Belanja publikasi yang perlu diuji manfaatnya
Kontrak endorse adalah pengadaan jasa promosi yang membayar figur publik atau kanal media sosial untuk menyebarkan pesan, dan bila dibiayai negara, manfaat serta biayanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti delapan paket belanja jasa influencer yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia dengan nilai total Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar, untuk periode 2024 hingga 2026. Kontrak tersebut dikaitkan dengan Kemendikbudristek pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025–2026. Sorotan ini bukan bukti bahwa pengadaan bermasalah, tetapi angka sebesar itu layak disertai penjelasan terbuka tentang sasaran, hasil, dan alasan memilih influencer. Tanpa ukuran keberhasilan yang bisa diperiksa, publik sulit membedakan kampanye yang efektif dari pengeluaran publikasi yang sekadar mahal.
Rincian paket menunjukkan skala dan tujuan yang beragam
Porsi Kemendikbudristek berasal dari lima paket Museum dan Cagar Budaya pada 2024, dengan total nilai Rp3,9 miliar. Empat paket terkait konten media sosial disebut bernilai Rp1,37 miliar, sedangkan satu paket kehadiran dalam acara pemerintah bernilai Rp2,52 miliar. Di antara biaya publikasi yang dirinci, Instagram Story @raffinagita1717 tercatat Rp575.655.000; video YouTube RANS Entertainment Rp452.698.902, Instagram Reels Rp205.893.300, dan TikTok Rp144.423.600. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa belanja jasa RANS bukan satu unggahan tunggal, melainkan rangkaian layanan dengan format dan fungsi berbeda. Karena itu, penilaian semestinya memeriksa keluaran tiap paket dan kaitannya dengan tujuan program, bukan hanya menjumlahkan biaya atau mengandalkan popularitas figur.
Pada 2025–2026, KKP tercatat memiliki tiga paket. Rincian yang disorot mencakup layanan influencer engagement pada 2025 senilai Rp3.596.955.000, serta paket lain yang disebut bernilai Rp3,6 miliar. Salah satu pos sebesar Rp3,6 miliar diperuntukkan bagi jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna. Ada pula paket publikasi terkait pembangunan BINS yang disebut bernilai Rp3,6 miliar. Rincian ini menegaskan perlunya dokumen yang menjelaskan lingkup pekerjaan: apakah biaya mencakup kunjungan, produksi, penayangan, atau gabungan layanan. Tanpa rincian keluaran dan dasar penetapan biaya yang mudah diakses, publik tak punya cukup bahan untuk menilai kewajaran maupun hasilnya.
Efektivitas harus lebih dari jumlah tayangan
Pertanyaan ICW tentang urgensi anggaran influencer pemerintah tepat sasaran: kementerian juga memiliki biro hubungan masyarakat, situs, dan akun media sosial resmi, sehingga perlu diterangkan mengapa kanal berbayar memberi manfaat tambahan. Kritik itu makin relevan di tengah kebijakan efisiensi yang meminta kementerian dan lembaga membatasi sejumlah pengeluaran, termasuk publikasi. Jumlah pengikut atau tayangan saja tidak cukup untuk membuktikan keberhasilan. Penilaian yang meyakinkan perlu menghubungkan biaya dengan tujuan komunikasi, jangkauan audiens yang relevan, mutu informasi, dan hasil yang dapat diverifikasi. Jika indikator tersebut tidak diumumkan, kontrak kementerian Raffi berisiko dinilai berdasarkan ketenaran, bukan efektivitas. Pemerintah semestinya membuka alasan pemilihan penyedia dan platform, keluaran yang diwajibkan, serta cara mengukur hasil setiap paket.
Transparansi adalah syarat akuntabilitas
Belanja APBN untuk promosi tidak otomatis keliru, tetapi keterbukaan harus menyertai setiap keputusan pengadaan. ICW juga mengingatkan bahwa kontrak semacam ini berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk menawarkan layanan serupa. Karena itu, penjelasan publik seharusnya mencakup proses pemilihan penyedia, alasan kebutuhan, rincian pekerjaan, dan laporan hasil yang memungkinkan perbandingan antara biaya dan manfaat. Angka Rp14,69 miliar menjadikan perkara ini lebih dari sekadar kabar tentang kontrak endorse Raffi; ini ujian apakah belanja publikasi pemerintah memiliki tujuan terukur dan dapat diawasi. Kesimpulannya, pemerintah perlu membuktikan bahwa paket-paket tersebut menghasilkan manfaat komunikasi yang sepadan, bukan meminta publik menerima biaya besar atas dasar popularitas semata.
