Kelangkaan BBM adalah masalah akses sekaligus tata kelola
Kelangkaan BBM adalah keadaan ketika warga kesulitan memperoleh bahan bakar yang dibutuhkan, baik karena stok terbatas maupun karena akses dan distribusinya tidak menjangkau mereka secara layak. Gelombang keluhan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa dipandang sebagai gangguan sesaat di SPBU: ia menyita waktu, menghambat pekerjaan, dan menyingkap ketimpangan layanan.
Pada Rabu, 28 Oktober 2026, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Langkaplancar (AMPEL) berunjuk rasa di Desa Bangunjaya, Kabupaten Pangandaran, memprotes sulitnya akses BBM. Jarak SPBU terdekat dari Langkaplancar mencapai sekitar 60 kilometer, padahal kecamatan itu berpenduduk sekitar 50.000 jiwa. Warga, termasuk petani, pedagang, dan pelaku UMKM, harus menempuh perjalanan jauh; pengecer lokal yang membantu memenuhi kebutuhan tersebut pun pernah dibatasi karena dianggap menimbun BBM.
Protes itu bukan semata tuntutan agar stok tersedia. AMPEL meminta kepastian aturan bagi penyalur dan pengecer serta target dan batas waktu penyelesaian persoalan agar tindak lanjut bisa diawasi masyarakat. Tanpa kebijakan yang memperhitungkan jarak dan pilihan transportasi warga, penertiban pengecer berisiko menutup salah satu akses yang masih tersedia.
Antrean berpindah, waktu kerja warga ikut terpangkas
Keluhan serupa muncul dalam bentuk antrean dan stok kosong. Di Makassar, warga rela menunggu sejak subuh karena khawatir tidak kebagian BBM. Sejumlah SPBU kehabisan bensin sambil menunggu kiriman, antrean kendaraan memicu kemacetan, dan seorang sopir mengeluhkan bahwa BBM nonsubsidi pun ikut sulit ditemukan. Situasi tanpa kepastian waktu kedatangan pasokan membuat warga tidak tahu apakah harus menunggu atau mencari SPBU lain.
Di Majalengka, pengendara melaporkan sejumlah SPBU kosong dan harus berpindah-pindah sebelum menemukan Pertalite. Nurhasan mengatakan waktu menunggu pengisian yang biasanya sekitar 10 menit kini bisa lebih dari setengah jam. Di Kota dan Kabupaten Kediri, kekosongan stok selama dua pekan juga memicu kecemasan dan pembelian panik; pengamat sosial Taufik Alamin memperingatkan antrean panjang dapat mengurangi produktivitas dan memicu gesekan antarpengantre.
Antrean SPBU bukan sekadar ketidaknyamanan. Setiap jam yang hilang bisa berarti pekerjaan tertunda, perjalanan terganggu, atau penghasilan berkurang. Namun, menyalahkan pembelian panik saja tidak cukup: kepanikan tumbuh ketika informasi stok dan jadwal pasokan tak jelas. Transparansi dari pengelola dan pemerintah perlu berjalan bersamaan dengan pengendalian permintaan.
Akar masalah melampaui satu keterlambatan kiriman
Pengamat energi Ahmad Redi menilai antrean yang muncul bergiliran di berbagai provinsi merupakan tanda rapuhnya tata kelola rantai pasok. Ia menyoroti tiga pemicu: kuota BBM bersubsidi yang dapat tertinggal dari kebutuhan riil, dugaan kebocoran atau penyelewengan penyaluran, serta kerentanan pasokan akibat ketergantungan pada impor minyak mentah dan BBM jadi. Ketiganya saling terkait; menambah stok tanpa memperbaiki pengawasan dan perencanaan hanya berisiko mengulang masalah.
Infrastruktur juga berpengaruh: kapasitas depo, armada pengangkut, dan cuaca ekstrem dapat menghambat distribusi BBM ke daerah. Di Bangkalan, kekosongan Pertalite dan solar dikaitkan dengan keterlambatan pengiriman. Sebuah SPBU telah meminta pasokan 8 kiloliter, tetapi hingga Rabu, 28 Oktober 2026, kiriman itu belum diterima. Angka tersebut memperlihatkan betapa cepat keterlambatan di rantai pasok terasa di tingkat warga.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyurati SPBU dan Pertamina Patra Niaga untuk meminta penanganan keterlambatan distribusi. Pada saat yang sama, kepolisian menyelidiki kemungkinan penyelewengan BBM bersubsidi. Dugaan itu harus diperiksa secara tuntas, bukan dianggap sebagai kesimpulan sebelum penyelidikan selesai. Penegakan aturan perlu disertai data terbuka tentang kuota, pengiriman, dan stok agar penyebab kekosongan dapat dibedakan dari penyimpangan.
Perbaikan harus terukur, bukan sekadar meredakan antrean
Respons jangka pendek—mengirim pasokan tambahan atau mengurai antrean—diperlukan, tetapi tidak menyelesaikan kerentanan yang berulang. Redi mendorong aturan tegas dan mengikat mengenai kriteria kendaraan atau konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi. Aturan semacam itu hanya berguna jika konsisten diterapkan, pengawasannya memadai, dan kuota disusun berdasarkan kebutuhan nyata daerah, bukan perkiraan yang cepat kedaluwarsa.
Pemerintah dan penyedia BBM juga perlu menyampaikan status stok serta jadwal pengiriman secara jelas, terutama saat pasokan terlambat. Di wilayah terpencil seperti Langkaplancar, kebijakan harus mempertimbangkan jarak ke SPBU dan memberi kepastian hukum bagi penyalur yang memenuhi ketentuan. Sementara itu, penyelidikan dugaan penyelewengan di Bangkalan mesti berujung pada tindak lanjut yang transparan.
Kelangkaan BBM di Pangandaran, Makassar, Majalengka, Kediri, dan Bangkalan menunjukkan masalah yang berbeda, tetapi bertemu pada satu kegagalan: warga menanggung akibat ketika perencanaan, pengawasan, dan distribusi tidak berjalan selaras. Ukuran keberhasilan bukan hanya SPBU kembali terisi hari ini, melainkan apakah pasokan BBM tetap terpantau, pembagian subsidi tepat sasaran, dan akses warga membaik tanpa antrean berulang.
