Tol Bukittinggi–Sicincin: Proyek Strategis yang Harus Dimulai dengan Dialog
Tol Bukittinggi–Sicincin adalah salah satu ruas Tol Trans-Sumatera yang dirancang untuk memperkuat konektivitas antarkota, mempercepat pergerakan barang dan orang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui infrastruktur Sumatera yang lebih terintegrasi dan efisien bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari sini seharusnya kita langsung paham: ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi perubahan tata ruang hidup. Karena itu, percepatan pembangunan tidak boleh dimaknai hanya sebagai percepatan konstruksi, melainkan percepatan komunikasi, sosialisasi, dan penyelesaian masalah warga. Pernyataan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan siap mengawal percepatan tol Bukittinggi Sicincin baru layak dipercaya jika diterjemahkan ke tindakan: turun ke kampung, bertemu ninik mamak, dan mendengar keberatan maupun aspirasi, bukan sekadar rapat di kantor ber-AC.
Mengapa Dialog Menjadi Kunci dalam Percepatan Pembangunan
Dalam proyek sebesar Tol Trans-Sumatera, khususnya ruas Bukittinggi Sicincin, hambatan terberat biasanya bukan teknis konstruksi, melainkan resistensi sosial. Itulah mengapa Sekdaprov Sumbar menekankan pendekatan persuasif dan dialog dari hati ke hati dengan masyarakat dan ninik mamak. Menurut siaran pers Pemprov, pemerintah daerah siap turun langsung ke lapangan untuk memastikan sosialisasi, pembebasan lahan, hingga penetapan lokasi berjalan lancar. Ini langkah yang tepat, namun terlambat jika dialog hanya dilakukan setelah trase disepakati. Dialog sejati berarti melibatkan warga sejak tahap perencanaan, termasuk menjelaskan perubahan trase yang disebut tidak lagi melewati Kubang Putih dan jaminan “ndak ado kampung dibelah”. Tanpa itu, istilah percepatan pembangunan hanya akan terbaca sebagai upaya menyingkat proses, bukan memperkuat kepercayaan.
Koordinasi Pusat–Daerah: Ujian Tanggung Jawab Politik, Bukan Sekadar Teknis
Tol Bukittinggi Sicincin adalah bagian dari jaringan infrastruktur Sumatera yang lebih luas, yang melibatkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BUMN seperti PT Hutama Karya. Rapat di BPJN Sumbar menunjukkan bahwa koordinasi lintas level mulai dirapikan. Namun koordinasi itu tidak boleh berhenti pada soal trase, exit tol, dan jadwal konstruksi. Pemerintah daerah punya tanggung jawab ganda: menjadi penerjemah kebijakan pusat sekaligus pembela kepentingan warga. Di satu sisi, ada tekanan untuk mempercepat pembangunan agar tidak mengulang pengalaman seksi Padang–Sicincin yang memakan waktu lama. Di sisi lain, ada kewajiban menjaga agar tidak lahir dinamika sosial yang melukai masyarakat. Jika Pemprov Sumbar hanya berperan sebagai perpanjangan tangan pusat, tanpa ruang tawar untuk suara desa dan nagari, proyek ini akan kehilangan legitimasi sosialnya.
Pelajaran dari Daerah Lain: Infrastruktur Jangan Lepas dari Tata Ruang Kota
Jika kita menoleh ke Prabumulih, usulan pelebaran jalan menuju exit tol Indralaya–Prabumulih menunjukkan pola serupa: ketika tol hadir, jalan-jalan penghubung harus disesuaikan. Wali kota Prabumulih mendorong pelebaran ruas menuju Palindra dan Jalan Jenderal Sudirman bukan sekadar mempercantik kota, tetapi mengantisipasi lonjakan kendaraan dan potensi macet. Artinya, setiap ruas tol Trans-Sumatera membawa konsekuensi tata ruang baru pada kota dan kabupaten di sekitarnya. Bagi Bukittinggi Sicincin, ini peringatan penting: jangan hanya fokus pada trase tol, tetapi juga akses keluar-masuk, jaringan jalan pendukung, dan perlindungan permukiman. Janji menghindari “kampung dibelah” harus dibarengi desain jaringan bypass yang jelas, agar desa tidak terisolasi dan pusat ekonomi lama tidak mati pelan-pelan.
Menjaga Keseimbangan: Ganti Untung, Bukan Ganti Rugi
Percepatan pembangunan tol Bukittinggi Sicincin hanya akan diterima jika masyarakat merasakan ganti untung, bukan sekadar ganti rugi. Komitmen untuk mengedepankan prinsip ganti untung yang disampaikan dalam rapat menjadi titik krusial. Namun ganti untung tidak semata soal nilai lahan, melainkan juga akses ekonomi baru, kesempatan usaha di sekitar exit tol, dan perlindungan identitas sosial nagari. Pemerintah provinsi perlu menjadikan ninik mamak sebagai mitra negosiasi, bukan hambatan. Koordinasi dengan pusat harus diarahkan agar aturan pembebasan lahan memberi ruang skema kreatif: relokasi yang manusiawi, prioritas usaha bagi warga terdampak, dan program penguatan ekonomi lokal. Jika ini dilakukan konsisten, Tol Trans-Sumatera di ruas Bukittinggi Sicincin dapat menjadi contoh bahwa percepatan infrastruktur Sumatera bisa selaras dengan keadilan sosial.
