Tambang Timah Ilegal Babel: Bukan Sekadar Pencurian Mineral
Tambang timah ilegal Babel adalah praktik penambangan timah tanpa izin resmi yang beroperasi di darat dan laut, mengabaikan analisis dampak lingkungan, reklamasi, serta kewajiban pembayaran kepada negara, sehingga memicu kerugian ekonomi dan kerugian lingkungan pertambangan yang masif sekaligus menggerus kedaulatan negara atas sumber daya timah. Fenomena ini kembali mengemuka ketika harga timah dunia melonjak dan aktivitas penambangan timah tanpa izin (PETI) di kepulauan tersebut menjadi sorotan. Di balik euforia komoditas global, yang terjadi sesungguhnya adalah perampasan ruang hidup masyarakat pesisir dan pengkhianatan terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan kekayaan alam oleh negara. Tambang ilegal bukan sekadar “usaha rakyat” yang luput dari birokrasi, melainkan jaringan ekonomi bayangan yang menyaingi, bahkan menelikung, tata kelola resmi.
Kerugian Triliunan dan Kiamat Ekologis di Pesisir
Skala kerusakan akibat tambang timah ilegal Babel menampar logika siapa pun yang masih menganggapnya sebagai aktivitas kecil-kecilan. Dalam perkara korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015–2022, kerugian negara ditaksir mencapai Rp300 triliun, dengan sekitar Rp271 triliun berupa kerugian lingkungan pertambangan. Angka ini dihitung dari rusaknya ekosistem hutan dan nonhutan, kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan yang akan membebani generasi mendatang. Di lapangan, dampak itu hadir sebagai kolam-kolam bekas tambang, wilayah pesisir yang tergerus, dan konflik ruang antara nelayan dan penambang di Beriga dan Rias. Ketika aktivitas PETI beroperasi tanpa analisis lingkungan dan tanpa reklamasi, yang diwariskan bukan kesejahteraan, melainkan kiamat ekologis yang pelan-pelan memiskinkan masyarakat pesisir.
Harga Timah Tinggi, Pengawasan Rendah: Rumus Bocornya Kedaulatan
Lonjakan harga timah dunia menjadi bensin bagi mesin tambang timah ilegal Babel. Ketika nilai komoditas meroket, jaringan PETI bergerak agresif, memanfaatkan celah pengawasan dan lemahnya penegakan hukum di sektor pertambangan. Mega-skandal korupsi tata niaga timah yang terungkap melalui penyerahan aset sitaan menunjukkan betapa tata kelola resmi pun dapat dibajak ketika pengawasan longgar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, “Kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun, ini kita hentikan.” Pernyataan ini bukan sekadar angka, melainkan pengakuan bahwa negara telah lama kalah cepat dari mafia tambang. Kepala BIN bahkan menggambarkan pelaku PETI dan bekingnya sebagai pihak yang secara arogan mencaplok kewenangan negara, menambang tanpa izin, membuang limbah sembarangan, dan mengalirkan keuntungan ke kantong pribadi atau oligarki luar.
PT Timah dan Agenda Mengembalikan Kedaulatan Sumber Daya
Di tengah kebocoran triliunan dan kerusakan ekologis, wacana mengembalikan kedaulatan negara atas timah melalui PT Timah sebagai operator resmi mengemuka. Secara prinsip, Pasal 33 UUD 1945 menempatkan negara sebagai penguasa bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. PT Timah, dengan status dan mandat formal, semestinya menjadi instrumen utama untuk mewujudkan amanat tersebut: mengelola sumber daya secara legal, membayar kewajiban ke kas negara, dan menjalankan pemulihan lingkungan. Namun kasus tata niaga timah justru mengungkap bahwa tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten, operator resmi pun bisa terseret dalam praktik yang merugikan negara. Mengembalikan kedaulatan melalui PT Timah karenanya tidak cukup dengan slogan; perlu reformasi tata kelola, transparansi rantai pasok, dan keberanian memutus hubungan antara perusahaan, mafia tambang, dan beking politik.
Kesimpulan: Kedaulatan Bukan Retorika, Tapi Tindakan Nyata
Tambang timah ilegal Babel adalah cermin buram bagaimana negara bisa kalah di rumah sendiri ketika harga komoditas tinggi, pengawasan lemah, dan penegakan hukum tumpul. Kerugian negara dan kerugian lingkungan pertambangan yang mencapai ratusan triliun bukan sekadar statistik, melainkan tanda bahwa kedaulatan atas sumber daya telah direbut oleh jaringan PETI dan korupsi tata niaga timah. Komitmen pemerintah untuk menghentikan kebocoran dan mengembalikan kedaulatan melalui PT Timah patut didukung, tetapi juga diawasi ketat agar tidak berhenti di seremoni penyerahan aset sitaan. Tanpa penataan ulang izin, penertiban tambang ilegal yang konsisten, dan pemulihan lingkungan yang nyata di pesisir Beriga, Rias, dan wilayah lain, Pasal 33 UUD 1945 akan terus terdengar seperti janji kosong. Kedaulatan sumber daya bukan retorika konstitusi, melainkan kerja keras politik, hukum, dan keberpihakan pada ruang hidup rakyat.
