Pengawasan tak boleh berhenti pada kunjungan
Sidak Komisi VI adalah pemeriksaan langsung oleh anggota Komisi VI DPR untuk menilai perkembangan proyek dan memastikan persoalan yang berdampak pada masyarakat ditangani. Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade melakukan sidak ke Apartemen LRT City Ciracas pada Jumat siang, 6 November 2026. Langkah ini patut dilihat sebagai awal pengawasan, bukan bukti bahwa masalah proyek telah selesai. Andre meninjau lokasi bersama pimpinan Adhi Karya: Direktur Utama Moeharmein Zein Chaniago, Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko Rozi Sparta, serta Direktur Keuangan Adhi Commuter Properti Achmad Wachid Abdullah. Kehadiran jajaran perusahaan memberi ruang bagi DPR untuk meminta penjelasan langsung. Namun, ukuran keberhasilan sidak Komisi VI bukan sekadar kunjungan atau pernyataan komitmen, melainkan kemajuan pembangunan yang bisa diperiksa dan kepastian nyata bagi konsumen.

Proyek yang sempat mangkrak menuntut target terukur
Latar belakang kunjungan ini membuat pengawasan terasa mendesak: apartemen Ciracas tersebut sebelumnya mengalami keterlambatan pembangunan hingga sempat mangkrak. Andre menyatakan Komisi VI akan mengawal secara serius penyelesaian persoalan proyek. Komitmen itu penting, tetapi harus diterjemahkan menjadi pemeriksaan berkala atas pekerjaan dan keterbukaan mengenai hambatan yang masih ada. Target yang disampaikan adalah pembangunan rampung pada Desember 2027. Tenggat itu memberi patokan bagi publik untuk menilai kemajuan, bukan jaminan bahwa seluruh persoalan otomatis selesai. Adhi Karya dan pihak terkait perlu menunjukkan perkembangan yang selaras dengan target tersebut. Jika pengawasan hanya ramai saat sidak, pengalaman proyek yang pernah terhenti berisiko terulang. Karena itu, DPR perlu menjaga kesinambungan pemantauan dan meminta penjelasan ketika pelaksanaan menyimpang dari rencana.

Posko pengaduan dan refund sama pentingnya
Bagi konsumen, penyelesaian proyek bukan satu-satunya hal yang perlu diawasi. Komisi VI juga menyatakan akan memantau langsung pelaksanaan posko pengaduan, terutama bagi konsumen yang mengajukan refund atau pengembalian dana. Fokus ini tepat karena keterlambatan pembangunan dapat membuat pembeli membutuhkan kejelasan tentang pilihan dan hak mereka. Komisi VI menekankan pengembalian dana harus diselesaikan secara cepat, transparan, dan sesuai perjanjian agar hak konsumen terpenuhi. Artinya, posko pengaduan semestinya menjadi jalur penyelesaian yang dapat diakses dan memberi informasi jelas tentang tindak lanjut setiap kasus. Konsumen tidak seharusnya dibiarkan menebak status permohonan atau menunggu tanpa kepastian. Pengawasan yang berpihak pada publik perlu menguji apakah mekanisme pengaduan benar-benar bekerja, bukan hanya memastikan fasilitas itu tersedia.

Komitmen perlu dibuktikan dengan hasil
Kunjungan Andre bersama pimpinan Adhi Karya menempatkan dua hal dalam sorotan yang sama: kelanjutan pembangunan LRT City Ciracas dan pemenuhan hak konsumen. Keduanya tidak semestinya dipertentangkan. Proyek perlu bergerak menuju target Desember 2027, sementara pengaduan dan permohonan pengembalian dana harus mendapat penanganan yang jelas sesuai kesepakatan. Komisi VI telah menyampaikan komitmen untuk mengawal penyelesaian dan memantau posko konsumen; kini publik membutuhkan tindak lanjut yang dapat dinilai, bukan sekadar janji. Pelaporan perkembangan secara terbuka akan membantu pembeli memahami kondisi proyek dan langkah yang tersedia bagi mereka. Kesimpulannya, sidak ini baru bermakna jika pengawasan berlanjut setelah rombongan meninggalkan lokasi. Tolok ukurnya sederhana: pembangunan menunjukkan kemajuan, dan setiap konsumen memperoleh kepastian atas haknya.







