Setahun pemulihan: capaian nyata, pekerjaan tersisa
Pemulihan bencana Sumatra adalah rangkaian rehabilitasi infrastruktur dan layanan dasar, pembangunan kembali kehidupan sosial-ekonomi, serta pengurangan risiko bencana setelah banjir dan cuaca ekstrem melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Satu tahun setelah bencana hidrometeorologi pada November 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat evaluasi di Istana Merdeka pada 9 November 2026. Skala kerusakan menjelaskan mengapa kemajuan tidak boleh disamakan dengan tuntas: lebih dari 2,1 juta warga mengungsi, lebih dari 184 ribu rumah rusak, dan ribuan titik jalan serta jembatan terputus. Bencana itu berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa atau kelurahan. Prabowo menyatakan banyak daerah di ketiga provinsi telah pulih 100 persen, sementara beberapa titik masih memerlukan penanganan lanjutan. Angka pemulihan penuh penting, tetapi ukuran keberhasilan seharusnya juga mencakup apakah keluarga bisa kembali ke rumah yang layak dan hidup lebih aman dari banjir berikutnya.

Rp12,34 triliun harus menjadi pemulihan yang terasa
Pemerintah mengucurkan Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah untuk menopang pemulihan. Rinciannya meliputi Rp268 miliar untuk Belanja Tidak Terduga, sekitar Rp10,64 triliun berupa tambahan Transfer Keuangan Daerah, dan Rp1,4 triliun untuk dana penunjang kedaruratan. Skala dana pemulihan Sumatra ini memberi pemerintah daerah ruang untuk merespons kebutuhan warga, tetapi besarnya alokasi bukan bukti bahwa bantuan sudah tepat sasaran. Pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028, dengan 11.520 kegiatan; kebutuhan anggaran jangka panjang untuk tiga tahun diperkirakan Rp100,67 triliun. Karena itu, keterbukaan mengenai penggunaan anggaran dan perkembangan pekerjaan perlu berjalan seiring dengan pencairan. Tanpa pengawasan yang jelas, angka besar mudah menjadi laporan administratif, bukan perbaikan yang dirasakan keluarga, sekolah, fasilitas kesehatan, dan pelaku usaha lokal.
Beberapa layanan vital sudah kembali berfungsi: seluruh 87 rumah sakit terdampak beroperasi normal, sementara jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi dilaporkan 100 persen fungsional. Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan bangunan asal. Ini kemajuan penting bagi akses berobat, belajar, dan mobilitas warga. Namun, pemulihan yang kuat menuntut kelanjutan pekerjaan pada fasilitas yang belum pulih dan sektor penghidupan, termasuk pertanian serta perikanan, hingga target 2028.
Normalisasi sungai dan hunian menentukan rasa aman
Langkah berikutnya tidak cukup hanya membangun kembali apa yang rusak; pemerintah juga harus mengurangi risiko kerusakan berulang. Presiden memprioritaskan normalisasi 137 sungai terdampak, termasuk penanganan muara dan penguatan tanggul untuk menekan risiko luapan air. Pekerjaan lintas Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, TNI, dan Polri perlu dinilai dari dampaknya bagi kampung-kampung rawan banjir, bukan hanya panjang pekerjaan atau jumlah titik yang ditangani. Kebutuhan itu mendesak menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung Desember 2026 hingga Februari 2027. Pemerintah juga memperkuat peringatan dini BMKG, menyiapkan modifikasi cuaca bersama BNPB, dan menambah perlengkapan darurat seperti tenda, tempat tidur lapangan, generator, perahu karet, selimut, serta alat pemurni air. Normalisasi akan lebih berarti bila disertai kesiapan warga menerima peringatan dan jalur evakuasi yang dapat digunakan.
Bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, pemulihan paling nyata adalah hunian warga terdampak yang aman dan layak. Pembangunan 20.803 unit hunian sementara tercatat mencapai 99,84 persen, sementara pemerintah mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui skema mandiri maupun kawasan komunal. Angka itu menunjukkan skala pekerjaan, tetapi penilaian akhir harus melihat apakah rumah tersedia, layanan dasar menjangkau kawasan hunian, dan warga dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Hunian bukan sekadar unit yang selesai dibangun: lokasi, akses kerja, air bersih, dan perlindungan dari risiko bencana ikut menentukan apakah keluarga benar-benar pulih.
Ukuran keberhasilan adalah ketahanan, bukan seremoni
Pernyataan bahwa sejumlah daerah telah pulih 100 persen patut dicatat, tetapi tidak boleh menutupi titik yang masih tertinggal. Evaluasi setahun seharusnya menjadi alat untuk mengarahkan pekerjaan berikutnya: dana mesti bisa ditelusuri, hunian harus layak huni, dan normalisasi sungai harus mengurangi ancaman banjir bagi warga. Rencana hingga 2028 memberi kerangka waktu, sedangkan musim hujan 2026–2027 menjadi ujian langsung bagi kesiapan pemerintah dan hasil mitigasi. Pemerintah telah menunjukkan pemulihan layanan dasar dan menyiapkan langkah lanjutan, namun keberhasilan belum selesai saat jalan kembali terbuka atau bangunan berdiri. Kesimpulannya tegas: pemulihan bencana Sumatra baru dapat disebut tuntas ketika warga memperoleh rumah dan penghidupan yang pulih, serta tidak lagi menghadapi risiko yang sama tanpa perlindungan lebih baik.






