Tol Pejagan-Cilacap: Proyek Rp27 Triliun yang Terjebak di Persimpangan
Tol Pejagan-Cilacap adalah proyek infrastruktur Rp27 triliun yang dirancang menghubungkan utara–selatan Jawa Tengah sepanjang sekitar 95 kilometer, namun hingga kini terjebak di persimpangan kebijakan pusat, status non-PSN, dan tarik ulur minat investor sehingga memaksa pemerintah daerah mencari skema pendanaan alternatif. Proyek ini sejatinya bukan sekadar beton dan aspal; ia adalah simbol bagaimana ambisi konektivitas nasional sering tersandung pada koordinasi yang lambat dan kepastian regulasi yang lemah. Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya menargetkan pembangunan dimulai pada 2029 dengan investasi sekitar Rp27 triliun di luar biaya pembebasan lahan. Sekitar 40 kilometer ruas tol Pejagan-Cilacap akan melintasi Kabupaten Banyumas, lengkap dengan dua simpang susun di Ajibarang dan Wangon, yang diharapkan menjadi pintu baru arus barang dan orang di wilayah selatan.
Investor Guangxi Tersandung Korupsi, Banyumas Putar Haluan ke BUMN China
Momentum penjajakan investor BUMN China muncul bukan dari ruang hampa, melainkan dari kegagalan skema sebelumnya. Calon investor awal, perusahaan milik Pemerintah Provinsi Guangxi, sempat menunjukkan keseriusan dengan mengirim letter of intent setelah pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun minat itu runtuh ketika pimpinan perusahaan terseret kasus korupsi di negaranya, membuat proyek kembali tanpa kepastian pendanaan. Di titik inilah Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memilih tidak pasif. Ia menjajaki kerja sama konstruksi dengan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) China yang bergerak di bidang konstruksi dan disebut terlibat dalam pembangunan Jembatan Suramadu. "Saya bawa ke Kementerian PU. Ya, PIC-nya yang ketemu. Ini sedang dibicarakan," ujar Sadewo, menggambarkan bagaimana kepala daerah mengambil peran aktif menjemput investor, meski kewenangan tol tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Status Non-PSN: Telur, Ayam, dan Keengganan Investor
Masalah utama tol Pejagan-Cilacap bukan sekadar mencari investor, melainkan lingkaran setan bernama status Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini belum masuk daftar PSN, padahal status tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat memberi dukungan penuh, termasuk kemudahan perizinan dan jaminan kebijakan. Calon investor infrastruktur umumnya menunggu kepastian itu sebelum menanamkan modal, sementara pemerintah cenderung menunggu adanya investor serius sebelum menetapkan status PSN. Bupati Sadewo menyebut situasi ini seperti persoalan telur dan ayam, dan ia memilih mengambil peran menjembatani keduanya. Pendekatan ke investor BUMN China adalah strategi memecah kebuntuan: menghadirkan mitra yang cukup besar dan bonafide sehingga pemerintah pusat terdorong memberi label PSN. Tanpa terobosan semacam ini, target lelang yang dulu dibayangkan masuk kuartal IV 2026 tinggal catatan pre-feasibility study di meja birokrasi.
Peran Agresif Pemkab Banyumas: Mencari Jalan di Luar Jalur Formal
Yang menarik dari dinamika tol Pejagan-Cilacap adalah sikap agresif Pemkab Banyumas dalam mencari investor BUMN China. Sadewo tidak menunggu surat keputusan dari pusat; ia membawa langsung person in charge (PIC) proyek untuk berdiskusi dengan direktur infrastruktur BUMN terbesar kedua asal Tiongkok, agar pembahasan teknis dan peluang investasi bisa dilakukan secara mendalam. Langkah ini menunjukkan pola baru: kepala daerah menjadikan diri sebagai broker politik dan ekonomi, menghubungkan calon investor dengan kementerian, walau pembangunan tol bukan kewenangannya. Motifnya jelas: keterbatasan infrastruktur transportasi dianggap menghambat masuknya investasi ke Banyumas, meski potensi ekonomi dan kondisi sosial dinilai kondusif. Dengan tol Pejagan-Cilacap, ia berharap aksesibilitas meningkat, distribusi barang lebih lancar, dan daya tarik investasi wilayah selatan menguat. Ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi strategi repositioning Banyumas di peta ekonomi regional.
Arah ke Depan: Antara Optimisme PSN dan Risiko Ketergantungan Investor Asing
Ke depan, tol Pejagan-Cilacap berada di persimpangan antara optimisme dan risiko. Di satu sisi, Kementerian Pekerjaan Umum pernah menargetkan pembangunan dimulai pada 2029, dengan pembagian lima seksi: Bulakamba–Karanganyar, Karanganyar–Bumiayu, Bumiayu–Ajibarang, Ajibarang–Wangon, dan Wangon–Lebeng. Di sisi lain, Bupati Banyumas mengakui belum ada kepastian kapan proyek benar-benar akan diwujudkan; semua bergantung pada hasil pembicaraan dengan calon investor BUMN China dan keputusan pusat soal PSN. Ia tetap yakin suatu saat tol Pejagan-Cilacap akan masuk daftar PSN, meski waktu penetapannya belum jelas. Mengundang investor asing untuk kerja sama konstruksi adalah pilihan realistis, tetapi juga membuka pertanyaan: seberapa besar ketergantungan daerah pada modal luar, dan apakah pusat siap mengimbangi dengan kebijakan yang jelas? Tanpa jawaban tegas, proyek Rp27 triliun ini berisiko menjadi simbol ambisi besar yang berjalan pelan.
