Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis Terintegrasi untuk Keluarga Miskin Ekstrem
Program Sekolah Rakyat adalah model pendidikan gratis terintegrasi yang menyediakan belajar, tinggal, perlengkapan sekolah, dan makan bergizi bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem sehingga mereka dapat fokus sepenuhnya pada proses belajar tanpa dibebani biaya pendidikan, sekaligus diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan terhadap ekonomi keluarga.
Dua Sekolah Rakyat program di Banten—berlokasi di Cadasari, Pandeglang dan Panggarangan, Lebak—sudah mulai beroperasi dan secara terang menyasar anak dari keluarga desil 1 dan 2, kelompok kesejahteraan paling rendah. Pilihan sasaran ini penting: jika kebijakan pendidikan gratis hanya menyentuh kelompok menengah, ia gagal sebagai instrumen keadilan sosial. Dengan menjadikan akses pendidikan gratis sebagai titik awal, pemerintah pusat dan daerah mengakui bahwa kemiskinan ekstrem bukan soal malas bekerja, tapi soal tertutupnya kesempatan sejak usia sekolah. Dalam konteks itu, Sekolah Rakyat layak dibaca sebagai intervensi struktural, bukan sekadar program karitatif sesaat.
Pendidikan sebagai Kunci Memutus Rantai Kemiskinan, Bukan Slogan
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama dan jalan paling efektif untuk keluar dari kemiskinan. Pernyataan ini sering terdengar seperti slogan, namun dalam Sekolah Rakyat program, argumen itu diterjemahkan ke kebijakan konkret: sekolah gratis, fasilitas lengkap, tinggal di asrama, hingga makan bergizi gratis sekolah untuk ratusan siswa. Ketika anak tidak lagi harus berhenti sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah, peluang memutus rantai kemiskinan antargenerasi tiba-tiba menjadi realistis, bukan retorika.
Sekolah Rakyat di Panggarangan saat ini menampung sekitar 400 siswa dan ditargetkan meningkat hingga 1.000 siswa. Angka ini bukan sekadar statistik; setiap kursi adalah satu kemungkinan masa depan berbeda bagi anak wong cilik, sebagaimana ditegaskan Bupati Pandeglang bahwa Sekolah Rakyat hadir untuk wong cilik. Menariknya, akses pendidikan gratis di Banten tidak berhenti di level SR: pemerintah daerah juga menjamin pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SKh negeri maupun swasta, menunjukkan upaya menyambung jenjang pendidikan agar anak miskin tidak terputus di tengah jalan.
MPLS dan Makan Bergizi Gratis: Mengakui Bahwa Otak Butuh Perut yang Kenyang
Saat meninjau Sekolah Rakyat di Panggarangan pada Rabu 30 September 2026, Gubernur Andra Soni tidak hanya melihat ruang kelas, tetapi juga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ratusan siswa. Ini penting karena banyak desain kebijakan pendidikan lupa bahwa anak yang lapar akan kesulitan belajar. MBG menjadikan nutrisi harian sebagai hak yang melekat pada akses pendidikan gratis, bukan bonus tambahan sesekali.
Para siswa tinggal dan belajar di sekolah dengan seluruh kebutuhan dasar pendidikan—dari perlengkapan hingga makan—disediakan gratis sehingga mereka tinggal fokus belajar. Pendekatan komprehensif ini mengakui realitas kemiskinan ekstrem: di rumah, sering kali tidak ada jaminan makanan layak, ruang belajar, atau listrik yang stabil. Dengan MPLS, siswa dikenalkan pada lingkungan baru yang relatif aman dan suportif; dengan makan bergizi gratis sekolah, tubuh mereka disiapkan untuk menyerap pelajaran. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa MBG, janji "pendidikan berkualitas" bagi anak miskin hanya setengah jalan.
Ekspansi Sekolah Rakyat dan Program Pendukung: Komitmen atau Ujian Konsistensi?
Pemerintah menargetkan minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota, dengan sejumlah sekolah rintisan sedang dipersiapkan. Di Banten, selain Cadasari dan Panggarangan, program akselerasi akses pendidikan gratis ini akan diperluas ke Kota/Kabupaten Tangerang, Kabupaten/Kota Serang, serta Kota Cilegon. Dalam waktu dekat, Sekolah Rakyat di Kota Tangerang juga dipersiapkan untuk beroperasi. Komitmen ekspansi di wilayah yang banyak kantong kemiskinan tinggi adalah sinyal bahwa negara bersedia menyentuh akar masalah, bukan hanya gejala permukaan.
Pada tahun kedua pelaksanaan, penerima manfaat Sekolah Rakyat meningkat signifikan dan kini mencakup ratusan pelajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Ini mengesankan, tetapi sekaligus menjadi ujian konsistensi: apakah kualitas pengajaran, fasilitas, dan MBG bisa dijaga ketika skala melebar? Pemprov Banten melengkapi Sekolah Rakyat dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan cek kesehatan gratis untuk memperkuat kemandirian keluarga. Pendekatan ekosistem seperti ini patut diapresiasi, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan koordinasi lintas dinas dan keberlanjutan anggaran, bukan sekadar seremoni kunjungan pejabat.
Kesimpulan: Dari Sekolah Rakyat ke Transformasi Sosial
Sekolah Rakyat program di Banten menunjukkan bahwa memutus rantai kemiskinan ekstrem membutuhkan lebih dari sekadar bangunan sekolah; ia butuh desain yang mengikat akses pendidikan gratis, dukungan nutrisi, dan intervensi sosial-ekonomi keluarga dalam satu paket kebijakan. Dengan menargetkan anak keluarga desil 1 dan 2, menyediakan asrama, perlengkapan, dan makan bergizi gratis sekolah, negara mulai menambal ketimpangan yang selama ini dibiarkan tumbuh liar.
Namun, program ini baru langkah awal. Rantai kemiskinan tidak akan putus hanya dengan dua sekolah di Cadasari dan Panggarangan, meski keduanya kini menampung ratusan siswa dan berpotensi melayani hingga 1.000 anak di Panggarangan saja. Tantangan ke depan adalah memastikan ekspansi tidak mengorbankan kualitas, dan bahwa lulusan Sekolah Rakyat benar-benar memiliki jalan ke pendidikan lanjutan serta pekerjaan layak. Jika konsistensi kebijakan terjaga, Sekolah Rakyat bisa menjadi bukti bahwa ketika negara serius, pendidikan bukan lagi privilese, melainkan hak yang mampu mengubah arah hidup anak-anak keluarga miskin ekstrem.
