Blok Masela sebagai Ujian Hak Adat dan Tanah Ulayat
Hak masyarakat adat dalam pembangunan Blok Masela adalah persoalan tentang bagaimana proyek energi berskala besar berhadapan dengan tanah ulayat Indonesia, sumber penghidupan tradisional, dan identitas budaya, di tengah tekanan konflik sumber daya alam yang menuntut keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hubungan spiritual dan sosial masyarakat dengan wilayah leluhur mereka. Proyek Blok Masela pembangunan digambarkan sebagai peluang ekonomi yang menggiurkan bagi Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya. Namun, di balik narasi investasi, muncul pertanyaan tajam: siapa yang menanggung biaya sosial dan ekologis ketika tanah ulayat digusur, hutan dibuka, dan pola hidup adat diubah? Ketegangan ini bukan sekadar benturan kepentingan, melainkan ujian moral bagi negara dan daerah dalam memaknai pembangunan. Jika hak masyarakat adat diposisikan hanya sebagai variabel teknis, maka proyek energi akan berdiri di atas fondasi ketidakadilan yang sulit diperbaiki.
Tanimbar di Persimpangan: Ekonomi Energi vs Hutan Yamdena
Kepulauan Tanimbar digambarkan berada di persimpangan: di satu sisi, Blok Masela pembangunan menjanjikan investasi energi berskala besar; di sisi lain, penolakan terhadap pengusahaan hutan di Yamdena menguat, sementara tradisi Badendang terancam kehilangan regenerasi. Kontras ini memperlihatkan bagaimana konflik sumber daya alam tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu menempel pada isu lingkungan dan budaya. Gelombang penolakan terhadap Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Jaya Berdikari, dengan konsesi IUPHHK-HA seluas 93.980 hektare berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 117/MENHUT-II/2009, menunjukkan akumulasi ketidakpuasan. Ribuan warga dari enam desa adat di Kecamatan Wertamrian, bersama tokoh agama, perempuan, dan aktivis lingkungan, mendatangi Kantor Bupati dan Gedung DPRD pada 28 September 2026 sebagai bentuk perlawanan atas ancaman terhadap hutan Yamdena. Ketika hutan yang menjadi ruang hidup dan ritual adat dipersempit, janji kesejahteraan dari investasi terasa hampa.
Tanah Ulayat sebagai Jantung Kehidupan, Bukan Sekadar Aset
Pernyataan tegas bahwa pembangunan Blok Masela tidak boleh mengabaikan hak masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada tanah ulayat dan tanaman milik mereka mengingatkan bahwa wilayah adat bukan objek kosong untuk diukur dengan peta konsesi. Masyarakat adat di Desa Lermatang dan kawasan sekitar pengembangan Blok Masela memiliki keterikatan dengan tanah sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, dan bagian dari hak ulayat yang membentuk identitas kolektif. Ketika proses pembangunan hanya memandang tanah sebagai aset yang bisa diganti dengan pembayaran, maka dimensi spiritual, sejarah, dan relasi sosial yang tertanam di tanah ulayat Indonesia terhapus dari perhitungan. Anggota DPR RI asal Maluku, Sadiah Uluputty, mengingatkan bahwa setiap pembangunan harus memastikan tanaman dan aset terdampak mendapat pembayaran sepadan sesuai hukum, sekaligus menegaskan bahwa investasi dan perlindungan masyarakat tidak seharusnya dipertentangkan. Pernyataan ini penting, tetapi belum menjawab bagaimana suara adat ditempatkan setara dalam pengambilan keputusan.
Kesenjangan Kebijakan dan Risiko Konflik Sumber Daya Alam
Di balik retorika bahwa investasi dan perlindungan masyarakat harus berjalan beriringan, tampak jelas adanya kesenjangan kebijakan. Konsesi hutan yang berlangsung puluhan tahun dinilai telah menempatkan masyarakat adat dalam situasi kritis tanpa membawa kesejahteraan yang berarti, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Forum Save Hutan Yamdena, Julius Kelbulan. Ini menandakan bahwa kerangka pembangunan yang ada belum mampu menjamin hak masyarakat adat secara nyata. Pembahasan regulasi terkait masyarakat dan hukum adat di DPR RI disebut sebagai momentum untuk memperkuat kepastian hukum dan memberi ruang bagi aspirasi adat. Namun selama persetujuan bebas dan didahulukan (free, prior, informed consent) tidak menjadi standar wajib, konflik sumber daya alam akan terus berulang. Tanah ulayat akan tetap rentan diputuskan nasibnya di ruang rapat yang jauh dari kampung, sementara masyarakat adat hanya diminta menerima kompensasi atas kehilangan yang tidak mereka pilih.
Menata Pembangunan: Dari Janji Investasi ke Keadilan Adat
Pertanyaan utama bagi Blok Masela pembangunan bukan lagi apakah investasi perlu, melainkan bagaimana investasi dijalankan tanpa mengorbankan hak masyarakat adat, lingkungan, dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Dalam konteks ini, nilai-nilai lokal seperti Bumi Duan Lolat dan Pela Gandong yang menekankan hubungan timbal balik, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman seharusnya menjadi kompas etis, bukan sekadar slogan. Tanah ulayat Indonesia harus diakui sebagai subjek hukum dengan pemilik yang sah, bukan lahan kosong untuk proyek besar. Tanpa penguatan regulasi yang jelas, mekanisme partisipasi yang bermakna, dan jaminan bahwa masyarakat adat menjadi aktor utama, pembangunan energi akan terus memproduksi ketimpangan. Kesimpulannya, masa depan Blok Masela harus diukur bukan hanya dari volume gas yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana hak masyarakat adat dihormati dan konflik sumber daya alam dicegah melalui keadilan, bukan sekadar kompensasi.
