Normalisasi sebagai pencegahan banjir
Normalisasi saluran air adalah upaya memulihkan kapasitas aliran dengan membersihkan hambatan dan memperbaiki jalur pembuangan agar air hujan tidak tertahan di kawasan rawan genangan. Dua pekerjaan di Tanjungsari dan Kaligawe memperlihatkan mengapa pencegahan banjir harus mengikuti masalah nyata di tiap lokasi, bukan mengandalkan satu pola seragam. Di Tanjungsari, perhatian tertuju pada mulut luweng yang tertutup sedimentasi dan genangan berulang di sekitar sekolah. Di Kaligawe, saluran dipenuhi lumpur dan sampah, sementara lapak berdiri di atas jalur air. Penanganan berbeda ini masuk akal: satu proyek membuka kembali muara bawah tanah dan menghubungkannya dengan saluran pembuangan, sedangkan proyek lain membutuhkan pengerukan serta ruang kerja yang bebas hambatan. Namun, pengerjaan fisik baru akan berarti jika aliran tetap terjaga setelah proyek selesai.
Luweng Ngegong: membuka jalur pembuangan
Di Padukuhan Rejosari, Kalurahan Kemadang, normalisasi Luweng Ngegong diarahkan untuk mengurangi genangan di sekitar SMK Negeri 1 Tanjungsari. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan Rp255 juta untuk pengerukan mulut luweng hingga sekitar lima meter dan pembangunan saluran pembuangan yang mengarah langsung ke sana. Langkah ini menanggapi masalah yang spesifik: mulut luweng tertutup lumpur, sehingga air hujan tidak mengalir keluar dengan lancar. Dampaknya melampaui lingkungan sekolah. Saat banjir, akses menuju kawasan wisata pantai dapat terputus, sementara wilayah terdampak tercatat mencapai 7,4 hektare, termasuk jalan, lahan pertanian, dan lapangan. Pekerjaan ini menunjukkan manfaat membenahi titik keluaran air, bukan hanya mengeruk saluran di permukaan. Per 3 November, progresnya 77 persen dan proyek ditargetkan selesai pada 21 November 2026.
Saluran Kaligawe: pengerukan dan penertiban
Di Semarang, pendekatannya lebih luas dan menyentuh penggunaan ruang publik. Satpol PP membongkar 57 lapak PKL yang berdiri di atas sungai atau saluran air untuk membuka jalan bagi normalisasi sepanjang sekitar empat kilometer, dari depan Terminal Terboyo hingga perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dijadwalkan mulai pekan berikutnya. Penertiban bukan bagian yang nyaman bagi pedagang, tetapi membiarkan lapak menghalangi saluran juga mempertahankan hambatan bagi aliran air dan lalu lintas. Kondisi saluran yang dipenuhi sedimentasi lumpur dan sampah membuat pengerukan perlu disertai penguatan pondasi di sisi kiri dan kanan. Setelah pekerjaan selesai, Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan agar pedagang diarahkan ke kawasan Terminal Terboyo. Tanpa penataan lanjutan, hambatan berisiko muncul kembali.
Perbedaan metode, satu ukuran keberhasilan
Perbandingan kedua proyek menegaskan bahwa normalisasi saluran air bukan sekadar pengerukan. Di Tanjungsari, pekerjaan berpusat pada mulut Luweng Ngegong yang tertimbun dan saluran penghubung menuju titik pembuangan; di Kaligawe, kebutuhan mencakup pengerukan koridor panjang, penguatan sisi saluran, dan pembongkaran lapak yang menutup akses kerja. Keduanya menjawab kondisi lokal, tetapi hasilnya tidak cukup dinilai dari kedalaman kerukan atau panjang saluran yang dibersihkan. Ukuran yang lebih penting ialah apakah air kembali mengalir saat hujan, genangan yang mengganggu sekolah dan perjalanan berkurang, serta saluran tetap bebas dari sedimentasi, sampah, dan bangunan penghalang. Pekerjaan konstruksi membuka peluang, bukan jaminan permanen. Pemeliharaan rutin dan penataan ruang setelah proyek menjadi penentu agar biaya dan upaya penanganan tidak terbuang.
Kesimpulannya, pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat lebih masuk akal daripada solusi seragam: luweng yang tersumbat perlu dibuka dan dihubungkan dengan jalur pembuangan, sementara saluran Kaligawe memerlukan ruang, pengerukan, dan penataan pedagang. Keberhasilan pencegahan banjir akan bergantung pada tindak lanjut setelah alat berat pergi.
