Pemecatan berawal dari temuan pemufakatan
Penyadapan ilegal adalah pemantauan komunikasi tanpa kewenangan atau prosedur hukum yang semestinya, terutama serius ketika diduga memakai perangkat dan akses lembaga penegak hukum. Dalam kasus Irjen Eko Hadi Santoso, Polri menyatakan ia bersekongkol melakukan akses ilegal dan penyadapan dengan memanfaatkan teknologi milik Polri. Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menyimpulkan tindakan itu dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Putusan tersebut dijatuhkan pada 17 November 2026, dengan dugaan penyadapan menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Fakta yang disampaikan Polri menempatkan persoalan ini lebih dari sekadar pelanggaran teknis: akses institusi diduga dipakai untuk kegiatan yang tidak mengikuti aturan. Karena itu, sanksi etik menjadi konsekuensi penting, meski proses pidana dan pembuktian atas dugaan terkait tetap harus berjalan melalui jalurnya sendiri.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Eko melakukan pemufakatan terkait akses ilegal dan penyadapan memakai akses atau alat teknologi kepolisian secara tidak profesional dan prosedural. Pernyataan itu menjelaskan dasar etik bagi pemecatan Irjen, tetapi belum menggantikan proses peradilan pidana. Menjaga perbedaan tersebut penting: putusan KKEP menetapkan pertanggungjawaban disiplin dan etik sebagai anggota Polri, sedangkan dugaan tindak pidana memerlukan penanganan serta pembuktian tersendiri. Dengan kata lain, keputusan pemecatan tegas, tetapi tidak boleh dipahami sebagai akhir dari seluruh perkara.

PTDH dijatuhkan, Eko mengajukan banding
KKEP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Eko setelah menyatakan ia melanggar kode etik. Majelis juga menetapkan bahwa perbuatannya tercela. Dasar sanksi yang disebut Polri mencakup ketentuan pemberhentian anggota Polri dan aturan kode etik profesi yang berlaku. Ketegasan keputusan ini patut dibaca sebagai respons terhadap dugaan penyalahgunaan akses institusi, bukan sebagai bukti bahwa semua pertanyaan hukum telah terjawab. Eko menyatakan banding atas putusan tersebut, sehingga keputusan etik masih akan diperiksa dalam sidang banding berikutnya. Ia juga menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf, menurut keterangan Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam. Banding memberi ruang peninjauan atas putusan, sementara penyidikan perkara pidana berjalan pada jalur berbeda.
PTDH adalah sanksi administratif berupa pemberhentian dari keanggotaan Polri, bukan vonis pidana penjara. Dalam perkara dugaan penyadapan, para tersangka terancam hukuman maksimal 10 tahun berdasarkan pasal yang diterapkan penyidik. Perbedaan antara sanksi etik dan ancaman pidana ini penting agar kronologi tidak disederhanakan menjadi satu putusan tunggal. Polri juga menjadwalkan sidang etik berikutnya terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi. Perkembangan itu menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap pihak lain masih menjadi bagian dari rangkaian penanganan, bukan alasan untuk menganggap peran masing-masing sudah dipastikan.
Penggeledahan rumah membuka jalur penyidikan lain
Setelah putusan etik, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggeledah rumah Eko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Rumah itu diduga digunakan sebagai posko dalam perkara yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Penyidik membenarkan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara, tetapi belum mengungkap hasilnya atau barang bukti yang ditemukan. Karena itu, dugaan fungsi rumah sebagai posko belum boleh ditulis sebagai kesimpulan final. Penggeledahan menambah dimensi penting pada kronologi, namun maknanya bergantung pada bukti yang diumumkan dan diuji lebih lanjut. Bareskrim menyatakan perkembangan perkara keamanan negara, termasuk dugaan makar, akan disampaikan melalui konferensi pers.
Penyidik menyebut rumah di Cipete diduga digunakan Eko sebagai posko, sementara perkara dugaan makar ditangani terpisah dari perkara penyadapan ilegal meski dinilai mungkin memiliki keterkaitan. Pembedaan itu harus dipertahankan: penggeledahan terkait dugaan makar tidak dengan sendirinya membuktikan tindak penyadapan atau makar. Dalam perkara penyadapan, sasaran yang disebut dalam pemberitaan tidak terbatas pada Presiden; sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha juga disebut diduga menjadi sasaran. Penyidik menerapkan sejumlah pasal, termasuk ketentuan penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun dan dugaan penghilangan data elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun. Tahap berikutnya adalah menunggu hasil penyidikan, sidang banding etik, serta penjelasan resmi mengenai bukti dan peran tiap pihak.
Akuntabilitas harus diuji lewat proses hukum
Kronologi ini memperlihatkan dua hal yang perlu berjalan bersamaan: sanksi etik atas penggunaan teknologi milik Polri dan penyidikan pidana yang belum selesai. Pemecatan Irjen Eko menegaskan bahwa akses institusi bukan hak pribadi untuk digunakan di luar prosedur. Namun, ketegasan tidak boleh menghapus prinsip bahwa dugaan pidana harus dibuktikan secara terbuka dan setiap tersangka dinilai berdasarkan perannya masing-masing. Pengajuan banding Eko, penggeledahan rumah, dan rencana pemeriksaan etik terhadap pejabat lain menandakan perkara masih berkembang. Kesimpulan yang paling bertanggung jawab saat ini ialah bahwa KKEP telah menjatuhkan PTDH, sementara penyidikan atas penyadapan dan dugaan makar masih membutuhkan hasil serta proses hukum lanjutan.






