Akses yang belum memberi kepastian
Pangan bersubsidi KJP adalah bantuan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar, yang aksesnya bergantung pada mekanisme pendaftaran dan pengambilan yang disediakan pemerintah daerah. Masalahnya, kemudahan yang dijanjikan sistem daring belum dirasakan warga: kuota disebut habis dalam hitungan detik, sehingga banyak keluarga kesulitan mendapatkan bagian. Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak kembali menerima keluhan tersebut dalam dialog pada Reses ke-I Masa Persidangan 2026–2027, 11 November 2026. Laporan warga ini memperlihatkan bahwa keberadaan program saja tidak cukup. Jika orang yang berhak harus berebut kuota tanpa kepastian, pangan murah Jakarta gagal menjangkau sebagian penerima yang paling membutuhkannya. Akses pangan bersubsidi semestinya diukur dari kemampuan warga mendapat barang, bukan sekadar tersedianya formulir pendaftaran.

Daring cepat, tetapi warga tertinggal
Pendaftaran daring mungkin dirancang agar proses lebih praktis, tetapi kuota yang ludes nyaris seketika mengubah kemudahan itu menjadi perlombaan kecepatan. Warga yang memiliki keterbatasan akses, perangkat, atau waktu untuk terus memantau pendaftaran berisiko tersisih. Dalam dialog warga, Eli mengatakan kuota bisa habis hanya dalam beberapa detik dan ia jarang berhasil mendapat kesempatan. Ini bukan sekadar gangguan teknis: ketika pangan bersubsidi KJP dibutuhkan untuk membantu kebutuhan keluarga, kegagalan memperoleh kuota berarti bantuan tidak sampai kepada penerima pada saat diperlukan. Keluhan itu juga menunjukkan bahwa sistem digital tidak otomatis lebih adil daripada cara langsung. Tanpa kuota yang memadai, informasi jadwal yang jelas, dan proses yang dapat diandalkan, pendaftaran online hanya memindahkan beban dari antrean fisik ke persaingan di layar.
Antrean langsung tetap menjadi pilihan yang dianggap adil
Warga tidak menutup mata terhadap kekurangan cara offline. Antrean panjang menguras waktu dan tenaga, tetapi bagi sebagian penerima, menunggu langsung terasa lebih pasti daripada mencoba mendaftar tanpa jaminan. Eli meminta agar pengambilan dapat kembali difasilitasi secara offline, meski ia mengakui warga harus antre dan lelah. Keluhan ini menempatkan pengelola pada pilihan yang tak seharusnya dipertentangkan: akses digital dan layanan langsung perlu dirancang bersama, bukan saling menggantikan sebelum ada mekanisme yang terbukti bekerja. Antrean pangan murah tetap menjadi kendala, terutama bagi warga yang sulit meninggalkan pekerjaan atau memiliki tanggung jawab keluarga. Namun, menghapus pilihan offline tanpa memastikan sistem daring bisa diakses secara merata juga bukan kemajuan. Ukuran layanan yang baik adalah kepastian memperoleh hak dengan beban waktu dan tenaga yang masuk akal.
Pembenahan harus terasa bagi penerima
DPRD menyatakan pernah menegur PT Food Station Tjipinang Jaya terkait kekacauan antrean daring. Perusahaan tersebut disebut sedang membenahi sistem di tengah lonjakan jumlah warga yang membutuhkan bantuan dan tekanan ekonomi. Latar itu menjelaskan mengapa permintaan meningkat, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan warga menanggung layanan yang gagal. DPRD juga mendesak BUMD pangan dan pemerintah daerah mengevaluasi infrastruktur pendaftaran serta memastikan distribusi tepat sasaran. Evaluasi perlu menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan: kuota dan jadwal yang transparan, sistem yang tidak tumbang saat dibuka, serta jalur bantuan bagi warga yang terkendala teknologi. Kesimpulannya, pangan bersubsidi hanya bermakna jika penerima dapat mengaksesnya dengan layak. Pemerintah dan pengelola harus memastikan pangan murah Jakarta tidak berhenti sebagai program di atas kertas, sementara warga terus berebut stok dan antrean.






