi dan Realitas Fiskal
Konstitusi sudah mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Di atas kertas, angka ini tampak cukup besar untuk menopang kebijakan kuliah gratis. Namun para pengamat mengingatkan bahwa kemampuan fiskal—bukan sekadar persentase—yang menentukan apakah pendidikan gratis hingga PTN bisa berjalan stabil. Ketika beban subsidi meluas dari sekolah dasar sampai mahasiswa, tekanan terhadap APBN akan meningkat dan berisiko mengganggu sektor lain atau mutu pendidikan itu sendiri.
Poin krusialnya adalah keberlanjutan. Jika pendidikan gratis terlalu bergantung pada ruang fiskal sesaat, program ini akan kuat saat APBN longgar, tetapi rapuh ketika penerimaan negara turun. Mengandalkan sumber insidentil, seperti dana hasil pemberantasan korupsi, jelas bukan fondasi jangka panjang untuk anggaran APBN pendidikan. Tanpa desain fiskal yang jelas—pembagian beban antara pusat dan daerah, prioritas belanja, dan batas cakupan subsidi—kebijakan kuliah gratis riskan berhenti sebagai slogan kampanye, bukan reformasi struktural.
Pemerataan Pendidikan Nasional: Gratis Belum Tentu Adil
Pengalaman sekolah gratis di berbagai daerah sudah menunjukkan bahwa kata "gratis" tidak otomatis berarti adil. Penerapan program pendidikan bebas biaya masih tersandung masalah pemerataan dan efisiensi anggaran; banyak sekolah tetap memungut biaya tambahan terselubung yang memberatkan orang tua. Di saat yang sama, kesenjangan sarana dan prasarana antara sekolah di kota dan pelosok terus memperlebar jurang keadilan sosial. Jika pola ini terbawa ke jenjang PTN, kuliah gratis bisa hanya menguntungkan mereka yang sudah memiliki akses ke kampus berkualitas, sementara mahasiswa dari daerah tertinggal tetap tertinggal.
Selain itu, status PTN-BH dengan otonomi pengelolaan dan kewajiban mencari pendanaan sendiri menciptakan ruang komersialisasi yang sulit dihapus. Ketika kampus didorong mencari sumber dana non-APBN, insentif untuk tetap memungut biaya—baik lewat layanan akademik maupun non-akademik—akan selalu ada. Karena itu, pemerataan pendidikan nasional tidak cukup dijawab dengan pendidikan gratis PTN; diperlukan penataan ulang relasi negara–kampus, tolok ukur kebutuhan riil daerah, dan mekanisme alokasi anggaran yang menutup celah komersialisasi terselubung.
Efisiensi Anggaran dan Tata Kelola: Rambu bagi Kebijakan Kuliah Gratis
Pengamat kebijakan publik menekankan bahwa pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga kuliah membutuhkan efisiensi tata kelola anggaran negara dan ketepatan sasaran alokasi agar anak bangsa tidak lagi terputus sekolah karena masalah finansial. Artinya, sebelum memperluas subsidi ke seluruh mahasiswa, pemerintah harus berani mengaudit penggunaan dana BOS, BOPTN, dan skema bantuan lain yang selama ini belum menutup penuh kebutuhan operasional peserta didik.
Tanpa transparansi, kuliah gratis mudah berubah menjadi proyek populis yang mahal dan tidak tepat sasaran. Pertanyaan mendesak yang belum terjawab: siapa yang diprioritaskan menerima manfaat, bagaimana mutu akademik dijaga, dan bagaimana mekanisme pengawasan penggunaan anggaran APBN pendidikan diperkuat? Menjadikan pendidikan sebagai hak dasar berarti negara siap menjadi pengurus aktif, bukan sekadar regulator yang melempar angka anggaran tanpa memastikan kualitas pemanfaatannya.
Kesimpulan: Gratis Harus Berarti Terjamin dan Merata
Wacana pendidikan gratis PTN melalui instruksi Presiden Prabowo memberi harapan di tengah mahalnya biaya kuliah dan terbatasnya akses pendidikan tinggi. Namun harapan itu hanya akan bermakna bila kebijakan kuliah gratis berdiri di atas anggaran APBN pendidikan yang kuat, dikelola efisien, dan didesain untuk memperkecil, bukan memperbesar, ketimpangan.
Pada akhirnya, perdebatan tidak boleh berhenti di "gratis atau berbayar", melainkan bergeser ke "terjamin atau tidak, merata atau tidak". Pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas. Jika negara sungguh ingin menjadikan kuliah gratis sebagai tonggak pemerataan pendidikan nasional, maka konsekuensinya jelas: reformasi fiskal, pembenahan tata kelola, dan pembatasan komersialisasi PTN harus berjalan bersama, bukan menyusul belakangan.
