Keterbatasan Armada Kapal: Masalah Struktural, Bukan Sekadar Gangguan Musiman
Keterbatasan armada kapal dalam transportasi laut antar-pulau adalah kondisi ketika jumlah dan kapasitas kapal yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan mobilitas orang dan barang, sehingga mengganggu konektivitas kepulauan, memperlambat distribusi logistik, dan melemahkan pelayaran regional sebagai urat nadi ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Fenomena ini bukan insiden sesekali, tetapi pola berulang yang terlihat jelas di berbagai kabupaten kepulauan: kapal kurang, dermaga rapuh, administrasi subsidi rumit, sementara tuntutan layanan terus naik. Jika dibiarkan, keterbatasan armada kapal akan mengunci pulau-pulau dalam isolasi modern—terhubung di peta, tetapi terputus dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, persoalan ini layak dibaca sebagai krisis kebijakan transportasi laut, bukan sekadar masalah teknis operator.
Sitaro: Satu Kapal Menggerakkan 75 Persen Ekonomi Daerah
Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), rapat Forkopimda yang dipimpin Plt. Bupati Hieronimus Makainas menaruh sorotan tajam pada layanan PD Pelayaran yang hanya mengoperasikan satu kapal, KMP Lohoraung. Dalam konteks wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut antar-pulau, angka ini nyaris tak masuk akal. Direktur Utama PD Pelayaran Sitaro, Lucky Mulalinda, menyebut sekitar 65 sampai 75 persen roda perekonomian daerah bergerak melalui transportasi laut. Kutipan ini telak: ketika satu kapal berhenti, mayoritas ekonomi pun tersendat. Keterbatasan armada kapal di Sitaro diperparah oleh docking tahunan Lokong Banua dan kekacauan sinkronisasi akun subsidi antara sistem LKPP dan Kementerian Investasi/BKPM. Keputusan menghentikan beberapa jadwal pelayaran bukan karena kerusakan kapal, melainkan karena sistem pembiayaan yang macet. Di sini terlihat, kebijakan fiskal dan tata kelola birokrasi sama berbahayanya dengan badai di laut. Kapasitas KMP Lohoraung yang hanya memuat sekitar enam truk, sementara harus berbagi jatah dengan program strategis nasional seperti distribusi Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, membuat operasi pelayaran regional menjadi rumit dan sering berujung pada pengorbanan kebutuhan transportasi bersubsidi masyarakat.
Anambas: Ketika Kapal Kontrak Pergi, Rute Penumpang Pesawat Terputus
Di Kepulauan Anambas, masalah konektivitas kepulauan muncul dalam bentuk lain: kapal komersial pindah kontrak, rute antarpulau langsung kosong. Dinas Perhubungan setempat terpaksa menjajaki kerja sama dengan perusahaan pelayaran untuk membuka kembali rute laut Tarempa–Padang Melang setelah MV Cinta Indomas berhenti beroperasi. Kapal yang sebelumnya menjadi tulang punggung angkutan penumpang pesawat dari Bandara Letung itu telah tiga bulan meninggalkan Anambas demi kontrak baru di wilayah lain. Konsekuensinya jelas: akses transportasi menuju Jemaja, terutama bagi penumpang pesawat, menjadi terbatas dan mematahkan integrasi antara moda udara dan laut. Sebagai respons, Dishub Anambas mengajak PT Marinatama Gemanusa menyediakan MV Marina Express 8 dengan kapasitas 124 kursi sebagai pengganti. Kapal ini sudah diarahkan ke Anambas, namun masih dalam proses docking dan baru diperkirakan beroperasi sekitar satu bulan lagi. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya pelayaran regional ketika bergantung pada satu operator: perpindahan kontrak di meja bisnis langsung terasa sebagai gangguan nyata bagi warga pulau yang bergantung pada transportasi laut antar-pulau untuk mobilitas dasar mereka.
Tondasi: Dermaga Patah, Muatan Feri Disunat Jadi Tiga Ton
Jika di Sitaro dan Anambas masalah utama adalah keterbatasan armada kapal, di Pelabuhan Penyeberangan Tondasi, Kabupaten Muna Barat, persoalannya justru terletak pada infrastruktur yang patah. Aktivitas pelayanan terganggu akibat kerusakan jembatan penghubung dermaga. Akibatnya, kendaraan bermuatan lebih dari tiga ton dilarang melintas demi keselamatan dan menjaga struktur yang lemah itu. Mengurangi muatan feri hingga maksimal tiga ton berarti memotong kapasitas logistik secara drastis dan membuat bongkar muat kendaraan serta barang tidak berjalan maksimal. Padahal, Pelabuhan Tondasi punya peran penting dalam konektivitas Muna Barat, dengan lintasan penyeberangan Tondasi–Torobulu bersama operator feri yang menghubungkan warga ke Konawe Selatan dan kota besar terdekat. Ketika jembatan penghubung dermaga rusak, bukan hanya feri yang rugi, pemerintah daerah pun kehilangan peluang Pendapatan Asli Daerah melalui layanan pelayaran regional. Kepala UPTD pelabuhan berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera mengambil langkah perbaikan, tapi di tengah penantian itu distribusi barang berat terhambat dan warga merasakan langsung biaya sosial dari infrastruktur yang dibiarkan menua tanpa perawatan memadai.
Konektivitas Kepulauan Butuh Armada Tambahan dan Tata Kelola Baru
Tiga contoh di atas menunjukkan pola yang sama: konektivitas kepulauan disandera oleh keterbatasan armada kapal dan infrastruktur pelabuhan yang rapuh. Di Sitaro, satu kapal memikul beban ekonomi dan program nasional sekaligus. Di Anambas, hengkangnya satu kapal dari rute kunci langsung memutus rantai perjalanan penumpang pesawat. Di Tondasi, jembatan dermaga yang patah memaksa feri memangkas muatan menjadi maksimal tiga ton dan melemahkan arus logistik. Ini bukan sekadar cerita lokal; ini cermin bagaimana pelayaran regional dikelola. Solusinya tidak cukup dengan satu tambalan cepat. Daerah memang sedang kreatif menjalin kerja sama dengan operator swasta, mengoperasikan kapal di luar subsidi, dan mengupayakan perbaikan dermaga. Tetapi tanpa kebijakan nasional yang menjamin ketersediaan armada dasar, skema subsidi yang sederhana dan sinkron, serta standar pemeliharaan pelabuhan yang jelas, masalah akan berputar lagi setiap musim angin dan setiap kontrak kapal berpindah. Konektivitas kepulauan adalah hak warga pulau, bukan bonus jika kapal dan dermaga kebetulan tersedia. Saatnya pemerintah pusat dan daerah melihat armada kapal dan pelabuhan sebagai infrastruktur publik esensial, sejajar dengan jalan darat, bukan layanan tambahan yang boleh terus hidup dalam keterbatasan.
