Audiensi sebagai langkah awal koordinasi
Koordinasi lembaga hukum adalah komunikasi berkelanjutan antarinstansi untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing dan mendukung pelayanan kepada masyarakat. Upaya semacam ini lebih dari sekadar perkenalan: hubungan kerja yang terbuka memberi dasar agar agenda hukum tidak berjalan sendiri-sendiri. Pada Rabu, 11 November 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Budi Argap Situngkir, beraudiensi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Herdi Agusten, beserta jajaran. Pertemuan itu menjadi langkah awal Budi membangun komunikasi dengan mitra strategis di bidang hukum sekaligus memperkenalkan diri setelah menjabat sebagai kepala kantor wilayah. Bagi Kemenkum Sumsel dan Pengadilan Tinggi Palembang, nilai audiensi ini akan terlihat bukan dari seremoni perkenalan, melainkan dari konsistensi komunikasi setelahnya.

Menyelaraskan peran tanpa mencampur kewenangan
Budi menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu dijaga untuk menopang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Alasannya jelas: kedua institusi memiliki peran strategis dalam layanan dan pembangunan bidang hukum, tetapi bekerja dalam lingkup kewenangan masing-masing. Karena itu, koordinasi yang baik bukan berarti melebur tugas; justru kejelasan peran perlu menjadi pijakan kolaborasi. Dalam audiensi, Budi didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Fatriansyah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Bulan Mahardika Subekti, serta Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Benny Risky. Rombongan disambut Herdi Agusten bersama jajaran Pengadilan Tinggi Palembang. Kehadiran unsur pelayanan hukum dan administrasi menunjukkan bahwa komunikasi kelembagaan menyentuh unit-unit yang menjalankan pekerjaan sehari-hari, bukan hanya hubungan antarpimpinan.
Ukuran keberhasilan: manfaat bagi masyarakat
Budi berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin dapat ditingkatkan melalui koordinasi dan kolaborasi konstruktif, sehingga kedua instansi saling mendukung dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat. Harapan itu penting, tetapi perlu diuji melalui tindak lanjut: komunikasi terbuka dan koordinasi berkelanjutan dibutuhkan agar program serta agenda pembangunan hukum di Sumatera Selatan berjalan selaras, dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing. Bagi warga, dampak yang diharapkan bukan sekadar hubungan antarkantor yang lebih akrab. Sinergi yang terpelihara ditujukan untuk mendukung tata kelola hukum yang lebih baik dan layanan hukum berkualitas. Audiensi ini patut dipandang sebagai awal, bukan hasil akhir. Manfaatnya akan bergantung pada apakah komunikasi tersebut terus dipelihara dan diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi pelaksanaan tugas serta pelayanan publik.






