Memahami Peringkat Kemakmuran Negara dan Posisi Kita
Peringkat kemakmuran negara adalah ukuran komprehensif yang menggabungkan berbagai indikator ekonomi, sosial, dan kualitas hidup untuk menilai seberapa sejahtera sebuah masyarakat, mencakup aspek seperti stabilitas ekonomi, akses layanan dasar, kesempatan kerja, dan rasa aman, sehingga memberi gambaran menyeluruh tentang keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan warga di suatu negara. Dalam Prosperity Index 2026, kita menempati peringkat ke-107 dari 171 negara dengan skor 61, dan dikategorikan sebagai negara dengan kemakmuran rendah. Fakta ini bukan sekadar angka di indeks ekonomi global, melainkan cermin keras bahwa pembangunan ekonomi Indonesia belum efektif mengangkat kesejahteraan secara merata. Selama pemerintah dan publik masih merasa nyaman dengan label “negara berkembang”, lonjakan peringkat kemakmuran akan tetap lambat.
Indeks Ekonomi Global: Jarak dengan Negara ASEAN Tetangga
Prosperity Index 2026 menunjukkan betapa lebar jarak kita dengan negara ASEAN lain dalam peringkat kemakmuran negara. Di Asia Tenggara, Singapura mencatat skor tertinggi sebesar 86,5 dan menempati peringkat ke-18 dunia. Thailand, Malaysia, dan Vietnam berada dalam kategori kemakmuran sedang, masing-masing di peringkat ke-70, ke-71, dan ke-77. Sementara itu, Filipina berada di peringkat ke-102, lebih tinggi daripada kita meski sama-sama masuk kategori kemakmuran rendah. Perbandingan negara ASEAN ini mengungkap kesenjangan nyata dalam indikator ekonomi dan kesejahteraan: negara tetangga berhasil mengonversi pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan kualitas hidup, sementara kita tertahan di kelompok bawah. Selama kebijakan hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa fokus pada kemakmuran warga, indeks ekonomi global akan terus menempatkan kita di posisi yang mengecewakan.
Apa yang Menghambat Kemajuan: Ekonomi, Biaya Hidup, dan Ketenagakerjaan
Posisi ke-107 dengan skor 61 dalam Prosperity Index 2026 menunjukkan ada masalah struktural yang tak terselesaikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Indikator seperti kondisi ekonomi, biaya hidup, dan kebijakan ketenagakerjaan saling terkait dan menentukan seberapa tinggi kemakmuran bisa naik. Pertumbuhan tanpa pengendalian biaya hidup membuat masyarakat merasa makin tertekan, bukan makin sejahtera. Di sisi lain, kebijakan ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya melindungi pekerja dan mendorong produktivitas membuat pasar kerja rapuh dan berpenghasilan rendah. Ketika negara-negara ASEAN lain mampu naik ke kategori kemakmuran sedang, kita tertahan karena reformasi ekonomi dan pasar kerja sering berhenti di tataran wacana. Tanpa keberanian mengubah struktur upah, perlindungan sosial, dan kualitas pekerjaan, peringkat kemakmuran negara akan sulit bergerak naik.
Pelajaran dari Tetangga: Mengubah Pertumbuhan Jadi Kemakmuran
Perbandingan negara ASEAN menunjukkan pola yang jelas: Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam berhasil mengubah pertumbuhan menjadi kemakmuran yang lebih terasa oleh warga. Kita justru tertinggal, bahkan dari Filipina yang berada di peringkat ke-102 meski sama-sama dalam kategori kemakmuran rendah. Ini mengirim pesan tegas bahwa mengejar investasi dan proyek besar saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah strategi yang sengaja memusatkan perhatian pada kualitas hidup: akses layanan publik, keamanan kerja, dan kemampuan rumah tangga menghadapi biaya hidup. Tanpa orientasi kebijakan yang memindahkan fokus dari “besar ekonomi” ke “sejahtera warga”, indeks ekonomi global akan terus menempatkan kita di papan bawah. Pelajaran dari tetangga sederhana: kemakmuran bukan hasil otomatis dari pertumbuhan, melainkan dari keputusan politik yang berpihak pada kesejahteraan.
Kesimpulan: Saatnya Mengukur Keberhasilan dengan Kemakmuran
Peringkat ke-107 dalam Prosperity Index 2026 dengan skor 61 dan label kemakmuran rendah seharusnya menjadi alarm keras, bukan sekadar statistik tahunan. Selama kita puas dengan narasi “ekonomi tumbuh” tanpa bertanya siapa yang menikmati pertumbuhan itu, jurang dengan negara ASEAN lain akan melebar. Perbandingan negara ASEAN sudah menunjukkan bahwa kemakmuran bisa dicapai ketika kebijakan ekonomi, pengendalian biaya hidup, dan ketenagakerjaan diarahkan pada kesejahteraan warga, bukan hanya angka di laporan. Kesimpulannya jelas: pembangunan ekonomi Indonesia harus mengubah indikator keberhasilan, dari sekadar pertumbuhan menuju kemakmuran yang terukur dan dirasakan. Tanpa perubahan cara pandang ini, peringkat kemakmuran negara akan tetap menjadi cermin yang memalukan setiap kali indeks ekonomi global dirilis.
