Sekolah Gratis SD hingga Kuliah: Definisi Singkat dan Pesan Besar
Program sekolah gratis SD hingga kuliah adalah rencana pemerintah untuk menghapus pungutan pendidikan di seluruh jenjang sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi negeri, dengan pendanaan dari anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan dalam APBN dan APBD tanpa menambah pos baru, guna memperluas akses pendidikan berkualitas bagi semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi. Di balik kalimat sederhana “sekolah gratis”, tersembunyi ambisi politik dan ekonomi yang besar: menjadikan pendidikan benar-benar hak, bukan privilese. Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan wacana ini prioritas nasional, bukan sekadar janji kampanye yang menggantung di baliho. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ide ini penting, tetapi apakah desainnya cukup kuat untuk bertahan dari realitas anggaran dan mutu belajar.
Anggaran Pendidikan Rp824 Triliun: Peluang Emas atau Sekadar Angka Besar?
Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan Rp824 triliun dalam RAPBN 2027 untuk menopang program pendidikan gratis pemerintah, tanpa menambah anggaran di luar kewajiban 20% APBN untuk sektor pendidikan. Menkeu Suahasil Nazara menegaskan, “Coba lihat lagi uang Rp824 triliun 1 tahun, itu bukan uang yang kecil. Bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ.” Angka ini tersebar di pemerintah pusat, APBD, dan berbagai kementerian, termasuk pendidikan, dikti, dan agama. Di atas kertas, sumber dana untuk sekolah gratis SD hingga kuliah tersedia. Namun realitasnya, dana tersebut selama ini juga menanggung PIP, KIP kuliah, renovasi dan pembangunan sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, hingga program Makan Bergizi Gratis. Tanpa penataan ulang yang berani, sekolah gratis berisiko menjadi program besar yang memakan ruang anggaran lain, bukan memperkuat keseluruhan ekosistem pendidikan.
Sekolah Negeri dan PTN Bebas Biaya: Akses Meluas, Risiko Kualitas Mengintai
Inti paling radikal dari kebijakan ini adalah penerapan sekolah gratis di sekitar 164 ribu sekolah negeri dari PAUD/TK sampai SMA/SMK, plus rencana pembebasan biaya kuliah di PTN—termasuk UKT dan uang pangkal. Jika berjalan, ini akan mengubah peta akses pendidikan berkualitas: anak dari keluarga miskin punya peluang lebih nyata untuk menamatkan sekolah gratis SD hingga kuliah tanpa terhenti di biaya. Dalam 2–4 minggu ke depan, pemerintah menargetkan mematangkan rencana Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah. Di sisi lain, menghapus pungutan tanpa mengubah cara kampus dan sekolah dibiayai berisiko menekan mutu: fasilitas mandek, dosen dan guru stagnan, inovasi tertahan. Beasiswa kuliah gratis PTN seharusnya diperlakukan sebagai instrumen afirmasi bagi yang membutuhkan, bukan satu-satunya cara menggratiskan semua orang tanpa seleksi dan penguatan tata kelola.
Grand Design Pendidikan: Tanpa Desain Serius, Gratis Hanya Ganti Label
Pemerintah mengakui program ini belum memiliki skema final dan sedang menyusun grand design pendidikan nasional baru. Satuan tugas khusus dibentuk untuk memetakan anggaran pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi dan memadukannya dengan ekosistem yang sudah ada: sekolah rakyat, sekolah unggulan, sekolah terintegrasi, dan LPDP. Suahasil terang menyebut perlunya mengevaluasi apakah mandatory anggaran 20% benar-benar meningkatkan APK, APM, dan skor PISA. Ini titik paling penting: gratis tidak boleh hanya berarti APBN menanggung semua, sementara kualitas tetap rendah dan ketimpangan antar daerah bertahan. Grand design harus menata ulang skema pendanaan per siswa, memperjelas tanggung jawab pusat-daerah, dan mengikat dana ke indikator akses pendidikan berkualitas, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Kesimpulan: Gratis Itu Wajib, Tapi Harus Pintar Mengelola
Rencana sekolah gratis SD hingga kuliah patut didukung karena menyentuh jantung ketidaksetaraan: biaya pendidikan yang mengunci jutaan anak miskin. Dengan anggaran pendidikan Rp824 triliun, negara tidak kekurangan uang, melainkan kekurangan desain yang tepat. Arahan Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas hanya akan berarti jika diterjemahkan menjadi kebijakan yang berani: transparansi alokasi, pendanaan berbasis kebutuhan dan hasil belajar, serta pengawasan publik yang kuat. Tanpa itu, program pendidikan gratis pemerintah berisiko menjadi slogan: angka besar, sekolah tetap timpang, mahasiswa tetap kesulitan. Pendidikan gratis seharusnya menjadi lompatan menuju akses pendidikan berkualitas bagi semua, bukan sekadar penghapusan UKT dan pungutan sekolah yang menunda perbaikan mutu dan keadilan di ruang kelas.
