Dugaan serius, tetapi bukan kesimpulan hukum
Kasus penyadapan presiden adalah dugaan penggunaan sarana penyadapan untuk memantau kepala negara atau pihak lain, yang penilaian pidananya bergantung pada fakta, tujuan, dan bukti yang ditemukan dalam penyidikan. Polemik muncul setelah polisi mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh, termasuk pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, serta wartawan. Bareskrim menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka pada 3 November 2026; mereka diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem pengelolaan penyadapan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Perkembangan itu patut diselidiki serius. Namun, keseriusan dugaan tidak dengan sendirinya membuktikan makar. Menyamakan dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar sebelum unsur hukumnya diuji berisiko mengubah bahasa politik menjadi vonis prematur, padahal status pidana harus lahir dari proses hukum.
Kepala BIN Muhammad Herindra menyatakan di Kompleks Istana Kepresidenan pada 6 November bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden dan sejumlah tokoh mengarah pada upaya makar. Penilaian serupa turut muncul dari lingkungan Istana. Pernyataan para pejabat itu menjelaskan mengapa perkara dipandang berbahaya, tetapi bukan pengganti pembuktian. Tuduhan pasal makar membawa bobot hukum dan politik yang besar; karena itu, publik sebaiknya membedakan penilaian awal tentang ancaman dari kesimpulan penyidik maupun putusan pengadilan.
Niat menentukan batas antara penyadapan dan makar
Perbedaan pokok antara dugaan penyadapan dan makar bukan sekadar siapa yang menjadi target, melainkan apa tujuan di balik tindakan dan apakah unsur tindak pidana yang disangkakan dapat dibuktikan. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menekankan pembuktian mens rea, yakni unsur niat jahat, sebelum penyidik menentukan pasal pidana yang tepat. Dugaan penyadapan ilegal dapat menunjukkan pelanggaran serius, tetapi tidak otomatis membuktikan adanya maksud makar. Penilaian harus bertumpu pada rangkaian bukti yang relevan, bukan hanya pada status korban atau kecurigaan terhadap pelaku.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Agus Riwanto juga mengingatkan bahwa pejabat Istana tidak berwenang menetapkan seseorang melakukan tindak pidana; kewenangan penetapan status pidana berada pada aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan jaksa, lalu diuji hakim dalam proses peradilan. Batas ini penting untuk menjaga perkara tetap berada di ranah hukum. Menggunakan label makar sebelum niat dan unsur-unsurnya teruji dapat menekan proses penyidikan dan mengaburkan perbedaan antara pelanggaran penyadapan dengan kejahatan terhadap negara.
Penyidikan harus menentukan arah perkara
Kehati-hatian terhadap narasi makar bukan alasan untuk mengurangi kewenangan penyidik. Tugas penyidik ialah memeriksa bukti, menguji dugaan, dan menentukan arah perkara sesuai temuan; jaksa dan hakim kemudian menjalankan peran masing-masing dalam proses hukum. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Aan Asphianto menilai penerapan pasal makar tetap mungkin apabila penyidik berhasil membuktikan motif penyanderaan politik. Artinya, pasal tersebut tidak perlu ditutup sejak awal, tetapi juga tidak layak dipastikan hanya karena penyadapan menyasar presiden.
Bareskrim telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin untuk mengusut seluruh fakta hukum dalam perkara ini. Langkah berikutnya semestinya memperjelas siapa yang melakukan penyadapan, bagaimana tindakan itu dijalankan, dan apakah bukti mendukung unsur niat yang diperlukan untuk pasal tertentu. Kesimpulan yang terburu-buru akan merugikan kredibilitas penanganan perkara; penyidikan yang terbuka terhadap berbagai kemungkinan justru lebih kuat.
Bukti harus mendahului label
Penyadapan terhadap presiden dan tokoh lain adalah dugaan yang patut ditangani dengan kesungguhan. Namun, kepentingan menjaga negara tidak membenarkan pelonggaran standar pembuktian. Pembuktian mens rea harus menjadi pusat penilaian sebelum dugaan penyadapan dinaikkan menjadi makar, sementara penyidik tetap memiliki kewenangan untuk menilai fakta dan mengarahkan perkara berdasarkan bukti.
Kesimpulannya, pernyataan Herindra dan pejabat lain menunjukkan betapa seriusnya perkara ini dipandang, tetapi keputusan hukum tidak dapat ditetapkan melalui pernyataan semata. Tim khusus Bareskrim perlu menuntaskan penyelidikan dan mengungkap pihak yang terlibat agar dugaan makar maupun pelanggaran lain dinilai menurut bukti dan aturan yang berlaku. Tegas dalam mengusut, cermat dalam menuduh: itulah keseimbangan yang seharusnya dijaga.






