Target besar, ukuran keberhasilan belum terang
Penutupan BUMN adalah langkah pemerintah untuk merampingkan perusahaan milik negara dengan menggabungkan, menutup, atau menyederhanakan entitas yang dinilai tidak efisien, demi memusatkan pengelolaan pada usaha yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 700 BUMN ditutup hingga Desember 2026 sebagai bagian dari strategi efisiensi dan konsolidasi perusahaan negara yang disampaikannya dalam Rakornas TPAKD pada 22 Oktober 2026. Angka itu besar, tetapi tak otomatis menjadi tanda pembenahan berhasil. Pemerintah menyebut 364 perusahaan telah dikonsolidasi, ditutup, atau dirampingkan dari 1.074 entitas. Karena istilah penataan mencakup beberapa tindakan, publik perlu mengetahui secara tegas apakah target 700 mengacu pada perusahaan yang benar-benar berhenti beroperasi atau juga entitas yang dilebur. Tanpa ukuran yang konsisten, angka penutupan mudah menjadi sasaran administratif, bukan bukti bahwa pengelolaan negara menjadi lebih baik.
Efisiensi harus mengalahkan sekadar pemangkasan
Alasan pemerintah masuk akal: perusahaan yang terus merugi, tidak efisien, atau diduga memanipulasi laporan keuangan tidak semestinya dibiarkan menyerap sumber daya tanpa pertanggungjawaban. Prabowo menyatakan fokus pengelolaan akan dialihkan kepada BUMN yang mampu menghasilkan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menegaskan perusahaan yang tidak efisien, terus mencatat kerugian, atau membuat laporan keuangan palsu akan ditutup. Namun, efisiensi BUMN Prabowo seharusnya tidak dinilai dari banyaknya nama yang dihapus. Ukuran yang lebih bermakna ialah apakah tata kelola membaik, sumber daya dipakai lebih tepat, dan perusahaan yang tersisa memberi hasil nyata bagi rakyat. Pemerintah menyebut sejumlah BUMN yang sebelumnya kesulitan meraih laba kini membukukan keuntungan; kenaikannya, menurut Prabowo, mencapai 200, 300, bahkan 900 persen. Klaim itu memberi alasan untuk optimistis, tetapi perlu disertai laporan kinerja yang terbuka agar capaian dapat diperiksa.
Risiko utama ada pada mutu pelaksanaan
Penutupan BUMN 700 akan menjadi kebijakan yang kuat hanya jika prosesnya transparan dan keputusan tiap perusahaan dapat dijelaskan. Label “merugi” saja tidak cukup untuk menerangkan apakah suatu entitas harus ditutup, digabung, atau dibenahi. Pemerintah perlu menjabarkan dasar penilaian, kewajiban yang masih berjalan, serta cara memastikan fungsi perusahaan yang penting tetap tertangani. Ini bukan alasan untuk mempertahankan perusahaan yang tidak sehat; ini syarat agar konsolidasi tidak berubah menjadi pemangkasan tanpa arah. Ada pula tantangan akuntabilitas: ketika beberapa entitas dilebur, pemerintah tetap perlu menunjukkan hasil keuangan dan operasional sebelum serta sesudah perubahan. Tanpa informasi semacam itu, sulit membedakan penghematan sumber daya dari perpindahan masalah ke struktur baru. Karena target waktu sudah ditetapkan, keterbukaan tentang tahapan dan kriteria justru lebih penting daripada mengejar angka semata.
Konsolidasi dinilai dari manfaat jangka panjang
Sebagai strategi konsolidasi ekonomi, perampingan dapat membuat pengelolaan lebih terarah apabila keputusan didasarkan pada kinerja dan kepentingan publik, bukan sekadar jumlah entitas. Pemerintah menyatakan penataan ditujukan untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan dan memusatkan perhatian pada perusahaan yang produktif serta menguntungkan. Tetapi target penutupan hingga akhir 2026 juga menuntut disiplin pelaksanaan: proses yang terburu-buru berisiko mengaburkan perbedaan antara perusahaan yang perlu ditutup dan perusahaan yang masih dapat dipulihkan. Pemerintah sebaiknya menerbitkan kriteria yang mudah dipahami, melaporkan perkembangan konsolidasi secara berkala, dan mengukur manfaatnya dengan indikator yang konsisten. Dengan begitu, angka 364 yang telah ditangani dan sasaran 700 berikutnya menjadi bagian dari evaluasi, bukan sekadar pengumuman. Kesimpulannya, konsolidasi layak didukung sebagai agenda efisiensi, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh tata kelola, keterbukaan, dan hasil yang benar-benar terasa bagi rakyat.
