Sekolah Negeri Gratis: Janji Politik yang Harus Jadi Kebijakan Konkret
Sekolah negeri gratis tanpa pungutan adalah gagasan bahwa layanan pendidikan dasar di sekolah milik negara dapat diakses semua anak tanpa biaya apa pun di titik layanan, sehingga tidak ada lagi kewajiban pembayaran uang bangunan, iuran komite, atau pungutan terselubung yang menghalangi anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah secara layak dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan agar pendidikan di seluruh sekolah negeri dapat diakses masyarakat tanpa pungutan biaya. Di hadapan DPR, ia menegaskan pendidikan adalah hak semua anak dan menempatkan sekolah negeri sebagai tulang punggung akses pendidikan merata. Pernyataan ini bukan sekadar slogan; ia adalah pengakuan eksplisit bahwa selama ini pendidikan tanpa pungutan belum sepenuhnya terwujud. Tantangannya: mengubah janji politik menjadi aturan, mekanisme, dan anggaran yang jelas, bukan hanya harapan di atas kertas.
Renovasi Sekolah Nasional: Infrastruktur Layak Sebelum Bicara Mutu
Berbicara pendidikan tanpa pungutan tanpa membenahi bangunan sekolah adalah ilusi. Prabowo menargetkan renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan dapat diselesaikan paling lambat pada 2029. Program renovasi akan dipercepat pada 2027 dan 2028, dengan ambisi menjadi program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah. Fokusnya jelas: mengakhiri kisah ruang kelas dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, dan bangunan tidak aman bagi siswa. Akses pendidikan merata bukan hanya soal kursi di kelas, tetapi juga bangunan yang tidak merendahkan martabat anak. Tanpa infrastruktur layak, sekolah negeri gratis berisiko menjadi pendidikan ala kadarnya. Renovasi sekolah nasional harus dipantau ketat, karena di lapangan, proyek fisik sering tersandera korupsi dan kualitas rendah. Jika target 2029 gagal, visi pendidikan tanpa pungutan yang bermutu ikut runtuh.
Teknologi di Kelas dan Digitalisasi Bansos: Dua Sisi Upaya Pemerataan
Pemerintah tidak hanya bicara tembok sekolah, tetapi juga teknologi. Prabowo berencana memperluas penggunaan interactive flat panel (IFP) di ruang kelas dan menargetkan setiap sekolah memiliki empat ruang kelas yang dilengkapi IFP pada akhir 2026. Ambisi ini menandai dorongan perubahan cara belajar, terutama untuk memperluas akses pembelajaran dan guru berkualitas ke berbagai daerah. Namun, perangkat canggih tanpa guru terlatih dan listrik stabil akan menjadi pajangan mahal. Sisi lain kebijakan digital tampak lebih matang pada digitalisasi bansos: pendaftaran bantuan sosial PKH dan sembako sudah berjalan di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi, dengan lebih dari 3 juta keluarga terdaftar menuju target 49 juta keluarga. Di sini, digitalisasi bukan aksesori, melainkan strategi memotong biaya dan waktu keluarga pra-sejahtera dalam mengakses hak perlindungan sosial mereka.
Digitalisasi Bansos sebagai Penopang Pendidikan Tanpa Pungutan
Sekolah negeri gratis tidak akan memutus rantai kemiskinan jika keluarga tetap kesulitan menyekolahkan anak karena beban hidup lain. Digitalisasi pendaftaran bansos untuk PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai dirancang agar perlindungan sosial semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Sebelumnya, keluarga pra-sejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang; sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya dan pemeriksaan kelayakan diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Pernyataan tegas bahwa rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu adalah kritik terhadap birokrasi yang menyulitkan orang miskin. Ketika bansos lebih mudah diperoleh, keluarga punya ruang bernapas untuk memastikan anak tetap bersekolah. Di sinilah digitalisasi bansos bersinggungan langsung dengan cita-cita pendidikan tanpa pungutan: memperkuat daya tahan ekonomi keluarga agar anak tidak putus sekolah.
Dari Komitmen ke Implementasi: Pendidikan Merata Butuh Pengawasan Publik
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan satu hal: negara mengakui bahwa akses pendidikan merata melalui sekolah negeri gratis adalah agenda utama, dan digitalisasi bansos adalah penopang nyata bagi keluarga yang rapuh secara ekonomi. Namun, publik tidak boleh puas dengan pidato. Komitmen menuju sekolah negeri tanpa pungutan masih bergantung pada detail teknis dan dukungan anggaran yang disiapkan bersama DPR. Digitalisasi bansos juga baru awal; pemerintah berencana memperluasnya ke seluruh bantuan dan subsidi. Artinya, bertahun-tahun ke depan akan menjadi fase krusial: apakah sekolah negeri tanpa pungutan akan benar-benar bebas praktek pungutan, apakah renovasi sekolah selesai tepat waktu, dan apakah bansos digital tetap tepat sasaran. Kesimpulannya jelas: tanpa pengawasan masyarakat dan media terhadap anggaran, pelaksanaan, dan kualitas layanan, janji pendidikan tanpa pungutan dan akses pendidikan merata berisiko berhenti pada retorika, bukan menjadi kenyataan di kelas-kelas di seluruh negeri.
