Revisi target harus menjadi pijakan, bukan alasan menunda
Elektrifikasi angkutan umum adalah peralihan armada transportasi publik dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik untuk mengurangi emisi sekaligus mempertahankan layanan mobilitas perkotaan. Kementerian Perhubungan merevisi target elektrifikasi angkutan umum perkotaan pada 2030 dari 90% menjadi 80%. Sasaran berikutnya ditetapkan 90% pada 2040 dan 100% pada 2045, menurut Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Muiz Thohir. Penyesuaian ini dapat dibaca sebagai pengakuan bahwa kapasitas fiskal daerah dan kesiapan pelaksanaan membatasi laju perubahan. Namun, target yang lebih rendah hanya masuk akal jika dipakai untuk menyusun tahapan yang bisa dijalankan, bukan untuk mengendurkan komitmen. Tanpa tenggat pengadaan dan kebijakan pendukung yang jelas, revisi berisiko memberi operator alasan untuk menunda bus listrik dan mempertahankan armada diesel lebih lama.
Muiz mengatakan target sebelumnya dinilai kurang rasional dengan melihat kondisi di lapangan, sehingga peta jalan diperbarui bersama ITDP Indonesia. Kemenhub juga tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden untuk mempercepat elektrifikasi angkutan umum perkotaan, termasuk skema insentif. Proses internal ditargetkan selesai bulan ini, meski penyusunan peraturan diperkirakan memerlukan waktu lebih panjang. Urutan ini penting: target baru seharusnya berjalan beriringan dengan aturan insentif, agar operator, pemerintah daerah, dan produsen memperoleh sinyal kebijakan yang dapat diandalkan.
Pengguna merasakan dampak pada layanan dan udara kota
Bagi penumpang, perdebatan target bukan soal angka semata. Jika pengadaan bus listrik melambat, bus diesel dapat terus beroperasi lebih lama dan pengurangan emisi tertunda dalam jangka pendek. Itu berarti kota-kota menunda manfaat udara yang lebih bersih, sementara warga tetap bergantung pada layanan yang kapasitas dan jangkauannya belum tentu memadai. Elektrifikasi juga tidak akan banyak mengubah kebiasaan perjalanan jika angkutan umum sulit dijangkau atau tidak terhubung dengan baik.
Karena itu, Kemenhub tepat menempatkan peningkatan penggunaan angkutan massal—termasuk bus dan Bus Rapid Transit—sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Bus listrik akan memberi dampak lebih besar bila menjadi bagian dari jaringan yang nyaman: rute pengumpan terhubung dengan koridor utama, jadwal mendukung perpindahan moda, dan layanan benar-benar menjangkau kebutuhan harian. Elektrifikasi angkutan umum seharusnya diukur bukan hanya dari jumlah armada listrik, tetapi juga dari kemampuan sistem menarik perjalanan keluar dari kendaraan pribadi.
Bus listrik perlu terhubung dengan kereta
Dekarbonisasi transportasi tidak dapat dibebankan pada bus saja. Peta jalan yang disusun Kemenhub bersama Pemerintah Inggris melalui program UK PACT mencakup empat subsektor: darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Arah ini tepat karena emisi akan lebih sulit ditekan jika moda transportasi direncanakan secara terpisah. Kemenhub mendorong penguatan transportasi terintegrasi, peningkatan penggunaan angkutan umum, serta peralihan angkutan penumpang dan barang ke kereta.
Elektrifikasi kereta dan peningkatan angkutan berbasis rel dapat mengurangi emisi dari perjalanan penumpang maupun distribusi barang. Namun, manfaatnya bergantung pada keterhubungan dengan moda lain: bus dapat mengisi perjalanan menuju stasiun, sementara kereta membawa penumpang dan barang pada koridor yang sesuai. Pemerintah perlu menjadikan integrasi rute dan perpindahan moda sebagai bagian nyata dari kebijakan, bukan sekadar pelengkap target armada. Dengan begitu, elektrifikasi menghasilkan perubahan sistem, bukan hanya penggantian mesin.
E-Bus Hub harus membantu daerah bergerak
E-Bus Hub menawarkan dukungan perencanaan yang dibutuhkan pemerintah daerah dan operator. Platform berbasis web ini dikembangkan ITDP Indonesia bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, dengan dukungan ViriyaENB, untuk membantu pemerintah pusat, daerah, dan operator merencanakan transisi menuju bus listrik. Peluncurannya menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem bus listrik dan mempercepat transisi transportasi yang lebih ramah lingkungan.
Namun, perangkat perencanaan tidak dapat menggantikan kepastian aturan, pembiayaan, dan jadwal pengadaan. Agar E-Bus Hub berdampak, hasil perencanaan harus diterjemahkan menjadi rencana armada, infrastruktur pengisian, serta layanan yang terintegrasi dengan jaringan angkutan dan kereta. Kemenhub menyatakan perangkat pendukung untuk perencanaan dan pelaksanaan dekarbonisasi transportasi masih dikembangkan. Kesimpulannya, revisi target 2030 dapat diterima hanya sebagai penyesuaian tahapan. Keberhasilan akan ditentukan oleh pelaksanaan: aturan insentif yang tuntas, dukungan nyata bagi daerah, dan integrasi bus listrik dengan kereta serta angkutan massal lainnya.
