Pemulihan harus mengurangi risiko, bukan sekadar menambal kerusakan
Pemulihan infrastruktur pascabanjir adalah upaya memperbaiki fasilitas yang rusak sekaligus mengurangi risiko bencana berikutnya, agar warga terlindungi dan kegiatan sehari-hari dapat pulih. Di Aceh, ukuran keberhasilan tidak cukup berupa sungai yang kembali mengalir atau tanggul yang berdiri; perlindungan itu harus terasa sampai ke sawah dan jalur penghubung desa. Kementerian Pekerjaan Umum melanjutkan normalisasi sungai dan perbaikan tanggul di lima wilayah prioritas: Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Utara, Nagan Raya, dan Pidie Jaya. Hingga 4 November 2026, di Desa Kuning I, Aceh Tenggara, satu ekskavator digunakan untuk menormalisasi alur serta memperkuat tanggul Sungai Lawe Bulan dan Lawe Kihing guna mencegah luapan susulan. Pekerjaan darurat ini penting, tetapi harus menjadi jembatan menuju penanganan permanen. Tanpa tindak lanjut yang memperkuat ketahanan aliran sungai dan tanggul, warga tetap menanggung risiko yang sama setiap kali hujan besar datang.
Irigasi yang pulih berarti petani bisa kembali bekerja
Banjir November 2025 merusak tanaman padi di Reuleut Barat, Aceh Utara, sekaligus menimbun saluran irigasi dengan lumpur. Akibatnya, sebagian warga kehilangan kesempatan mengolah sawah selama enam hingga tujuh bulan. Situasi ini memperlihatkan mengapa infrastruktur pertanian Aceh bukan urusan teknis semata: ketika air tak sampai ke petak sawah, pendapatan dan pangan keluarga ikut terancam. Perbaikan saluran sepanjang 172 meter di desa itu didukung anggaran APBN sebesar Rp100 juta dan dilaporkan selesai pada September 2026. Hasilnya mulai terlihat: sebagian petani kembali menanam padi, sementara yang lain telah memasuki masa panen. Desa tersebut memiliki sekitar 60 hektare sawah; warga berharap hasil panen dapat mencapai tujuh ton per hektare, meski capaian itu tetap bergantung pada tanaman dan musim. Pemulihan jaringan irigasi layak dipandang sebagai prioritas pemulihan banjir Aceh karena manfaatnya langsung menyentuh pekerjaan dan kebutuhan rumah tangga. Memulihkan aliran air berarti membuka kembali sumber penghidupan, bukan hanya membenahi saluran.
Jembatan menentukan apakah hasil kebun bisa sampai ke pasar
Kerusakan jembatan mengubah jarak menjadi hambatan ekonomi. Di Kampung Gayo Setie, Bener Meriah, putusnya jembatan utama membuat kendaraan tak bisa melintas selama dua bulan. Warga membangun penyeberangan darurat dari papan kayu yang hanya dapat dilalui sepeda motor. Petani pun kesulitan membawa kopi, cabai, dan alpukat dalam jumlah besar ke tempat penjualan; akses terbatas juga menyulitkan warga yang memerlukan layanan kesehatan. Pembangunan Jembatan Gayo Setie mendapat alokasi sekitar Rp1,46 miliar dari bantuan keuangan khusus senilai Rp25 miliar yang diberikan Pemerintah Kota Pematangsiantar kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Pekerjaan telah memasuki tahap fondasi dan ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2026. Dukungan antardaerah ini menunjukkan bahwa pemulihan tak bisa selalu dibebankan kepada daerah terdampak, terutama ketika kemampuan fiskalnya terbatas. Jembatan pascabanjir baru benar-benar memulihkan akses jika dapat dilalui dengan aman dan membantu hasil kebun mencapai pasar. Karena itu, penyelesaian pekerjaan perlu diikuti perhatian pada mutu dan manfaat nyata bagi warga.
Bireuen perlu mempercepat perbaikan sekaligus menjaga akuntabilitas
Di Bireuen, banjir yang melanda 11 kecamatan merusak berbagai sektor, termasuk permukiman, perkebunan, dan kegiatan ekonomi. Sebanyak 12 jembatan tercatat rusak, sementara pemerintah kabupaten memperjuangkan dukungan anggaran pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Jalan penghubung, jembatan, dan fasilitas publik termasuk dalam prioritas penanganan. Dorongan mempercepat pekerjaan masuk akal: tanpa akses yang layak, warga dan kegiatan ekonomi sulit bergerak. Namun, desakan untuk segera membangun tidak boleh menggeser keterbukaan tentang urutan prioritas dan penggunaan anggaran. Pemerintah daerah menyatakan pengelolaan bantuan dilakukan secara transparan; masyarakat dan mahasiswa dapat ikut mengawasi apakah kebutuhan paling mendesak benar-benar ditangani lebih dulu. Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi per 3 November 2026 menunjukkan seluruh 48 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional terdampak di Aceh telah kembali berfungsi. Itu kemajuan penting, tetapi tidak menghapus kebutuhan memperbaiki infrastruktur daerah. Pemulihan banjir Aceh akan terasa tuntas hanya ketika tanggul lebih siap, petani mendapat air, dan desa kembali terhubung.
