Sanksi tegas untuk menjaga keadilan ujian
Kecurangan TKA adalah tindakan tidak jujur yang merusak penilaian kemampuan akademik dan mengurangi keadilan bagi peserta lain; karena itu, pelanggaran yang terbukti patut berujung pada konsekuensi nyata. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kementeriannya akan menindaklanjuti aduan dugaan pelanggaran dalam Tes Kemampuan Akademik tingkat SMA dan memberikan nilai nol kepada murid yang terbukti curang. Sikap ini tepat: hasil ujian hanya berguna jika mencerminkan kemampuan peserta, bukan bantuan terlarang atau kelengahan pengawasan. Nilai nol mungkin terasa berat bagi murid, tetapi tanpa sanksi yang jelas, peserta jujur justru menanggung ketidakadilan. Penindakan harus tetap didasarkan pada pemeriksaan yang cermat agar hukuman tidak dijatuhkan hanya berdasarkan dugaan.
Pengawas juga harus bertanggung jawab
Tanggung jawab integritas ujian tidak boleh dibebankan kepada murid saja. Pengawas TKA yang terbukti tidak jujur terancam masuk daftar hitam dan tidak diperbolehkan bertugas kembali pada pelaksanaan tahun berikutnya. Ancaman ini penting karena pengawas memegang peran langsung dalam menjaga aturan di ruang ujian. Anggota Komisi X DPR Hilman Mufidi mendukung penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti mencoreng pelaksanaan TKA SMA. Ia juga meminta jajaran pengawas di lokasi ujian dievaluasi untuk mengungkap kemungkinan kelalaian. Pendekatan yang adil harus membedakan kecurangan yang disengaja dari kegagalan prosedur, tetapi keduanya perlu diperiksa. Tanpa pertanggungjawaban pengawas, hukuman bagi peserta saja akan tampak timpang dan tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan.
Dugaan penggunaan AI memicu evaluasi
Laporan dugaan kecurangan menjadi sorotan setelah Davana Kamil, murid kelas 12 SMA Negeri 68 Jakarta Pusat, menyampaikan keresahannya kepada Abdul Mu’ti terkait pelaksanaan TKA gelombang pertama. Hilman Mufidi menyoroti dugaan peserta memakai telepon genggam untuk memotret soal lalu meminta bantuan kecerdasan buatan. Ia menilai tindakan itu merupakan pelanggaran berat dan mempertanyakan bagaimana perangkat yang dilarang bisa masuk ke ruang ujian. Pertanyaan tersebut semestinya menjadi bagian dari investigasi menyeluruh, bukan alasan untuk menganggap semua peserta bersalah. Hilman mendorong pengamanan diperketat, termasuk melalui pemeriksaan fisik dan alat pengacak sinyal. Langkah pencegahan seperti ini perlu dijalankan bersama penegakan sanksi agar aturan tidak hanya keras di atas kertas, tetapi juga mencegah celah pelanggaran.
Ketegasan harus disertai pemeriksaan yang transparan
Dukungan DPR terhadap investigasi menyeluruh memberi dasar politik bagi penindakan, tetapi hasilnya harus terbuka dan konsisten. Hilman meminta pihak yang terlibat diberi sanksi tegas serta mendorong evaluasi pengamanan ruang ujian. Bagi peserta, sanksi peserta TKA berupa nilai nol membawa dampak langsung pada hasil ujian; bagi pengawas yang tidak jujur, daftar hitam dapat menutup kesempatan bertugas pada pelaksanaan berikutnya. Karena konsekuensinya serius, setiap temuan perlu ditangani dengan bukti dan prosedur yang jelas. TKA seharusnya menjadi ruang untuk menunjukkan kemampuan, bukan adu celah pengawasan. Kesimpulannya, ketegasan terhadap kecurangan memang diperlukan, tetapi keadilan baru tercapai ketika peserta dan pengawas sama-sama dimintai pertanggungjawaban secara transparan.
