Tangkap-Lepas Excavator: Simbol Gagalnya Penindakan PETI
Istilah “excavator tangkap-lepas” merujuk pada praktik ketika alat berat yang diamankan dari lokasi pertambangan emas ilegal dalam operasi penindakan PETI diumumkan ke publik sebagai barang sitaan, namun kemudian menghilang atau diduga dilepaskan tanpa penjelasan transparan, sehingga memicu kemarahan masyarakat, aksi protes, dan tuduhan korupsi penegakan hukum terhadap aparat yang seharusnya menegakkan aturan secara konsisten dan adil. Pola ini kini menjadi wajah telanjang carut-marut penindakan pertambangan emas ilegal. Di Merangin, dua unit alat berat disita dalam perkara dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Pulau Rayo, lalu keberadaannya dipertanyakan publik. Ketika alat berat disita tetapi tidak jelas status hukumnya, pesan yang sampai ke warga sederhana: hukum keras pada kertas, lunak di lapangan. Itulah inti kegagalan yang kita hadapi.
Merangin: Wartawan, Mahasiswa, dan Excavator yang Hilang
Pada Senin 7 September 2026, puluhan wartawan dalam Solidaritas Wartawan Merangin (SWM) mendatangi Markas Polres Merangin untuk mempertanyakan keberadaan dua excavator yang sebelumnya diamankan dalam perkara PETI di Pulau Rayo. Mereka menuntut tiga hal: lokasi fisik alat berat, status hukumnya, dan klarifikasi isu dugaan transaksi Rp150 juta yang disebut berkaitan dengan mediasi atau pelepasan alat berat. Ketidakhadiran Kapolres pada audiensi mempertebal kesan bahwa kepolisian alergi transparansi, padahal “persoalan yang dipertanyakan berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum”. Hanya beberapa hari kemudian, pada Jumat 11 September 2026, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda menggelar aksi di depan kantor kepolisian daerah, mendesak penyelidikan dugaan “tangkap lepas” dua excavator terkait aktivitas PETI di Merangin.
Narasi Berbeda, Kepercayaan Publik yang Runtuh
Kisah ini makin kusut ketika muncul narasi viral soal temuan dua unit excavator saat razia tambang emas ilegal di kawasan Bangko Tinggi, sementara kepolisian membantah keberadaan alat berat tersebut. Di lokasi razia, petugas memusnahkan alat dompeng, box atau asbuk, dan pondok yang kosong; box di bantaran sungai dibakar dan dihancurkan. Inilah wajah penindakan PETI yang setengah hati: peralatan kecil dihancurkan, sementara dugaan keberadaan alat berat besar dibantah atau tak jelas. Pendemo kemudian mempertanyakan keberadaan dua excavator yang disebut diamankan Unit Tipidter dan mendesak penyelidikan dugaan tangkap-lepas serta pemanggilan Kapolres dan Kasatreskrim. Ketika pernyataan aparat saling berbeda, publik sulit percaya bahwa tidak ada permainan di belakang layar. Perbedaan versi bukan sekadar masalah komunikasi; ini luka pada integritas lembaga penegak hukum.
Dugaan Korupsi Penegakan Hukum dan Warga di Garis Depan
Isu dugaan transaksi Rp150 juta yang dikaitkan dengan pelepasan alat berat menempatkan korupsi penegakan hukum di pusat sorotan. SWM menantang kepolisian untuk membuktikan isu itu salah melalui dokumen dan penjelasan transparan, atau mengusutnya bila benar. Aliansi mahasiswa menuntut Kapolda memanggil Kapolres dan Kasatreskrim Merangin, bahkan mendesak pencopotan jika terbukti terlibat dalam penanganan yang menyimpang. Mereka mengingatkan bahwa tugas kepolisian adalah memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat, termasuk dari ancaman PETI yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga sekitar. Penindakan PETI yang bias membuka ruang bagi perusahaan tambang ilegal untuk merasa kebal, sementara komunitas di sekitar lokasi tambang menanggung dampak tanah berlubang, aliran sungai yang berubah, dan rasa takut yang terus-menerus terhadap longsor dan banjir.
Tanpa Transparansi, Excavator Tangkap-Lepas Akan Berulang
SWM tegas menyatakan akan membawa persoalan excavator Merangin ke tingkat lebih tinggi bila Polres tidak memberi kejelasan, termasuk ke kepolisian daerah dan meminta pemeriksaan independen. Aliansi mahasiswa pun berharap ada klarifikasi dan pemeriksaan internal menyeluruh, dari proses penangkapan, pengamanan, penjagaan hingga keberadaan dua excavator saat ini. Tuntutan ini masuk akal: tanpa transparansi, pola excavator tangkap-lepas akan terus berulang. Penindakan PETI hanya menjadi panggung pencitraan, bukan upaya melindungi warga dan lingkungan. Jika penegakan hukum terus dibiarkan selektif, maka pertambangan emas ilegal akan selalu menemukan cara untuk hidup, sementara komunitas sekitar lokasi tambang dibiarkan hidup di atas tanah yang digali, sungai yang tercemar, dan rasa percaya yang telah runtuh. Di titik ini, kegagalan aparat bukan sekadar soal teknis, tetapi pengkhianatan terhadap mandat publik.
