Dua Proyek Strategis, Satu Tujuan: Kelancaran Mobilitas Tangerang
Dua proyek infrastruktur Tangerang, yakni rekonstruksi jalan Cangkudu Cisoka dan pembangunan underpass Bitung, adalah program peningkatan konektivitas yang menyasar pengurangan kemacetan, peningkatan keamanan berkendara, serta kelancaran arus barang dan orang antara wilayah permukiman dan kawasan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Kedua proyek ini menandai fase baru keseriusan pemerintah daerah dan pusat dalam membenahi titik-titik bottleneck lalu lintas yang selama ini menekan produktivitas warga dan pelaku usaha. Fokusnya bukan sekadar memperbaiki fisik jalan, tetapi membangun jaringan mobilitas yang lebih tertib, tahan terhadap kerusakan, dan mampu menampung pertumbuhan kendaraan beberapa tahun ke depan. Yang menarik, kedua proyek ini saat ini berada di fase krusial: Cangkudu Cisoka dikejar tenggat akhir tahun, sementara underpass Bitung sudah separuh jalan dan mulai disorot pengelolaan lingkungannya. Artinya, masa beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah ambisi kelancaran mobilitas di Tangerang benar-benar berbuah hasil, atau kembali tersendat oleh manajemen proyek yang kurang disiplin.
Jalan Cangkudu Cisoka: Rekonstruksi Intensif dengan Pengawasan Bupati
Rekonstruksi jalan Cangkudu Cisoka bukan proyek biasa: Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid turun langsung meninjau pekerjaan bersama Kepala Dinas Bina Marga dan SDA, Iwan Firmansyah, pada 24 Agustus 2026. Langkah ini jelas menunjukkan bahwa kerusakan berat sepanjang 1,58 kilometer dari total 4 kilometer dianggap darurat, bukan sekadar keluhan rutin warga. Pemerintah daerah mengalokasikan APBD 2026 sebesar Rp12,11 miliar untuk menanganinya, dengan fokus pengerjaan 1,38 kilometer terlebih dahulu dan target selesai dalam 150 hari sejak 27 Juli hingga 23 Desember 2026. Secara teknis, rekonstruksi dibagi dua segmen, masing-masing 691 meter dan 689 meter, memakai beton tebal 30 sentimeter dengan mutu Fs 45 MPa agar kuat dilintasi kendaraan berat. Pernyataan resmi yang layak dicatat: “Dengan selesainya pekerjaan ini, akses masyarakat di wilayah Cangkudu–Cisoka diharapkan jadi lebih nyaman, aman, dan lancar untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari”. Namun ada catatan: sisa kerusakan 201 meter baru akan diusulkan dalam APBD 2027, sehingga perbaikan total belum selesai tahun ini.
Underpass Bitung: Catatan Kritis DPR Soal Kemacetan, Banjir, dan PKL
Jika Cangkudu Cisoka menjadi prioritas Pemkab, underpass Bitung menunjukkan bagaimana pengawasan pusat ikut menekan kualitas proyek infrastruktur Tangerang. Komisi V DPR RI meninjau langsung pembangunan underpass di Jalan Raya Serang, Curug, pada 28 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi V, Andi Iwan Darmawan, menilai progres fisik sudah baik, tetapi ia tidak menutup mata terhadap masalah tata kelola sekitar proyek. Tiga catatan penting diberikan: pengelolaan lalu lintas saat pekerjaan agar kemacetan tidak makin parah, mitigasi banjir ketika musim hujan, dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) setelah underpass rampung. Catatan ini menegaskan bahwa kualitas infrastruktur tidak berhenti pada beton dan aspal. Tanpa manajemen lalu lintas yang rapi, underpass bisa menciptakan titik macet baru. Tanpa sistem drainase yang layak, struktur bawah tanah rentan tergenang. Tanpa pengaturan PKL dan bangunan liar, kawasan yang mestinya jadi simpul mobilitas berubah menjadi pasar semrawut. Sekretaris Daerah Soma Atmaja menyatakan siap menindaklanjuti, sembari mengungkap bahwa progres pembangunan telah mencapai sekitar 50 persen dan ditargetkan bisa dilalui masyarakat pada Februari 2027.
Dampak ke Warga: Gangguan Sementara, Manfaat Jangka Panjang
Dari sudut pandang warga, dua proyek ini adalah paradoks klasik: penderitaan jangka pendek untuk kenyamanan jangka panjang. Bupati sendiri sudah meminta maaf atas kemacetan yang hampir pasti terjadi selama rekonstruksi jalan Cangkudu Cisoka, terutama bagi pengguna harian dan warga Cisoka. Di sekitar underpass Bitung, gangguan serupa sudah terasa, sehingga Komisi V menekankan pentingnya pengelolaan lalu lintas yang cermat untuk meminimalkan efek pembangunan pada mobilitas harian. Namun justru pada titik inilah kedisiplinan pengawasan menjadi penentu. Ketika kepala daerah dan DPR hadir meninjau langsung, mereka mengirim pesan bahwa ketidaknyamanan warga diakui dan harus dibalas dengan hasil proyek yang layak. Apalagi, rekonstruksi Cangkudu Cisoka merupakan bagian dari target lebih besar: perbaikan jalan sepanjang 30 kilometer di berbagai wilayah Tangerang pada tahun anggaran 2026. Jika jaringan jalan dan simpul seperti underpass Bitung saling terhubung dengan baik, manfaatnya bisa terasa jelas: waktu tempuh berkurang, kecelakaan menurun, dan roda ekonomi lokal berputar lebih lancar.
Pengawasan Tingkat Tinggi: Jaminan Akuntabilitas atau Sekadar Simbol?
Pertanyaannya sekarang: apakah inspeksi Bupati ke jalan Cangkudu Cisoka dan Komisi V DPR ke underpass Bitung cukup menjadi jaminan akuntabilitas proyek infrastruktur Tangerang? Kehadiran pejabat tinggi jelas positif; ia menekan pelaksana kerja untuk patuh pada spesifikasi teknis dan tenggat waktu, serta membuka ruang koreksi langsung seperti tiga catatan DPR soal kemacetan, banjir, dan PKL di Bitung. Di Cangkudu Cisoka, spesifikasi beton dan pembagian segmen menunjukkan perencanaan teknis yang serius, bukan tambal sulam seadanya. Namun akuntabilitas sejati bukan dibangun dari satu kali kunjungan, melainkan konsistensi pengawasan hingga proyek selesai dan beberapa tahun setelahnya. Dengan tenggat rekonstruksi Cangkudu Cisoka pada 23 Desember 2026 dan target operasional underpass Bitung pada Februari 2027, publik patut menagih laporan kemajuan dan uji kualitas secara berkala. Jika pemerintah daerah mampu membuktikan bahwa inspeksi hari ini berujung pada jalan yang awet dan underpass yang tertib tanpa banjir dan PKL liar, maka periode kritis ini akan tercatat sebagai titik balik penting dalam tata kelola pembangunan jalan di Tangerang.
