Muatan berlebih mengancam jalan dan keselamatan
Truk ODOL adalah kendaraan angkutan yang melampaui batas dimensi atau muatan yang ditetapkan, sehingga berisiko membahayakan pengguna jalan dan merusak infrastruktur yang tidak dirancang menanggung beban tersebut. Di Bengkulu, pemerintah kembali memperingatkan perusahaan angkutan batu bara dan hasil perkebunan agar memastikan kendaraan mematuhi kapasitas serta kelas jalan yang dilalui. Peringatan Kepala Dishub Provinsi Bengkulu, Hendri, disampaikan dalam rapat koordinasi pemegang izin usaha pertambangan dan jasa pertambangan di kantor dinas pada 27 Oktober 2026. Ini bukan perkara administratif semata: ketika kendaraan berat berbagi jalan dengan warga, keselamatan dan umur jalan ikut dipertaruhkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyoroti kendaraan batu bara, TBS sawit, dan CPO bermuatan berlebih sebagai kendala dalam menangani kerusakan jalan nasional. Selama aturan hanya berhenti sebagai imbauan, pengguna jalan akan terus menanggung akibatnya.
Selisih tonase mempercepat kerusakan
Kesenjangan antara daya dukung jalan dan beban kendaraan membuat perbaikan fisik berisiko menjadi pekerjaan berulang. Menurut Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso, ruas jalan nasional yang menjadi perhatian memiliki batas tonase sekitar 12 ton, sedangkan kendaraan yang melintas dapat mencapai 25–26 ton. Angka itu menunjukkan mengapa kerusakan jalan Bengkulu tak cukup dijawab dengan menambal atau membangun ulang: muatan truk batu bara dan angkutan perkebunan harus dikendalikan agar jalan yang sudah diperbaiki tidak kembali rusak dalam waktu singkat. Beban berlebih juga membahayakan pengendara lain. Pemerintah telah menggelar rapat dan razia, tetapi pengendalian di lapangan masih menjadi tantangan. Tanpa pemeriksaan konsisten dan konsekuensi bagi pelanggaran, investasi perbaikan jalan akan kalah cepat dari tekanan kendaraan yang melampaui kapasitas.
Janji pengurangan tonase perlu dibuktikan
Persoalan tonase truk CPO kini juga menjadi tuntutan warga desa di Bengkulu Utara. Dalam pertemuan tujuh kepala desa dengan perwakilan PT Bumi Berkat Sawit (BBS) dan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) pada 26 Oktober, BBS mengakui armadanya mengangkut CPO hingga 22 ton. Perusahaan menyatakan akan meneruskan permintaan pengurangan kapasitas kepada manajemen, tetapi para kepala desa masih menunggu keputusan resmi dan penerapannya di lapangan. Kekhawatiran mereka beralasan: ruas Simpang Desa Gunung Selan hingga Kecamatan Lais sedang diperbaiki dengan anggaran sekitar Rp21 miliar. PT SIL, sebaliknya, menyatakan kapasitas armadanya telah disesuaikan sejak lama dan menegaskan tidak mengangkut CPO dengan muatan 20 ton yang menjadi sorotan. Pernyataan perusahaan perlu diuji lewat praktik, bukan diterima sebagai pengganti pengawasan.
Kepatuhan harus terlihat di jalan
Tanggung jawab tidak boleh dialihkan kepada warga yang hanya diminta mengawasi. Pemerintah perlu memastikan pemeriksaan muatan berjalan teratur, sementara perusahaan wajib menetapkan kapasitas yang sesuai dan memastikan seluruh armadanya mematuhinya. Untuk truk ODOL Bengkulu, ukuran keberhasilan bukan jumlah rapat atau kerasnya peringatan, melainkan berkurangnya kendaraan yang melampaui batas. Warga dapat membantu melaporkan pelanggaran, sebagaimana imbauan PUPR, tetapi pengawasan resmi tetap harus menjadi tulang punggung penegakan aturan. Perwakilan desa telah menyuarakan tuntutan pengurangan muatan; kini perusahaan perlu memberi komitmen yang jelas dan dapat diverifikasi. Jalan merupakan prasarana bersama, sehingga keuntungan usaha tak semestinya dibayar dengan keselamatan pengguna dan kerusakan yang berulang.
