Pemulihan bukan sekadar membangun kembali
Pemulihan pascabanjir adalah rangkaian upaya untuk mengembalikan kehidupan warga melalui hunian yang aman, layanan dasar yang berfungsi, dan infrastruktur pengendali banjir yang mengurangi risiko bencana berulang. Karena itu, pemulihan banjir Sumatra tidak boleh dinilai hanya dari jumlah rumah yang berdiri atau proyek sungai yang dimulai; ukuran akhirnya ialah apakah warga dapat tinggal, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih aman. Dua jalur harus berjalan serentak: mempercepat hunian tetap korban banjir dan menangani sungai, muara, serta tanggul yang rentan. Jika salah satunya tertinggal, hasil rekonstruksi mudah rapuh. Rumah baru tidak cukup melindungi keluarga ketika aliran tetap dangkal, sementara normalisasi sungai tidak menyelesaikan ketidakpastian tempat tinggal warga yang kehilangan rumah. Pemerintah perlu mengukur kemajuan dari manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar daftar kegiatan.
Hunian tetap tersendat di lahan, belum selesai pada rumah
Percepatan hunian tetap di Aceh Utara masih bergantung pada kesepakatan dengan pemilik tanah. Dalam pemantauan pada 28 Oktober 2026, Satgas PRR menemukan dua calon lokasi di Kecamatan Sawang masih terkendala negosiasi harga; keduanya direncanakan menampung 61 unit, tetapi pembangunan belum dapat berlanjut sebelum pengadaan tanah tuntas. Hambatan ini bukan urusan administratif kecil: tanpa lokasi dan legalitas yang pasti, warga yang kehilangan rumah atau harus meninggalkan kawasan rawan terus menunggu kepastian. Satgas merekomendasikan koordinasi lebih cepat antara pemerintah daerah, pemilik tanah, dan instansi terkait agar proses pembebasan lahan diselesaikan sesuai ketentuan.
Padang memperlihatkan tantangan berikutnya: rumah harus dilengkapi lingkungan yang layak. Pemerintah kota telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare dan merencanakan huntap di Lambung Bukik serta Balai Gadang, tetapi meminta dukungan pusat untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk jalan dan drainase. Wali Kota Fadly Amran menyampaikan kebutuhan itu kepada Menteri PKP Maruarar Sirait pada 4 November 2026; pembiayaan yang diajukan untuk 2027 diperkirakan Rp25 miliar hingga Rp30 miliar. Tanpa fasilitas dasar tersebut, relokasi berisiko memindahkan warga ke rumah baru tanpa mendukung kegiatan sehari-hari mereka.
Sedimentasi dan tanggul menuntut tindakan sebelum hujan berikutnya
Di sisi pengurangan risiko, skala masalah sungai menuntut prioritas yang jelas. Saat mengunjungi Pidie Jaya pada 3 November 2026, Kepala Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menyebut sedikitnya 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami sedimentasi. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai memprioritaskan pembersihan aliran yang berpotensi meluap saat hujan deras. Pidie Jaya menjadi fokus mendesak: tanggul di Sungai Krueng Meureudu, Desa Dayah Usen, jebol sepanjang sekitar 150 meter; persawahan Gampong Beuringen juga rusak berat. Sedimentasi sungai Aceh bukan sekadar soal kedalaman alur. Dampaknya terasa pada keselamatan permukiman dan kemampuan petani kembali mengolah sawah.
Pembersihan sungai, penanganan muara, dan perbaikan tanggul perlu diperlakukan sebagai satu pekerjaan, bukan proyek yang berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah juga membuka kemungkinan melibatkan pihak ketiga untuk membersihkan sungai melalui mekanisme resmi, dengan pengelolaan material pasir dan batu secara transparan bersama pemerintah daerah. Namun, tolok ukur utamanya harus tetap pengurangan risiko, bukan nilai material yang diangkat. Tanggul banjir Pidie Jaya harus diperbaiki seiring normalisasi aliran dan pemulihan sawah, supaya warga dapat kembali bertani dan menjalankan kegiatan ekonomi dengan lebih aman.
Kecepatan harus berpadu dengan ketahanan
Arah pemulihan sudah mencakup rumah sementara, fasilitas publik, sumber daya air, dan infrastruktur lain. Namun, banyaknya kegiatan tidak otomatis menjamin hasil yang tahan lama. Hunian tetap memerlukan lahan yang tuntas, akses dan drainase yang memadai, sedangkan sungai membutuhkan pembersihan dan tanggul yang diperbaiki sebelum hujan kembali menguji kawasan terdampak. Rencana penanganan juga harus menjaga agar warga tidak sekadar direlokasi, tetapi dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari di tempat yang lebih aman. Dengan menyatukan jadwal pembangunan rumah, penyediaan utilitas, normalisasi sungai, dan pemulihan pertanian, pemerintah dapat mencegah satu jalur pemulihan melemahkan jalur lainnya.
Kesimpulannya, pemulihan pascabanjir akan dinilai dari keamanan dan kelayakan hidup yang benar-benar dirasakan warga. Negosiasi lahan Aceh Utara harus segera menghasilkan kepastian, kebutuhan prasarana Padang harus masuk dalam pembangunan huntap, dan sedimentasi serta tanggul rawan di Pidie Jaya harus ditangani sebagai prioritas. Membangun rumah tanpa mengurangi ancaman banjir berarti membiarkan warga menghadapi risiko lama di tempat baru; membersihkan sungai tanpa menyediakan hunian layak juga meninggalkan kebutuhan dasar tak terpenuhi. Kedua pekerjaan harus maju bersama.
