Pemulihan harus dimulai dari risiko yang masih nyata
Pemulihan banjir adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana berulang sekaligus memulihkan infrastruktur, layanan, dan kehidupan warga yang terdampak. Di Aceh, rangkaian itu belum bisa disebut berhasil selama hujan masih memicu banjir susulan dan hasil perbaikan kembali rusak.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, memeriksa tanggul terdampak banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya pada 3 November. Pemeriksaan tersebut penting, tetapi nilainya bergantung pada tindak lanjut: temuan lapangan harus berubah menjadi pekerjaan yang melindungi permukiman, bukan berhenti sebagai catatan kunjungan.
Tito menyebut curah hujan di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra masih tinggi, bahkan saat musim kemarau, sehingga banjir kembali terjadi. Jalan dan jembatan yang sempat diperbaiki ikut terdampak, sementara permukiman yang sudah dibersihkan kembali tertutup lumpur. Bagi warga, pemulihan yang tidak tahan terhadap bencana susulan berisiko menjadi pekerjaan berulang.
Tanggul Pidie Jaya perlu diikuti pekerjaan konkret
Di Pidie Jaya, rombongan meninjau tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen dan tanggul Sungai Alue Keutapang yang juga terdampak banjir susulan. Keduanya bukan sekadar titik pemeriksaan: kondisi tanggul berkaitan langsung dengan keselamatan permukiman di sekitar sungai.
Hasil inspeksi menunjukkan perlunya pembangunan tanggul agar banjir tidak mencapai kawasan hunian serta pengerukan sungai yang mengalami sedimentasi. Catatan Satgas menyebut 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami sedimentasi. Skala tersebut menegaskan bahwa penanganan tidak cukup mengandalkan satu proyek atau satu kali kunjungan.
Pemerintah juga menyerahkan bantuan bagi warga terdampak, termasuk kebutuhan pokok dan bantuan tunai. Bantuan darurat penting, tetapi tidak menggantikan perlindungan jangka panjang. Agar pemulihan banjir Aceh terasa nyata, pekerjaan tanggul dan pengerukan perlu diprioritaskan berdasarkan risiko serta dilanjutkan dengan pemantauan yang jelas.
Anggaran dan hambatan di Aceh Utara perlu dibuka kejelasannya
Pemerintah pusat mendorong percepatan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai kunci. Kegiatan yang dapat dilaksanakan pada 2026 ditargetkan selesai sebelum 31 Desember, sementara pelaksanaan pemulihan dirancang bertahap hingga 2028. Target itu memberi arah, tetapi keberhasilannya harus diukur dari pekerjaan yang selesai dan manfaat yang sampai ke warga.
Di Aceh Utara, evaluasi hingga 28 Oktober 2026 mencatat realisasi belanja tambahan transfer ke daerah sebesar 19,70 persen: Rp6,59 miliar dari pagu Rp33,44 miliar. Angka ini menunjukkan jarak besar antara dana yang tersedia dan pelaksanaan. Mengidentifikasi hambatan per paket pekerjaan karena itu bukan urusan administrasi semata, melainkan langkah untuk mengetahui apa yang menahan pemulihan.
Tim monev merekomendasikan identifikasi kendala, pemutakhiran data fisik dan keuangan, serta pelengkapan dokumen pendukung. Di lapangan, pengadaan lahan untuk hunian tetap belum tuntas karena belum ada kesepakatan harga; pekerjaan jalan menghadapi cuaca dan keterbatasan material, sementara beberapa kegiatan menunggu perubahan anggaran atau dokumen. Pemerintah kabupaten perlu menjadikan daftar masalah itu sebagai agenda penyelesaian, bukan sekadar laporan.
Ukuran keberhasilan adalah kehidupan warga yang pulih
Pemulihan tidak selesai ketika dana dicatat atau proyek diumumkan. Jalan dan jembatan yang pulih dapat membuka akses transportasi, melancarkan distribusi kebutuhan pokok, dan menopang kegiatan ekonomi warga; hunian tetap serta layanan dasar membantu keluarga kembali hidup lebih aman. Itulah ukuran yang seharusnya menentukan prioritas dan pengawasan.
Kunjungan ke tanggul Pidie Jaya dan evaluasi Aceh Utara menyoroti dua sisi pekerjaan yang sama: mengurangi risiko banjir berulang dan menuntaskan hambatan pelaksanaan. Bila pembangunan tanggul tidak segera diterjemahkan menjadi perlindungan yang berfungsi, sementara kendala lahan, cuaca, bahan, dan administrasi tak diurai, target percepatan akan kehilangan makna.
Kesimpulannya, pemerintah perlu menghubungkan pemeriksaan lapangan dengan jadwal kerja, penanggung jawab, dan pembaruan kemajuan yang dapat diperiksa. Percepatan bukan soal bergerak lebih cepat di atas kertas, melainkan memastikan setiap hambatan ditangani dan setiap pekerjaan mengurangi risiko serta memulihkan kehidupan warga.






