Konektivitas harus dimulai dari kebutuhan warga
Konektivitas perbatasan adalah rangkaian akses fisik dan layanan publik yang menghubungkan permukiman, pos lintas batas, serta jalur antardaerah agar warga tidak tertinggal dari jangkauan dasar pemerintahan. Karena itu, rencana BNPPDT patut dinilai bukan dari banyaknya agenda, melainkan dari kesesuaiannya dengan kesulitan sehari-hari warga. Pada 23 Oktober, Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau Pos Pamtas Krayan Lembudud dan jalan Krayan–Malinau untuk melihat kondisi infrastruktur serta kebutuhan pembangunan di perbatasan Indonesia–Malaysia. Beberapa hari kemudian, ia meminta para kepala PLBN memetakan kendala operasional dan kebutuhan warga, termasuk air bersih, sampah, jembatan, serta penjajakan paspor gratis. Rangkaian ini menunjukkan arah kebijakan yang lebih luas daripada pembangunan jalan saja. Namun, pemetaan baru bernilai jika menghasilkan urutan prioritas yang jelas dan tindak lanjut yang bisa diperiksa warga.
Air bersih dan sampah bukan urusan sampingan
Daftar kebutuhan yang dihimpun BNPPDT memperlihatkan bahwa layanan dasar masih harus berjalan beriringan dengan pengamanan perbatasan. Dalam koordinasi pada 28 Oktober, persoalan yang dibahas mencakup air bersih, pengelolaan sampah, ambulans, dan pengawasan jalur tidak resmi di Papua; sejumlah PLBN di Kalimantan Utara juga terkendala belum adanya mitra dari pihak Malaysia. Maruli menyebut air bersih sebagai prioritas dalam waktu dekat dan mempertimbangkan sarana pengeboran untuk mencari sumber air. Bagi wilayah terpencil, pendataan kebutuhan air bersih wilayah terpencil semestinya menjadi langkah awal yang disusul keputusan tentang lokasi dan pelaksanaan. Sampah pun tak bisa diselesaikan dengan usulan teknologi semata: penggunaan insinerator masih melalui proses legalisasi, sementara pengolahan plastik menjadi solar harus menimbang aturan dan kecocokan teknologi. Ukuran kemajuan yang masuk akal adalah layanan yang berfungsi, bukan sekadar rencana yang diumumkan.
Jalan Krayan–Malinau dan jembatan penghubung
Peninjauan Krayan Malinau menyoroti persoalan akses yang tak bisa dituntaskan hanya dengan koordinasi di kantor. Maruli berharap pembangunan jalan di Kalimantan Utara dapat mulai direalisasikan pada 2027 untuk meningkatkan konektivitas antardaerah perbatasan, dengan pelaksanaan bertahap sesuai perencanaan dan kesiapan lapangan. Ini sasaran penting, tetapi jadwal saja belum menjawab bagaimana akses warga akan berubah; tahap, ruas prioritas, dan kemajuan pekerjaan perlu disampaikan secara terbuka. Di tingkat yang lebih dekat dengan kebutuhan setempat, BNPPDT meminta pendataan jembatan dan sarana air bersih. Maruli juga menyoroti kemungkinan pembangunan jembatan sederhana sekitar 15 meter melalui kerja sama dengan Kodam setempat. Infrastruktur jembatan perbatasan seperti ini tidak seharusnya dipilih hanya karena mudah dibangun. Data tentang hambatan yang dihadapi warga perlu menjadi dasar agar setiap sambungan jalan dan jembatan benar-benar menjawab kebutuhan akses.
Paspor gratis masih perlu dibuktikan dengan pelaksanaan
Rencana paspor gratis warga perbatasan membawa isu kebijakan dari jalur fisik ke akses dokumen. Maruli menyatakan akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki paspor gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, menyebut kemungkinan penyediaan “gratis berapa ribu”
