Pemulihan harus dimulai dari titik rawan
Pemulihan banjir adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana susulan sekaligus mengembalikan infrastruktur dan layanan yang menopang kehidupan warga. Di Pidie Jaya, pekerjaan itu tak bisa berhenti pada pembersihan lumpur: tanggul dan alur sungai perlu dibenahi sebelum hujan berikutnya kembali mengancam permukiman. Pada Selasa, 3 November 2026, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Muhammad Tito Karnavian, memeriksa tanggul terdampak banjir susulan di kabupaten tersebut untuk melihat kondisi lapangan dan memetakan penanganan. Bencana berulang telah menghambat rehabilitasi; sejumlah jalan dan jembatan yang diperbaiki kembali terdampak, sementara permukiman yang sempat dibersihkan kembali berlumpur. Karena itu, ukuran keberhasilan pemulihan bukan hanya seberapa cepat fasilitas dibangun kembali, melainkan apakah perbaikan tersebut cukup melindungi warga saat banjir datang lagi.
Tanggul dan sungai menentukan perlindungan warga
Inspeksi menyoroti tanggul Sungai Krueng Meureudu di Desa Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, yang jebol sekitar 150 meter, serta aliran Krueng Jeulanga-Ulim di Gampong Alue Keutapang. Kerusakan tanggul Pidie Jaya bukan persoalan teknis yang bisa ditunda: pembangunan tanggul dibutuhkan untuk mengurangi ancaman banjir terhadap permukiman di sepanjang sungai. Tantangan meluas ke sedikitnya 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mengalami sedimentasi. Pembersihan perlu diprioritaskan pada aliran yang berisiko meluap ketika hujan deras, sebagaimana diminta Tito kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai. Dengan begitu, sedimentasi sungai Aceh ditangani sebagai bagian dari pengurangan risiko, bukan sekadar pekerjaan pengerukan setelah bencana. Pidie Jaya patut menjadi prioritas karena kerusakan yang terlihat langsung berhubungan dengan keselamatan kampung dan lahan pertanian.
Konektivitas menentukan apakah ekonomi pulih
Pemulihan fisik juga harus menghubungkan kembali warga dengan pasar dan layanan dasar. Di Bener Meriah, pembangunan Jembatan Gayo Setie di Kecamatan Timang Gajah didukung bantuan keuangan khusus Rp1,46 miliar dari bantuan antardaerah yang diberikan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada pemerintah kabupaten. Jembatan ini penting bagi warga Kampung Gayo Setie untuk membawa kopi, cabai, dan alpukat ke tempat penjualan; akses yang terbatas juga menyulitkan perjalanan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Setelah jembatan utama putus, warga mengandalkan penyeberangan darurat yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Pembangunan ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2026. Angka pemulihan jalan dan jembatan juga menunjukkan pekerjaan belum tuntas: 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah telah pulih, sedangkan 386 dari 655 jembatan kembali berfungsi. Jembatan Gayo Setie karena itu bukan proyek pelengkap, melainkan jalur bagi pemulihan penghidupan.
Dukungan lintas daerah perlu menjadi bagian rencana
Bencana November 2025 meninggalkan kerusakan yang tidak dapat diselesaikan dengan satu proyek atau satu tingkat pemerintahan. Rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan dalam kerangka pemulihan tiga tahun, 2026–2028, sementara ancaman banjir susulan menuntut tindakan yang lebih cepat di titik rawan. Daerah terdampak memiliki keterbatasan fiskal, sehingga dukungan antardaerah dan kementerian terkait diperlukan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur serta mengembalikan kegiatan ekonomi warga. Bantuan untuk jembatan di Bener Meriah memperlihatkan bagaimana kerja sama tersebut dapat menjawab kebutuhan yang spesifik. Namun, pembiayaan saja tidak cukup: prioritas harus ditentukan berdasarkan risiko, pekerjaan sungai harus berorientasi pada normalisasi, dan kemajuan harus terasa dalam akses sehari-hari. Pemulihan banjir Aceh akan lebih berarti bila perlindungan tanggul, penanganan sedimentasi, dan konektivitas jembatan direncanakan sebagai satu kesatuan, bukan proyek terpisah.
