Krisis konektivitas maritim regional di kawasan timur
Krisis konektivitas maritim regional di kawasan timur adalah kondisi ketika infrastruktur pelabuhan dermaga yang rapuh, keterbatasan armada kapal, serta rute transportasi laut antar-pulau yang tersendat membuat pelayaran kawasan timur tidak mampu memenuhi kebutuhan mobilitas orang dan barang secara aman, teratur, dan terjangkau bagi masyarakat kepulauan sehari-hari. Ini bukan sekadar soal kapal yang jarang berlayar, melainkan jantung logistik yang berdetak tidak teratur. Dari Muna Barat hingga Anambas, pola yang muncul sama: dermaga yang tak kuat menahan beban, kapal yang terlalu sedikit, dan birokrasi yang lambat merespons. Hasilnya, konektivitas maritim regional bergantung pada tambal sulam kebijakan, bukan pada sistem yang direncanakan matang. Jika dibiarkan, kesenjangan antar-pulau akan melebar, bukan menyempit.
Dermaga Tondasi di Muna Barat memberikan gambaran telanjang tentang rapuhnya infrastruktur pelabuhan dermaga. Aktivitas pelayanan di pelabuhan penyeberangan ini terganggu karena jembatan penghubung dermaga mengalami kerusakan, sehingga kendaraan dengan muatan lebih dari tiga ton dilarang melintas demi alasan keselamatan. Ini berarti, standar pelayanan turun ke level minimum: kapal ada, tetapi beban barang yang bisa dibawa dipangkas, dan rantai distribusi tersendat. Padahal pelabuhan ini punya peran penting sebagai simpul konektivitas Muna Barat menuju Konawe Selatan dan Kendari melalui lintasan Tondasi–Torobulu yang sebelumnya dihidupkan bersama operator feri dengan pelayaran KMP Pulau Rubiah sebagai simbol harapan baru. Ketika jembatan penghubung patah, mimpi optimalisasi PAD ikut goyah.
Sitaro: ketika satu kapal menanggung beban satu daerah
Jika Muna Barat terjebak pada dermaga yang patah, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terjebak pada keterbatasan armada kapal. Dalam rapat Forkopimda yang dipimpin Plt. Bupati Hieronimus Makainas, persoalan ini mencuat karena PD Pelayaran Sitaro hanya mengoperasikan satu kapal, KMP Lohoraung, untuk melayani kebutuhan transportasi laut bersubsidi antar-pulau. Warga butuh dua kali pelayaran seminggu untuk rute seperti Lohoraung dan Lokong Banua, tetapi sistem hanya mampu memenuhi sebagian. Begitu satu kapal lain, Lokong Banua, masuk docking tahunan sejak Maret, ruang gerak layanan langsung menyempit. Di sini terlihat jelas: keterbatasan armada bukan sekadar masalah teknis, tapi keputusan politik tentang prioritas anggaran dan desain layanan publik.
Direktur PD Pelayaran Sitaro, Lucky Mulalinda, memaparkan tiga batu sandungan utama: cuaca buruk, sinkronisasi administrasi dan pembiayaan subsidi, serta keterbatasan armada. Cuaca adalah faktor eksternal, tetapi dua lainnya mencerminkan cacat desain kebijakan. Sistem kontrak dan akun pendukung subsidi yang tidak sinkron antara LKPP dan Kementerian Investasi/BKPM sempat memaksa penghentian sejumlah jadwal pelayaran, bukan karena kapal rusak, tetapi karena mesin birokrasi macet. Padahal sekitar 65 sampai 75 persen roda ekonomi Sitaro bergerak lewat transportasi laut. Dalam situasi ekstrem, KMP Lohoraung bahkan harus mengangkut kebutuhan pokok ke Pulau Makalehi yang rawan pangan di luar rencana subsidi, menunjukkan bahwa transportasi laut di sini sudah masuk ranah kemanusiaan, bukan sekadar jasa angkutan.
Anambas: rute putus, penumpang pesawat terjepit
Di Anambas, wajah lain dari keterbatasan armada kapal terlihat pada rute Tarempa–Padang Melang. Dinas Perhubungan setempat kini menjajaki kerja sama dengan PT Marinatama Gemanusa untuk membuka kembali rute transportasi laut antar-pulau tersebut setelah MV Cinta Indomas tidak lagi beroperasi di wilayah ini. Kapal itu hengkang setelah mendapat kontrak baru di daerah lain, meninggalkan ruang kosong yang langsung terasa terutama bagi penumpang pesawat yang bergantung pada akses ke Bandara Letung. Selama tiga bulan terakhir, rute yang seharusnya menghubungkan Tarempa ke Padang Melang menjadi rentan, dan ini memperlihatkan bagaimana kebijakan kontrak kapal tanpa klausul keberlanjutan bisa mengorbankan kepentingan publik demi peluang komersial jangka pendek.
Upaya Dishub Anambas mencari pengganti adalah langkah reaktif yang perlu, tetapi sekali lagi menunjukkan lemahnya perencanaan jangka panjang. Dalam penjajakan itu, PT Marinatama Gemanusa menyiapkan MV Marina Express 8 dengan kapasitas 124 kursi penumpang, yang sudah diarahkan ke Anambas namun masih dalam proses docking dan diperkirakan baru bisa beroperasi sekitar satu bulan lagi. Selama masa jeda ini, akses transportasi menuju Jemaja tetap terbatas, terutama pada hari-hari dengan jadwal penerbangan. Pernyataan Kepala Dishub Nurullah bahwa kehadiran pemilik perusahaan di Tarempa menunjukkan keseriusan membantu kebutuhan transportasi laut antarpulau penting, tetapi faktanya, layanan antarpulau yang vital masih bergantung pada itikad baik perusahaan, bukan pada kerangka kebijakan yang menjamin kesinambungan pelayaran kawasan timur.
Maluku Utara dan Dompu: antara inisiatif baru dan proyek yang dikebut
Tidak semua kabar datang dalam bentuk krisis; beberapa daerah mencoba menjahit solusi. Di Halmahera Barat, pemerintah kabupaten bergerak cepat membuka akses transportasi laut baru di wilayah Loloda Tengah melalui rencana labuh jangkar kapal perintis KM Sabuk Nusantara 35 di kawasan Barataku. Pertemuan luring antara Kadishub, KUPP Jailolo, dan Dirjen Perhubungan Laut menghasilkan komitmen dukungan penuh, dengan satu syarat krusial: adanya rekomendasi resmi dari Distrik Navigasi Kelas I Ambon. Pemerintah daerah bahkan siap mengirim surat resmi dan melakukan survei lapangan bersama. Jika proses ini berjalan lancar, Sabuk Nusantara 35 berpotensi menjadi gigi baru dalam roda konektivitas maritim regional di Maluku Utara, membuka rute yang selama ini kosong atau tidak terlayani rutin.
Sementara itu di Dompu, proyek Pelabuhan Laut Kilo memperlihatkan sisi lain dari permainan waktu dan anggaran. Pembangunan fasilitas laut dan darat dikebut untuk mengejar target rampung 100 persen pada 30 Desember 2026. Sebanyak 617 tiang pancang dengan berat 1.576 ton sudah didatangkan menggunakan kapal TB Bening I BG Lautan 1801 dari Surabaya, setelah sebelumnya sempat ada insiden tiang pancang yang tenggelam di perairan Madura. Proyek bernilai sekitar Rp85,1 miliar ini mencakup pembangunan dermaga dua segmen, dua trestle, dan causeway yang cukup panjang. Di atas kertas, ini adalah investasi serius pada infrastruktur pelabuhan dermaga. Namun pertanyaannya: apakah kecepatan menyelesaikan fisik pelabuhan akan diikuti perencanaan armada dan rute? Tanpa kapal yang cukup dan jadwal pelayaran kawasan timur yang pasti, pelabuhan berisiko menjadi monumen beton yang sepi.
Mengapa tambal sulam tidak cukup dan apa yang harus diubah
Kasus Tondasi, Sitaro, Anambas, Halmahera Barat, dan Kilo memperlihatkan satu narasi besar: konektivitas maritim regional di kawasan timur dibangun dengan pola tambal sulam. Di satu titik, jembatan penghubung dermaga patah dan muatan feri dibatasi tiga ton. Di titik lain, keterbatasan armada kapal membuat satu daerah kepulauan bergantung pada satu kapal yang harus membagi diri antara rute reguler, tugas kemanusiaan, dan program strategis nasional seperti distribusi kebutuhan Koperasi Merah Putih dan program makan bergizi gratis. Sementara rute transportasi laut antar-pulau seperti Tarempa–Padang Melang dapat mendadak terputus karena kapal komersial memindahkan operasi ke tempat lain. Inisiatif seperti Sabuk Nusantara 35 dan percepatan Pelabuhan Kilo memberi harapan, tetapi tanpa integrasi kebijakan, semua ini akan berjalan sendiri-sendiri.
Ada beberapa perubahan yang seharusnya tidak bisa ditawar. Pertama, perencanaan infrastruktur pelabuhan dermaga harus selalu diikat dengan perencanaan armada dan skema subsidi, bukan proyek fisik yang berdiri tanpa kapal. Kedua, kontrak kapal komersial yang melayani transportasi laut antar-pulau harus dirancang dengan kewajiban pelayanan publik yang jelas agar pelayaran kawasan timur tidak sewaktu-waktu ditinggalkan. Ketiga, sistem pembiayaan dan administrasi subsidi harus dipermudah sehingga operator daerah tidak perlu menghentikan pelayaran karena akun yang tidak sinkron
