Koordinasi lintas instansi harus terasa bagi warga
Kerja sama lintas instansi adalah penyelarasan tugas dan kewenangan lembaga pemerintah agar pelayanan publik, pengamanan, dan penegakan hukum berjalan lebih terhubung serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Dua audiensi di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa koordinasi semacam ini mulai dirintis, tetapi nilainya baru terbukti ketika pembahasan berlanjut menjadi tindak lanjut yang jelas.
Pada Selasa, 10 November 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, bertemu dengan Kapolda Sumatera Selatan Rony Samtana di Markas Polda Sumsel. Audiensi itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus perkenalan pimpinan baru dan langkah awal membangun komunikasi kelembagaan. Dua hari kemudian, Kamis, 12 November 2026, Rony menerima Kepala Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Gun Gun Gunawan. Pertemuan kedua secara khusus mengangkat koordinasi pengamanan, penegakan hukum, dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Kemenkum dan kepolisian punya titik temu pada layanan hukum
Bagi Kemenkum Sumsel, ruang kerja sama yang dibahas berkaitan dengan layanan dan administrasi hukum. Audiensi Budi Argap dan Rony mencakup peluang penyebarluasan informasi serta edukasi hukum, pengawasan kenotariatan, dan dukungan terhadap layanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Peran Kemenkum di sini adalah menyediakan layanan dan informasi sesuai kewenangannya, sementara kepolisian dapat menjadi mitra koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas hukum.
Pilihan agenda ini lebih konkret daripada sekadar pernyataan ingin bersinergi: edukasi hukum dapat membantu masyarakat memahami layanan, sedangkan pembahasan pengawasan kenotariatan dan AHU mengarah pada bidang kerja yang spesifik. Namun, manfaatnya bergantung pada kesinambungan komunikasi dan langkah lanjutan. Kemenkum Sumsel menyatakan peluang tersebut diharapkan ditindaklanjuti secara berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum bagi warga.
Budi Argap menyebut koordinasi diperlukan agar pelaksanaan tugas lebih optimal dan pelayanan hukum lebih efektif. Arah itu tepat, selama kolaborasi tetap mengikuti kewenangan masing-masing lembaga dan berujung pada perbaikan yang bisa dirasakan pengguna layanan.
Kemenimpas dan Polda menyoroti pengamanan serta tata kelola
Pertemuan Polda Sumsel dengan Kanwil Kemenimpas memperlihatkan sisi lain kerja sama instansi: dukungan operasional untuk tugas imigrasi dan pemasyarakatan. Pembahasannya meliputi dukungan pengamanan, sinkronisasi tata kelola tahanan, serta peningkatan kualitas pengawasan keimigrasian. Ketiganya menuntut koordinasi yang tertib karena melibatkan tanggung jawab berbeda, tetapi saling bersinggungan dalam pelaksanaan tugas.
Polda berperan mendukung pengamanan dan penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan daerah. Kanwil Kemenimpas menjalankan tugas di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Karena itu, penyelarasan tata kelola tahanan dan pengawasan keimigrasian menjadi ruang kolaborasi yang relevan, bukan penggabungan fungsi. Kapolda Rony menyatakan, “Polda Sumsel siap mendukung penuh setiap langkah koordinasi, baik dalam aspek pengamanan maupun penegakan hukum, demi menyukseskan program pemerintah dan menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Selatan.”
Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen, tetapi ukuran keberhasilannya kelak adalah apakah koordinasi membuat pelaksanaan tugas lebih aman, tertib, dan terintegrasi. Kanwil Kemenimpas juga berharap sinergi mendukung kelancaran tugas keimigrasian serta pemasyarakatan.
Tindak lanjut menentukan arti sinergi
Dua audiensi ini menempatkan Polda Sumsel sebagai mitra lintas sektor bagi dua kantor wilayah kementerian dengan fokus berbeda. Bersama Kemenkum, pembicaraan menyentuh edukasi hukum, kenotariatan, dan layanan AHU; bersama Kemenimpas, fokusnya pengamanan, tata kelola tahanan, dan pengawasan keimigrasian. Pembedaan tersebut penting agar kerja sama tidak berhenti pada slogan umum.
Bagi masyarakat, hasil yang diharapkan adalah pelayanan publik yang lebih baik, kepastian hukum, dan dukungan keamanan yang terkoordinasi. Kedua pertemuan belum merinci jadwal atau mekanisme pelaksanaan lanjutan, sehingga komitmen untuk menjaga kerja sama secara berkelanjutan perlu diikuti langkah nyata. Kesimpulannya, koordinasi Kemenkum Sumsel, Polda Sumsel, dan Kanwil Kemenimpas membuka jalur kolaborasi yang berguna; dampaknya akan ditentukan oleh konsistensi tindak lanjut dan penghormatan pada mandat setiap instansi.






