Keamanan dan jangkauan harus berjalan bersama
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah layanan pemenuhan gizi bagi kelompok penerima manfaat yang keberhasilannya bergantung pada makanan aman, penyajian layak, dan penyaluran yang menjangkau sasaran. Di Halmahera Barat, Bupati James Uang menempatkan mutu menu dan keamanan pangan sebagai prioritas, bukan pelengkap dari perluasan layanan. Dalam rapat evaluasi pada Jumat (6/11), ia meminta laporan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperiksa bersama agar kendala operasional dapat ditindaklanjuti dan pelaksanaan tetap tepat sasaran. Penekanan itu beralasan: satu masalah keamanan pangan dapat merusak kepercayaan penerima manfaat, sedangkan layanan yang tidak merata menggagalkan tujuan program. Maka keamanan menu MBG dan pemerataan penyaluran sepatutnya dinilai sebagai satu tanggung jawab.
Bupati mengingatkan pengelola agar mencegah keracunan dan mempertahankan kondisi tanpa kasus yang, menurutnya, telah terjaga selama lebih dari setahun di Halmahera Barat. Ini bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan. Pemerintah daerah bersama Satgas MBG dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional merencanakan inspeksi mendadak di Jailolo Selatan, Jailolo, Sahu, Sahu Timur, dan Ibu. Sidak akan lebih bermakna bila disertai tindak lanjut atas temuan, bukan berhenti pada kunjungan. Kualitas makanan MBG perlu dijaga konsisten sejak dapur beroperasi hingga makanan diterima.

Mengejar penerima yang belum terlayani
Tantangan Halmahera Barat bukan hanya menjaga mutu, melainkan juga memperluas akses. Dari sekitar 35.000 calon penerima manfaat, lebih dari 16.000 telah mendapat layanan dan sekitar 19.000 masih perlu dijangkau. Pemerintah kabupaten menargetkan seluruh calon penerima terlayani pada 2027. Angka ini menunjukkan bahwa pengawasan kualitas tidak boleh dipisahkan dari kapasitas layanan: makanan aman harus tersedia bagi lebih banyak warga, bukan hanya bagi mereka yang sudah terjangkau.
Untuk mempercepat penyaluran MBG, pemkab mendorong dapur SPPG yang bangunannya telah selesai agar segera beroperasi serta meminta dapur aktif memperbesar kapasitas. Dari 12 dapur aglomerasi atau mandiri, sembilan beroperasi dan tiga lainnya masih dihentikan sementara untuk perbaikan. Langkah ini masuk akal, tetapi percepatan tidak boleh mengorbankan standar pangan atau kesiapan operasional. Bagi keluarga yang belum menerima layanan, pembukaan dapur baru hanya berarti bila makanan bergizi dan layak benar-benar sampai kepada mereka.
Blora menekankan pemahaman aturan
Berbeda dari Halmahera Barat yang menonjolkan pengawasan lapangan dan perluasan jangkauan, Pemerintah Kabupaten Blora menggelar sosialisasi regulasi terbaru MBG pada 10 Maret 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Tujuannya memperkuat pemahaman pelaksana sekaligus meningkatkan mutu penyelenggaraan. Materi mencakup Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola MBG, Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 mengenai tim koordinasi, serta Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 78 Tahun 2025 tentang pelaksana harian dan sekretariat. Perpres tersebut menjadi landasan utama yang mengatur perencanaan, standar gizi, keamanan pangan, dan pengawasan. Sosialisasi penting, tetapi aturan hanya berguna jika diterjemahkan menjadi praktik yang jelas di setiap dapur.
Wakil Bupati Sri Setyorini juga meminta SPPG memahami kewajiban terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah serta menanggapi aduan masyarakat. Ia menyebut kebersihan dan higienitas telah membaik, tetapi keluhan tentang kelayakan sajian masih perlu ditangani. Program ini mencakup peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Karena penerimanya luas, pemahaman aturan dan mutu menu seharusnya saling menguatkan: regulasi menetapkan kerangka, sementara pemeriksaan dan respons terhadap keluhan memastikan standar terasa dalam layanan sehari-hari.
Aturan perlu berujung pada mutu yang terukur
Kedua pendekatan daerah ini mengisi celah yang berbeda. Halmahera Barat menuntut kontrol nyata terhadap keamanan menu MBG sembari mengejar warga yang belum terlayani; Blora membangun kesamaan pemahaman atas regulasi program MBG, termasuk tata kelola dan mekanisme pengawasan. Keduanya tidak dapat saling menggantikan. Sosialisasi tanpa inspeksi berisiko menjadikan aturan sekadar pengetahuan, sementara pengawasan tanpa pemahaman aturan dapat menghasilkan standar yang tidak seragam.
Ukuran keberhasilan akhirnya bukan banyaknya rapat atau dapur yang dibuka, melainkan apakah makanan aman, layak, dan bergizi sampai kepada penerima yang tepat. Pemerintah daerah perlu menghubungkan kepatuhan aturan dengan pemeriksaan menu, penanganan keluhan, kesiapan dapur, dan pemantauan penyaluran. Dengan cara itu, perluasan layanan tidak mengendurkan mutu, dan regulasi tidak berhenti sebagai dokumen. Inilah keseimbangan yang seharusnya menjadi patokan pelaksanaan MBG di daerah.






