Layanan mendatangi anak dan keluarga
Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi bagi anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah, sekaligus dokumen pelengkap administrasi kependudukan yang dapat dibutuhkan saat mengakses layanan publik. Karena itu, membawa penerbitan KIA anak ke PAUD dan TK merupakan langkah praktis: keluarga tak harus selalu datang ke kantor, sementara anak bisa memperoleh identitasnya sejak dini. Di sejumlah daerah, Disdukcapil jemput bola mulai menyasar lingkungan pendidikan melalui perekaman, edukasi, dan penyerahan kartu. Pendekatan ini lebih masuk akal daripada menunggu setiap keluarga menyelesaikan urusan sendiri, terutama ketika sasaran layanan masih luas. Namun, kegiatan di sekolah tidak boleh berhenti sebagai acara sesaat; keberhasilannya semestinya diukur dari berapa banyak anak yang benar-benar memperoleh kartu dan seberapa baik tindak lanjut bagi mereka yang belum terdata.
Balangan mengejar cakupan penuh
Di Balangan, Disdukcapil menjalankan inovasi KIA Sambang PAUD untuk memperluas layanan administrasi kependudukan anak. Pada 27 Oktober 2026, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Pokja Bunda PAUD menandatangani nota kesepahaman di PAUD Rumah Pintar Paringin. Dalam kegiatan itu, kartu diserahkan kepada peserta didik dan layanan Identitas Kependudukan Digital juga dibuka. Langkah tersebut diarahkan untuk memenuhi target pemerintah kabupaten agar seluruh anak usia PAUD memiliki KIA pada akhir 2026. Kepala Disdukcapil Balangan Andi Firmansyah Alam Saputra menyebut hampir 90 persen dari 11.188 anak usia PAUD sudah memiliki kartu, sehingga sekitar 10 persen sisanya masih perlu dijangkau. Kerja sama ini menjanjikan, tetapi hasil akhirnya bergantung pada pendataan yang teliti. Bidang PAUD berencana menyisir kembali peserta didik yang belum memiliki KIA agar target tahun ini tercapai dan administrasi pendidikan lebih lengkap.
Perekaman dan edukasi di sekolah Mataram
Di Mataram, petugas Dukcapil mendatangi TK Tunas Daud untuk memberikan edukasi tentang KIA, memotret siswa sebagai bagian dari perekaman, serta menyerahkan kartu yang telah dicetak. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa layanan KIA PAUD dapat menggabungkan penerbitan dokumen dengan pemahaman anak dan orang tua tentang fungsi identitas resmi. Menurut data yang dipublikasikan pada September 2026, sebanyak 100.259 dari 128.881 anak sasaran di Mataram telah memiliki KIA, atau 77,79 persen; masih ada 28.622 anak yang belum tercatat memilikinya. Angka itu memperlihatkan mengapa pelayanan di sekolah perlu diperluas, bukan hanya diadakan sekali. Dukcapil menyatakan akan terus mendekatkan layanan ke sekolah-sekolah. Jika perekaman dan penyerahan disertai pendataan lanjutan bersama pihak sekolah dan orang tua, peluang menjangkau anak yang tersisa akan lebih besar.
Penyerahan kartu perlu diikuti pemerataan
Banda Aceh juga menyalurkan KIA langsung kepada murid TK Cut Mutia. Sebanyak 84 kartu diserahkan Kepala Disdukcapil Heru Triwijanarko bersama Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Yeva Emmilia kepada kepala sekolah. Penyerahan di sekolah membuat hasil layanan terlihat nyata bagi keluarga dan memperkuat alasan untuk menjadikan satuan pendidikan sebagai titik pelayanan. Namun, angka penyerahan saja belum menjawab apakah semua anak yang membutuhkan sudah terjangkau. Model Balangan, Mataram, dan Banda Aceh sama-sama menunjukkan manfaat pendekatan jemput bola: mengurangi kerepotan orang tua, membuka akses perekaman, serta mengenalkan pentingnya dokumen sejak dini. Kesimpulannya, layanan KIA di PAUD dan TK layak diperluas, tetapi harus disertai daftar anak yang belum memiliki kartu, jadwal kunjungan berkelanjutan, dan pemantauan hasil. Dengan begitu, kemudahan layanan berubah menjadi kepemilikan identitas yang lebih merata.
