Klarifikasi RANS menjawab nilai dan hasil pekerjaan
Kontrak influencer RANS adalah kerja sama pengadaan jasa promosi pemerintah yang mencakup produksi konten, kegiatan kampanye, dan distribusi pesan melalui kanal digital. Pada 10 November 2026, Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, menanggapi sorotan ICW atas kontrak dari dua kementerian senilai Rp14,69 miliar. Perusahaan menyatakan empat kampanye itu menghasilkan lebih dari 150 output dan seluruh kewajiban telah diselesaikan serta diserahkan kepada klien. Angka keluaran tersebut memberi gambaran skala pekerjaan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa harga maupun proses pemilihan penyedia sudah wajar. Karena itu, klarifikasi RANS penting sebagai penjelasan pihak perusahaan, bukan sebagai jawaban akhir atas pertanyaan tentang penggunaan anggaran publik.
RANS merinci nilai kerja sama menjadi satu kampanye Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar dan tiga kampanye Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp10,79 miliar. Kampanye kebudayaan diarahkan untuk mempromosikan museum, sedangkan pekerjaan bersama KKP berisi konten edukasi tentang sumber daya laut dan perikanan. Perusahaan juga menyebut hasil kumulatif lebih dari 52,6 juta penayangan. Rangkaian output dan jangkauan ini membantu menjelaskan apa yang diklaim telah dikerjakan; publik tetap memerlukan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah capaian itu sepadan dengan biaya.
Apa yang dihitung dalam nilai kontrak
Menurut RANS, nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lain, dengan cakupan lebih luas daripada unggahan media sosial. Biayanya, kata perusahaan, meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program luar ruang, dan aktivitas promosi lainnya. Penjelasan ini membuat perbandingan sederhana antara harga kontrak dan jumlah unggahan menjadi kurang memadai: kontrak disebut mencakup pekerjaan produksi serta pelaksanaan di lapangan. Namun, rincian komponen biaya dan dasar penilaiannya tetap penting agar masyarakat dapat menguji kewajaran belanja, bukan hanya menerima penjelasan bahwa tarif itu mengikuti standar komersial perusahaan.
Dari sisi isi, RANS menyebut kampanye museum bertujuan mendorong kunjungan melalui konten kreatif, sementara kerja sama KKP mengemas edukasi kelautan dan perikanan lewat konsep perjalanan bersama The Dudas-1. Rincian kegiatan tersebut memberi konteks bahwa pekerjaan tidak semata berupa pembelian ruang iklan. Meski demikian, keberadaan kegiatan dan output belum menjawab pertanyaan terpisah: apakah ruang lingkup disusun dengan kebutuhan yang jelas, bagaimana biaya tiap komponen ditetapkan, dan bagaimana hasilnya dinilai. Di sinilah keterbukaan dokumen pengadaan menjadi pelengkap yang diperlukan bagi klaim kinerja.
Pertanyaan ICW tak gugur oleh angka output
ICW menyoroti delapan paket pekerjaan dari dua kementerian pada 2024 hingga 2026 yang terafiliasi dengan RANS. Dokumen legalitas yang dihimpun menunjukkan PT RANS Entertainment Indonesia memiliki 99,1 persen saham entitas penerima proyek, sementara Raffi Ahmad tercatat sebagai pemegang saham utama sekaligus komisaris. Sorotan ini membuat transparansi kepemilikan dan potensi benturan kepentingan layak dijelaskan secara terbuka. RANS membantah adanya konflik kepentingan dan menyatakan kerja sama mengikuti prosedur pengadaan serta ketentuan yang berlaku, termasuk melalui platform pengadaan yang dapat diakses publik. Pernyataan itu menjelaskan posisi perusahaan, tetapi bukan pengganti pemeriksaan independen atas proses dan dokumen terkait.
ICW juga mempertanyakan mekanisme pemilihan penyedia, termasuk dugaan bahwa pengadaan Kemendikbudristek melalui e-purchasing mengarah langsung pada akun media sosial Raffi tanpa kompetisi terbuka. Selain itu, tarif satu layanan Instagram Story pada akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina disebut mencapai Rp575,7 juta per unggahan. Angka tarif tersebut menambah alasan untuk meminta dasar pembanding dan rincian kebutuhan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran. Pertanyaan ICW menyentuh hal yang tidak dijawab oleh jumlah output: apakah prosesnya kompetitif dan apakah pengeluaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
Akuntabilitas harus melampaui klaim kinerja
Inti persoalannya bukan memilih antara klaim RANS dan kritik ICW, melainkan memastikan keduanya diuji dengan bukti yang dapat diperiksa. RANS memberikan rincian nilai, bentuk pekerjaan, dan hasil kampanye; ICW mengangkat pertanyaan tentang pemilihan penyedia, kewajaran biaya, serta hubungan perusahaan dengan Raffi Ahmad. Jumlah output dan penayangan dapat menjadi indikator pelaksanaan, tetapi belum cukup untuk membuktikan efisiensi ataupun menutup persoalan potensi konflik kepentingan. Pemeriksaan atas spesifikasi pengadaan, dasar harga, evaluasi penawaran, dan bukti serah terima akan membuat klarifikasi lebih bermakna bagi publik.
Sorotan ICW juga dikaitkan dengan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran dan tuntutan agar belanja negara memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Karena itu, klarifikasi RANS sebaiknya dibaca sebagai awal penjelasan, bukan kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan telah selesai. Jika proses pengadaan terbuka dan nilai kontrak dapat dipertanggungjawabkan, dokumen yang transparan akan memperkuat posisi perusahaan sekaligus kepercayaan publik. Kesimpulannya, lebih dari 150 output menjelaskan volume pekerjaan yang diklaim RANS, sedangkan akuntabilitas pengadaan dan potensi konflik kepentingan tetap membutuhkan jawaban berbasis bukti.
