Evaluasi harus mengukur hasil, bukan sekadar serapan
Evaluasi anggaran Kemenag adalah pemeriksaan atas capaian kerja, penggunaan dana, dan hasil program untuk memastikan belanja publik tepat sasaran serta memberi manfaat kepada masyarakat. Pada Kamis, 5 November 2026, Kepala Kanwil Kementerian Agama Lampung Zulkarnain memimpin rakor Kemenag Lampung bersama para kepala kantor kabupaten dan kota, meminta setiap satuan kerja menilai capaian kinerja sekaligus penyerapan anggaran. Kepala Kantor Kemenag Kota Metro Abdul Haris turut hadir mewakili instansinya dalam rapat yang berlangsung pukul 13.30 WIB di Aula Pepadun. Waktu pelaksanaan rapat bukan kebetulan: menjelang tutup tahun, sisa program dan anggaran perlu ditangani dengan disiplin. Namun, mengejar angka penyerapan saja bukan ukuran keberhasilan. Yang lebih penting ialah apakah kegiatan terlaksana sesuai rencana, memenuhi aturan, dan menjawab kebutuhan warga.
Penyerapan anggaran perlu disertai ketepatan
Dalam rapat, satuan kerja diminta menyisir realisasi anggaran, termasuk dana hibah, serta menelaah kegiatan yang belum mencapai target. Pembahasan juga menekankan optimalisasi penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Arahan ini tepat, tetapi perlu dijalankan tanpa mengubah percepatan menjadi belanja terburu-buru. Zulkarnain menegaskan bahwa penyerapan harus diikuti ketepatan pelaksanaan; pengawasan perlu memastikan program berjalan sesuai rencana, ketentuan, dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap hambatan sebaiknya segera dicatat, ditangani, dan ditindaklanjuti secara terukur. Bagi warga, ukuran akhirnya bukan seberapa cepat dana terserap, melainkan apakah layanan membaik dan program benar-benar selesai. Tertib administrasi dan komunikasi antarsatuan kerja juga penting agar persoalan tidak berlarut dan tidak menghambat pelayanan.
Pencegahan pungli harus terasa dalam pelayanan
Rakor turut menegaskan komitmen terhadap pencegahan pungli, dengan tuntutan agar tidak ada pungutan liar dalam pelayanan maupun pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama. Komitmen seperti ini baru berarti jika warga dapat merasakan layanan yang transparan dan petugas memahami batas kewenangannya. Pengawasan dana pendidikan, ketertiban administrasi, serta koordinasi internal yang lebih baik menjadi bagian dari tata kelola yang dapat membantu mencegah penyimpangan. Namun, seruan integritas perlu diterjemahkan ke dalam pengawasan yang konsisten dan tindak lanjut ketika muncul persoalan. Warga tidak semestinya menanggung biaya tak resmi untuk memperoleh layanan yang menjadi haknya. Rakor juga membahas rencana kerja sama dengan Universitas An Nur Lampung untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan program strategis. Kolaborasi itu akan bernilai bila turut memperkuat mutu layanan, bukan berhenti sebagai agenda rapat.
Prioritas akhir tahun harus berpihak pada keselamatan
Zulkarnain meminta para kepala kantor menetapkan prioritas penyelesaian program menjelang akhir 2026, segera menangani kendala, dan menjaga pengawasan hingga penutupan tahun anggaran. Salah satu prioritas yang tak boleh tenggelam dalam urusan administrasi ialah kondisi sarana madrasah. Ia menyoroti ruang kelas dengan atap bocor dan bangunan yang memerlukan perbaikan, lalu meminta pemeriksaan langsung agar penanganan mendahulukan keselamatan peserta didik dan kelancaran belajar. Di Lampung Selatan, perbaikan empat ruang kelas telah diupayakan. Angka itu menunjukkan langkah nyata, tetapi pemeriksaan menyeluruh tetap dibutuhkan untuk mengenali kebutuhan lain. Kemenag Kota Metro menyatakan akan menindaklanjuti arahan rakor, terutama dalam mengoptimalkan anggaran, memperkuat integritas, dan meningkatkan tata kelola serta pelayanan. Kesimpulannya, keberhasilan evaluasi bukan ditentukan oleh rapat atau serapan semata, melainkan program yang tuntas, sekolah yang lebih aman, dan layanan tanpa pungli.
