Pendidikan Gratis SD hingga PTN: Janji Politik yang Masuk Ruang Mesin Kebijakan
Pendidikan gratis SD hingga PTN adalah rencana pemerintah untuk menanggung penuh biaya pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi negeri, termasuk operasional sekolah, uang kuliah, dan kebutuhan belajar dasar, sehingga seluruh anak dari berbagai lapisan ekonomi dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya langsung yang selama ini menekan anggaran rumah tangga keluarga berpenghasilan rendah. Rapat terbatas di Istana Merdeka yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menandai bahwa rencana pendidikan pemerintah ini tidak lagi berhenti sebagai slogan kampanye, melainkan mulai dihitung, disejajarkan dengan ruang fiskal, dan diuji konsistensinya dengan komitmen anggaran. Jika berhasil, kebijakan ini akan mengubah cara keluarga memandang biaya sekolah: dari beban tetap menjadi hak layanan publik. Namun, jika salah desain, ia berisiko menjadi proyek besar yang menggerus anggaran tanpa diiringi lompatan mutu pembelajaran.
Rapat Terbatas di Istana: Menyatukan Politik, Fiskal, dan Desain Kebijakan
Rabu, 23 September, Presiden menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka untuk membahas penerapan pendidikan negeri gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri. Kehadiran Menko PMK, menteri keuangan, menteri pendidikan dasar-menengah, menteri pendidikan tinggi, dan menteri agama menunjukkan bahwa isu pendidikan gratis SD hingga PTN segera menjadi agenda lintas kementerian, bukan lagi domain satu sektor. Menko PMK Pratikno menegaskan fokus ganda: memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara bersamaan, agar tidak ada anak tertinggal karena kondisi ekonomi. Di sinilah letak taruhannya: publik menuntut pendidikan gratis sebagai hak, sementara pemerintah harus memastikan skema pembiayaan pendidikan negeri tidak menghancurkan disiplin fiskal. Langkah menunjuk tim khusus yang dipimpin Menko PMK untuk menghitung dan menelaah skema ini adalah sinyal bahwa istana menyadari kompleksitasnya, tetapi juga ingin bergerak cepat.
Skema BOS di Sekolah dan UKT di PTN: Jantung Pembiayaan yang Sedang Diotak-atik
Diskusi di istana menyentuh dua instrumen utama: dana BOS di pendidikan dasar-menengah dan UKT di perguruan tinggi negeri. Pada level sekolah, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa komitmen presiden adalah pendidikan gratis dari taman kanak-kanak hingga SMA, dengan BOS untuk semua murid dan PIP untuk keluarga tidak mampu. BOS akan menanggung biaya operasional, sebagian gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, dan kegiatan ekstrakurikuler, sementara konsep pendidikan gratis juga mencakup buku, seragam, dan biaya kegiatan siswa. Di perguruan tinggi, Mendiktisaintek Brian Yuliarto membongkar struktur pendapatan kampus: UKT, Iuran Pengembangan Institusi jalur mandiri, dan subsidi silang dari program pascasarjana ke sarjana. "Setidaknya dibutuhkan Rp93 triliun per tahun" untuk menggantikan pendapatan tersebut dan menjadikan uang kuliah gratis, dengan sumber utama dari APBN. Ini kutipan yang menegaskan skala politik anggaran yang harus dihadapi, bukan sekadar penyesuaian kecil.
Redesain Anggaran Pendidikan: Antara 20% APBN dan Realitas Lapangan
Pemerintah menyebut anggaran pendidikan tetap berada di kisaran 20% dari total APBN dengan nilai lebih dari Rp800 triliun tahun depan, tetapi pertanyaannya: seberapa lentur angka itu untuk menampung ambisi pendidikan gratis SD hingga PTN? Hitungan kasar kebutuhan Rp93 triliun per tahun untuk menggratiskan kuliah negeri berarti porsi signifikan dari anggaran pendidikan harus digeser ke biaya langsung mahasiswa, sementara pemerintah juga menjanjikan perbaikan sekolah rusak, peningkatan kesejahteraan guru, dan layanan untuk madrasah dan pesantren. Menteri agama menegaskan bahwa ketentuan di sekolah negeri akan berlaku pula di madrasah negeri, memperluas cakupan rencana pendidikan pemerintah. Rencananya, tim khusus diberi waktu dua minggu sampai satu bulan untuk menyusun hitungan lebih rasional dan tahapan implementasi sebelum kembali melapor ke presiden. Tekanan waktu ini bisa positif—memaksa keputusan—tapi juga riskan jika analisis kualitas dikorbankan demi kecepatan.
Dampak ke Keluarga dan Tantangan Implementasi: Gratis Bukan Berarti Tanpa Biaya Politik
Jika kebijakan pendidikan negeri gratis terealisasi, dampak praktis ke keluarga akan terasa langsung: kantong rumah tangga berkurang bebannya, terutama di jenjang kuliah yang selama ini paling berat. Anak di TK sampai SMA akan memasuki sekolah negeri dengan dukungan BOS dan PIP, buku dan seragam disediakan, ekstrakurikuler ditanggung, dan madrasah negeri ikut merasakan pola bantuan yang sama. Di sisi lain, guru PNS dan PPPK akan digaji pusat, sementara guru non-ASN mengandalkan sebagian dana BOS. Ini berpotensi memperbaiki akses pendidikan berkualitas, tetapi hanya jika kualitas pengajaran, pelatihan guru, dan manajemen sekolah ikut naik. Pendidikan gratis tanpa tata kelola kuat bisa menjelma menjadi antrean panjang di sekolah negeri, kampus terlalu penuh, dan penurunan standar akademik. Kesimpulannya, langkah istana patut diapresiasi sebagai keberanian politik membuka akses pendidikan berkualitas, namun publik perlu mengawasi ketat desain skema pembiayaan pendidikan negeri agar janji gratis tidak dibayar mahal dengan turunnya mutu.
